Palangka Raya - Bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada bidang Hukum subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan agenda kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas Rancangan Produk Hukum Daerah dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebanyak 5 Buah Harmonisasi dan Kabupaten Barito Selatan sebanyak 2 Buah Harmonisasi  Rancangan Produk Hukum Daerah, Senin (05/08/24).

Kegiatan rapat pengharmonisasian dibuka oleh Kepala Bidang Hukum (Khudloifah) didampingi Kepala Subbidang FFHD (Woro Sadarini) serta dihadiri seluruh  Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Kalteng, dalam sambutan yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum memberikan apresiasi atas sinergitas dan kerjasamanya yang terjalin selama ini  dalam mendorong kemajuan produk hukum di daerah melalui proses Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah melalui Kantor Wilayah.

Diharapkan kedepannya agar hubungan pelaksanaan kegiatan harmonisasi Ranperda tidak saja sebatas pada proses Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi namun dapat melibatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam membantu pihak pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan Rancangan Peraturan  Daerah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan secara substansi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemaparan kegiatan yang disampaikan melalui tim Pokja 1 dan Pokja 2, dimana untuk saran terkait materi subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan substansi yang berkorelasi dengan seluruh aspek dengan pengaturan rancangan Produk Hukum Daerah Rancangan Peraturan Produk Hukum Daerah Kabupaten Barito Utara tentang:

1. Ranperbup tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

2.  Ranperbup tentang Tunjangan Risiko Satuan Polisi Pamong Praja;

3. Ranperbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4. Ranperbup tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

5. Ranperbup tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sesi tersebut dilaksanakan rapat harmonisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang:

1. Ranperda Kabupaten Barito Selatan tentang penyelenggaraan Kearsipan; dan

2. Ranperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Buntok.

Saran dan masukan pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan (Eddy Purwanto) dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Utara (Mardha Fatimah) mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam membantu pemerintah daerah khususnya bagi Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam proses ikut serta dalam tahapan pelaksanaan proses pengharmonisasian yang berjalan tepat waktu.

Hasil masukan  akan disesuaikan dengan hasil berita acara yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Kalteng serta dalam kesempatan tersebut Tim Kantor Wilayah yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum didampingi Kepala Subbidang FFHD bersama pihak pemrakarsa melakukan sesi penandatangan Berita Acara yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selata dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Utara.

Kegiatan ditutup dengan sesi  Foto Bersama antara Tim Kantor Wilayah Kemenkumham dan seluruh Pejabat/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara.

Palangka Raya – Dalam rangka memeriahkan HUT RI & Hari Pengayoman Ke-79 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memberikan pelayanan publik kepada Masyarakat kota Palangka Raya berlokasi di area Car Free Day (CFD) Jalan Yos Sudarso, Kota Palangka Raya dengan tema “Kementerian Hukum dan HAM Mengabdi Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Minggu (4/8/2024)

“Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan di hari libur adalah bukti negara hadir melayani” ucap Joko Martanto Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, beliau juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah melaksanakan kegiatan ini dan merasa bangga kepada jajaran yang telah memberikan layanan terbaik kepada Masyarakat Kota Palangka Raya.

Pelayanan Publik yang dilaksanakan menghadirkan seluruh layanan publik Kemenkumham dalam satu tempat yang menunjukan komitmen nyata Kemenkumham dalam mewujudkan Good Governance guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hadir dalam kegiatan Pelayanan Publik kepada Masyarakat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) beserta Pajabat Administrator dan Pengawas serta Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di Kota Palangka Raya.

Kegiatan disambut antusias masyarakat umum. Adapun pelayanan publik yang diberikan meliputi Layanan Konsultasi dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, dan Indikasi Geografis), Layanan Konsultasi dan Pendaftaran Administrasi Hukum Umum (Apostille dan Perseroan Perorangan), Layanan Konsultasi Hukum, Layanan Keimigrasian dan Pameran Produk hasil Karya Warga Binaan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Muhammad Mufid dalam sambutanya menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat guna memenuhi kebutuhan layanan publik. “Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan menghadirkan layanan di area Car Free Day, kami berharap masyarakat lebih mudah mengakses dan mendapatkan layanan maupun informasi yang dibutuhkan”, ujar Mufid.

Kegiatan pelayanan publik di area Car Free Day Palangka Raya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak pengunjung yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus berbagai keperluan baik terkait Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum maupun Keimigrasian. Tidak mau kalah, hasil Karya Warga Binaan juga menjadi daya tarik tersendiri pada acara ini, banyak pengunjung yang datang untuk melihat maupun membeli langsung produk WBP yang memiliki kualitas serta nilai seni tinggi tersebut.

Dengan adanya acara layanan publik terpadu ini, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan di masa mendatang untuk semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2024)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah menggelar rapat persiapan untuk Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Program dan Humas (Diana Soekowati), Kepala Bagian Umum (Mahrijuni), Kepala Sub-Bidang Humas, RB, dan TI (Anggun Prasetyo), Kepala Sub-Bidang Perencanaan dan Pelaporan (Hendra), Kepala Sub-Bidang Kepegawaian dan Tata Usaha (Sevita) beserta jajaran stafnya. Jumat (03/08/2024).

Dalam kegiatan ini membahas agenda kegiatan Rakor Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Agustus 2024, dengan lokasi pelaksanaan yang masih tentatif. rangkaian acara pada kegiatan ini terdiri dari materi anti korupsi dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), pendampingan penyusunan LKjIP, sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Kemenkumham 2020-2024 dan sharing session strategi dalam memperoleh predikat WBK/WBBM.

Rapat ini juga membahas berbagai langkah tindak lanjut untuk percepatan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah. Beberapa indikator kinerja yang dibahas meliputi tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat kepatuhan standar pelayanan publik, indeks pelayanan publik, indeks kualitas kebijakan, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI). Dengan berbagai materi dan strategi yang dibahas, diharapkan mampu mendorong percepatan kinerja dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024).

Foto Dokumentasi :