Palangka Raya - Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024. Senin (22/4/2024)

Adapun kegiatan diikuti oleh Kepala Bidang Hukum (Khudloifah) mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dan didampingi Perancang Peraturan Per-UU Madya (Yusuf Salamat).

Dalam  kegiatan ini mencakup 5 agenda kegiatan yakni pendapat Gubernur Kalimantan Tengah terhadap (empat) Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan, masing-masing tentang : Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Adapun yang mewakili Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur adalah Wakil Gubenur Kalimantan Tengah dan yang membuka kegiatan adalah Wakil Ketua I  DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Abdul Razak).

Hasil dari pendapat Gubernur Kalimantan Tengah terhadap 4 (empat) Ranperda Inisiatif DPRD akan dibahas tindaklanjutnya dengan Gubernur Kalimantan Tengah untuk disusun dengan persetujuan Bersama Nantinya dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka diharapkan ke empat Ranperda ini dapat dipastikan dapat tertib regulasi demi kemanfaatan, prosedur dan substansi menjadi bahan aturan yang implementatif, dan konstitusi UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai landasan dasar bagi pemerintah daerah.

Kami melihat bahwa ke empat Ranperda ini telah mewujudkan UUD 1945 tersebut untuk segera ditindaklanjuti sebagai prioritas Pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum daerah dan Mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menerima ke empat Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, dan masukan untuk Ranperda Disabilitas perlu perhatian dan komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan Disabilitas di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembiayaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hari sinergi dalam membentuk insentif dan disisentif dalam pengelolaan pertanian, ketiga adanya tolak ukur terhadap keempat ranperda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tertib regulasi produk hukum daerah.

Selanjutnya kegiatan ditutup oleh Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, dan menyampaikan nantinya akan disampaikan dalam agenda terhadap tanggapan dan jawaban dalam paripurna selanjutnya. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2024)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian Perancangan Peraturan Bupati Dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah Senin (22/04/2024).

Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau yang dilakukan pengharmonisasian adalah Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau tentang Sistem Kerja ASN.

Rapat pengharmonisasian ini dibuka oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Woro Sadarini) dan di ikuti oleh seluruh  Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Kalteng serta dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pada Kesempatan ini Plh. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa pengharmonisasian rancangan Peraturan Bupati dilakukan dalam rangka penataan regulasi untuk menyelaraskan rancangan Peraturan Bupati yang disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu dalam permohonan pengharmonisasian, Pemerintah Daerah dimohon untuk melampirkan data dukung berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati, Surat Keputusan Tim Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan produk Hukum yang mendapatkan paraf dari pemrakarsa dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait program pembentukan Peraturan Bupati. Data dukung ini merupakan hal yang penting agar proses pengharmonisasian yang dilakukan tidak cacat secara prosedural.

Plh. Kepala Kantor Wilayah juga menyampaikan bahwa adanya koreksi maupun perbaikan dalam proses pengharmonisasian adalah hal yang wajar dalam rangka menciptakan produk hukum yang berkualitas dan pihak Pemerintah Kabupaten Lamandau diharapkan dapat menindaklanjuti hasil pengharmonisasian yang telah dilakukan.

Pihak Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah Kabupaten Lamandau dan akan menindaklanjuti hasil pengharmonisasian yang telah dilakukan.

Pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah ikut menghadiri kegiatan Sidang Perdamaian Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pelaksanaan kegiatan ini hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya (Yusuf Salamat). Jumat (19/4/2024)

Adapun kegiatan ini didahului sambutan oleh Sekretaris DAD Provinsi Kalimantan Tengah mewakili H. Agustiar Sabran selaku Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh seluruh peserta dari Forkompimda dan Anggota Forkompinda Provinsi Kalimantan Tengah,  Kapolres Seruyan, Kepala Badan/Dinas Provinsi, serta Ketua DAD Kabupaten Seruyan dan Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka  Pelaksanaan Sidang Perdamaian Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan yang terbuka secara umum bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menjaga keharmonisan budaya leluhur dengan sesama manusia dalam konteks belum bahadat di Provinsi Kalimantan Tengah pada Umumnya dan Kabupaten Seruyan pada khususnya, acara ini dalam rangka menciptakan upaya perdamaian adat terkait Basara hai maniring Tuntang manetes Hinting Bunu di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan yang melibatkan pemerintah daerah Seruyan, Polres Seruyan, dan masyarakat yang terkena dampak masalah adat di Seruyan, yang difasilitasi dan dijembatani para pihak untuk disampaikan melalui sidang adat hari ini dengan mekanisme Peraturan Adat Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Dewan Adat Dayak.

Hasil dari sidang adat adalah seluruh pihak yang dikenakan sanksi adat untuk pihak kepolisan dengan singer 30 kakiramu dan pihak perusahan dikenakan singer 30 kakiramu dan pihak pengaman dikenakan sanksi singer 60 kakiramu. Dan sanksi lainnya yang ditentukan oleh sebesar Pandawa berdasar 32 singer tintis gunu dengan tali danum dengan denda 75 singer kakiramu dan pihak pelanggar adat sebagai akibat luka berat saudara Taufik berdasarkan sanksi adat yang ditentukan berdasarkan sanksi singer yang berlaku.

Selain sanksi adat pihak Pandawa yang mewakil pihak keluarga korban meminta  adanya jaminan sosial sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan biaya ganti rugi lainnya. Serta meminta adanya ritual memapas lewu untuk mendinginkan situasi tempat permasalahan berlaku di desa bangkal, dan berdasarkan hal tersebut Bakas Mantir Adat berserta seluruh anggota dan para pihak terkait khususnya menerima atas Sanski adat yang diberikan oleh Pandawa dalam sidang adat dimaksud. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2024)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya - Guna mewujudkan kinerja organisasi yang terkelola dan terukur serta melaksanakan mandat Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Asesor yang diselenggarakan secara daring. Kamis (18/04/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah (Dr. Joko Martanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) serta seluruh seluruh Operator SPIP dan Tim Assesor Penilaian Mandiri SPIP pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Biro Perencanaan (Ida Asep Somara) yang dalam kesempatannya menyampaikan pelaksanaan Bimtek terkait dengan tugas besar didalam penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengapresiasi kepada seluruh Operator SPIP dan Tim Assesor Penilaian Mandiri SPIP yang berada di Satuan Kerja yang ada di daerah, “Saya bangga kegiatan ini banyak diikuti oleh pegawai, antusias ini tentunya menggambarkan bahwasanya jajaran Kementerian Hukum dan HAM bersungguh-sungguh untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM pada level 4,” Tegas Ida Asep Somara.

Ditambahkan juga Asesor yang telah mengikuti bimtek minimal sepertiga dari jumlah asesor yang melakukan penilaian terhadap penilaian SPIP sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan para asesor untuk memahami secara utuh bagaimana tata cara atau teknis dan metode penilaian terhadap penilaian mandiri SPIP.

“Berbicara tentang SPIP tentunya tidak hanya sekedar kemampuan yang dimiliki oleh tim asesor melainkan pada saat melakukan ponilan mandiri par asesor juga bisa secara bersama-sama memberikan juga pemahaman dan penjelasan secara menyeluruh kepada para pelaksana nantinya bagaimana SPIP terintegrasi ini bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, juga dapat terinternalisasinya pelaksanaan SPIP dari mulai level pimpinan sampai pada jajaran yang paling bawah,” imbunya.

Kepala Biro Perencanaan berharap kegiatan Bimbingan Teknis Assesor Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh pegawai, khususnya kepada para Tim Assesor Penilaian Mandiri SPIP, juga menghimbau agar dalam melaksanakan penilaian mandiri terhadap SPIP para asesor tidak terjebak pada data pendukung pelaksanaan SPIP tersebut sehingga dapat berdampak positif dan terintegrasi dalam penyelenggara tugas dan fungsi.

Menutup sambutannya Kepala Biro Perencanaan berharap dengan pelaksanaan Bimtek kali ini dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi kepentingan organisasi kita dan terlebih untuk kepentingan publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh negara.

“Diharapkan seluruh pegawai dijajaran Kemenkumham, dapat membangun komitmen, mulai dari staf dan utamanya pada pimpinan untuk dapat mengimplementasikan SPIP sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,” Ucapnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh 2(dua) orang Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyampaikan materi terkait Panilaian Mandiri Maturitas SPIP, dan dilanjut dengan sesi tanya jawab bersama seluruh peserta.

Bimbingan Teknis Assesor Penilaian Mandiri SPIP tersebut diikuti oleh seluruh Operator SPIP dan Tim Assesor Penilaian Mandiri SPIP pada masing-masing Satuan Kerja dijajaran Kementerian Hukum dan HAM. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, April 2024)

Foto Dokumentasi :