Palangka Raya - Dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024 dengan mengangkat tema “Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi Untuk Negeri Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah selaku perpanjangan tagan pemerintah pusat khususnya dalam menjalankan program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap hukum sebagai bentuk pembinaan hukum nasional menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dengan melakukan ”Sosialisasi Partisipasi Publik terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Hukum”.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi publik terkait pembentukan regulasi yang sedang dibentuk oleh pemerintah pusat terkait Kepatuhan Hukum yang dapat disampaikan melalui laman https://partisipasiku.bphn.go.id/, selain hal tersebut sosialisasi ini dilakukan guna memberikan gambaran terhadap publik mengapa Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum perlu dibentuk, yakni karena sampai saat ini belum ada pengaturan yang komprehensif untuk memastikan/menjamin adanya kepatuhan hukum bagi badan publik, badan hukum, dan badan usaha. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum ini juga memiliki arah utama dalam pembangunan hukum, yakni guna mencapai kepatuhan hukum, melayani masyarakat, menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, mmemberikan kemanfaatan, dan memberdayakan masyarakat.

Pelaksanaan Luhkumtak bertempat di Aula Utama Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Rabu (14/8), dengan peserta sebanyak ± 200 orang mahasiswa, Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), Kepala Bidang Hukum (Khudloifah), serta para JFT dan JFU Tim Penyuluhan Hukum dan Tim Analis Hukum yang menjadi narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak.

Plt. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto) dalam sambutannya menyampaikan Sosialisasi ini perlu dilakukan agar publik mengetahui informasi terkini terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum yang akan memiliki Objek berupa Badan Publik, Badan Hukum, dan Badan Usaha, sehingga peran serta masyarakat selaku pengguna layanan diperlukan sebagai bentuk kepedulian bersama dalam penyusunan suatu regulasi yang akan diberlakukan.

Pihak Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah (Sadiani) menyampaikan rasa terima kasih kepada Kantor Wilayah Kalimantan Tengah karena telah memilih IAIN sebagai lokasi sosialisasi, karena memang dari kalangan Institusi Pendidiran/Perguruan Tinggi/Akademisi memerlukan informasi serupa terkait pembentukan regulasi. Para mahasiswa juga diharapkan dapat menyerap informasi yang disampaikan dan menyampaikan aspirasinya sebagai salah satu agen perubahan bangsa dalam sektor pembentukan regulasi melalui platform yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.(Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah mengundang seluruh wisudawan dan wisudawati sebanyak 17 Orang di lingkungan kerja untuk menghadiri kegiatan Wisuda Purnabakti Pengayoman Tahun 2024. Bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah , para wisudawan dan wisudawati didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) serta Kepala Divisi Keimigrasian (Teodorus Simarmata) mengikuti kegiatan tersebut secara daring, Selasa (13/08/2024).

Kegiatan Wisuda Purnabakti ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Pengayoman yang bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para purnabakti yang telah berjasa dalam pelayanan pengayoman. Selain itu, acara ini juga akan menjadi kesempatan untuk menjalin silaturahmi dengan sesepuh purnabakti pengayoman di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Plh. Sekretaris Jenderal (Min Usihen) pada sambutannya menyampaikan bahwa wisuda ini merupakan momen sakral bagi Pegawai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

"Hari ini kita menyaksikan perjalanan bapak dan ibu yang telah berpuluh-puluh tahun mengabdi kepada pengayoman. Wisuda ini merupakan fase sakral sebagai penanda keparipurnaan, karena tidak semua dapat mengikuti batas usia pensiun," ujar Min Usihen.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat pengayoman yang telah ditanamkan selama bertugas dapat terus menginspirasi dan memotivasi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya di masa depan. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024).

Foto Dokumentasi :  

Pangkalan Bun - Salah satu esensi dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas yakni pentingnya pandangan publik atas hasil pelayanan satuan kerja yang diterima publik dan masyarakat. Pandangan publik tersebut diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilaksanakan setiap bulan pada satker di lingkungan Kemenkumham Kalimantan Tengah. Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) beserta tim dari bidang HAM menyampaikan hal itu saat melaksanakan monev pelaksanaan survei IKM dan IPK pada Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun. Selasa (13/08/2024).

"Survei IPK dan IKM merupakan salah satu kunci pembangunan zona integritas," ujar Benny saat menyampaikan maksud dan tujuan monev tim IPK IKM. Ia menyampaikan pesan Plt. Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dan Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM yang terus mendorong kinerja pelaksanaan survei IKM/IPK, dimana hal itu merupakan bagian dari pembangunan zona integritas.

Berdasarkan data survei IKM dan IPK terhadap kualitas Lapas Pangkalan Bun yang melibatkan responden eksternal seperti masyarakat dan stakeholders, Benny mendorong pentingnya jumlah responden yang ikut berpartisipasi mengisi IKM/IPK setiap bulan.

Di samping itu, Benny Yuandrias juga menyoroti pelaksanaan P2HAM seperti pentingnya sarpras pendukung pelayanan publik, jalur disabilitas, kursi roda, dan sarpras pendukung lainnya. "Pelayanan publik pada Lapas Pangkalan Bun harus terus ditingkatkan," ungkapnya.

"Pantau dan laksanakan survei IKM dan IPK, tingkatkan layanan berbasis HAM, bangun zona integritas untuk menciptakan birokrasi yg akuntabel dan profesional," pungkasnya. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024)

Sampit - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan  indeks persepsi korupsi (IPK) dan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan mendorong percepatan pemenuhan data dukung Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Karyadi) didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Septi Nurhayati) dan Tim melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengumpulan data lapangan IPK IKM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei IPK-IKM untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit. Selasa (13/08/2024)

Kepala bidang HAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi.

Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.

Pada kesempatan ini juga Kepala Bidang HAM menyampaikan serta mendorong kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit untuk segera mempersiapkan dan mengupload data dukung P2HAM sesuai indicator yang telah di tentukan. Kepala bidang HAM juga mengingatkan kepada Operator untuk terus berkoordinasi dan menyampaikan apabila terdapat kendala-kendala dalam pemenuhan data dukung tersebut kepada Kantor Wilayah khususnya Bidang HAM. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024)