Palangka Raya – Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengadakan Kejuaraan Menembak Kapolda Kalteng Cup Tahun 2024 bertempat di Lapangan Tembak Multifungsi Wira Pratama Satbrimob Polda Kalteng Jl. Tjilik Riwut Km. 21 Palangka Raya pada hari Selasa (02/07/24).

Sebelumnya, Polda Kalteng telah sukses menggelar perlombaan Minisoccer, Badminton, dan Tenis Lapangan. Kejuaraan menembak ini dihadiri Kapolda Kalteng yang diwakili oleh Wakapolda Kalteng (Mohamad Agung Budijono), Danrem 102/Panju Panjung, Anggota Forkopimda Provinsi Kalteng termasuk Plt. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto) serta para pejabat dan Bhayangkari di lingkungan Polda Kalteng.

Wakapolda Kalteng menyampaikan bahwa perlombaan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan untuk atlet menembak dan menyumpit guna menambah pengalaman sekaligus meningkatkan profesionalitas.

“Semoga dengan adanya kegiatan kejuaraan menembak yang diikuti unsur Forkopimda Kalteng ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat sinergitas, komunikasi dan berkoordinasi dalam bertugas,” tutur Mohamad Agung.

Selain itu, dijelaskan juga bahwasanya perlombaan ini dimaksudkan untuk membina para atlet baru dan lama agar lebih mahir, sehingga dapat mengukir prestasi ditingkat daerah, nasional maupun internasional.

Di akhir kegiatan, Wakapolda Kalteng turut meresmikan pembangunan lapangan tembak multifungsi Wira Pratama yang merupakan lapangan tembak terpanjang di Indonesia dengan panjang 1000 meter. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juli 2024).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Bidang Hukum Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan agenda kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas lima buah Produk Hukum Daerah tentang :

1. Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2024-2037;

2. Ranperbup tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Reklamedan Utilitas di Ruang Milik Jalan Kabupaten;

3. Ranperbup tentang Penyelenggaraan Layanan Parkir Khusus pada Rumah Sakit Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

4. Ranperbup tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan

5. Ranperbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Adapun dalam kegiatan rapat pengharmonisasian dibuka oleh Kepala Bidang Hukum mewakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM didampingi oleh  Kasubbid FPPHD serta dihadiri seluruh  Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam penyampaian sambutan yang diwakili oleh Ibu Khudloifah (Kepala Bidang Hukum) memberikan apresiasi atas sinergitas dan kerjasamanya yang terjalin selama ini  dalam mendorong kemajuan produk hukum di daerah melalui proses Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah melalui Kantor Wilayah dan kedepannya berharap agar hubungan pelaksanaan kegiatan harmonisasi Ranperda tidak saja sebatas pada proses Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi namun dapat melibatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam membantu pihak Pemerintah Daerah dan DPRD dalam setiap tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan secara substansi disesuaikan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pemaparan kegiatan yang disampaikan melalui tim Pokja 1 dan Tim Pokja 2 memberikan hasil masukan dan saran terkait materi subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan substansi yang berkorelasi dengan kelima substansi Produk Hukum Daerah dimaksud.

Dalam sesi saran dan masukan pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh  Bapak Gufron, Bapak Arif, Bapak Sujud dan Ibu Ngariyah (Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat) mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam membantu pemerintah daerah khususnya bagi Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam proses ikut serta dalam  proses pengharmonisasian yang berjalan tepat waktu, dan untuk hasil masukan  akan disesuaikan dengan hasil berita acara yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Kalteng serta dalam kesempatan tersebut Tim Kantor Wilayah bersama pihak pemrakarsa melakukan sesi penandatangan Berita Acara oleh Kepala Bidang Hukum mewakili pimpinan tinggi bersama dengan seluruh pihak pemrakarsa yakni perwakilan.

Kegiatan ditutup dengan sesi Foto Bersama antara Pimpinan, Tim Kantor Wilayah Kemenkumham dan seluruh Pejabat/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sekian. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juli 2024)

Palangka Raya - Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan meningkatkan efektivitas kerja sama dengan mitra dalam negeri, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama (Biro Hukerma) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI melakukan Supervisi Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN) ke Unit Pelaksana Teknis Kalteng, Senin s.d. Rabu, 1 s.d. 3 Juli 2024.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah yang yang dilakukan Supervisi oleh Tim Pokja Kerja Sama Dalam Negeri adalah Lapas Kelas IIA Palangka Raya, Lapas Kelas IIB Sampit, serta Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun.

Terpusat di UPT masing-masing, Tim Pokja Kerja Sama Dalam Negeri yang diketuai oleh Pranata Humas Ahli Muda Biro Hukerma (Dodi), ingin mengetahui sejauh mana kerja sama yang dilakukan oleh UPT dapat memberikan profit kepada UPT nya.

Secara teknis, Tim Pokja Kerja Sama Dalam Negeri melakukan wawancara dengan Kepala UPT dan Pejabat yang membidangi Kerja Sama terkait kerja sama yang masih berjalan.

Beberapa pertanyaan yang diberikan Tim Kerja Sama Dalam Negeri adalah berkaitan dengan latar belakang kerja sama, jangka waktu kerja sama, dan implementasi kerja sama, serta profit yang dihasilkan dari kerja sama yang dilakukan.

”Kami hadir disini sesuai arahan dari Bapak Sekjen, bahwa untuk melakukan supervisi kerja sama yang telah teman-teman satker lakukan. Poinnya adalah melihat dampak dan implementasi dari kerja sama yang telah dilakukan dengan mitra kerja,” ujar Dodi.

Dari hasil supervisi tersebut, sebagian besar satuan kerja telah melakukan penandatangan kerja sama dengan mitra kerja terkait pembinaan narapidana. Kerja sama tersebut meliputi pelatihan kemandirian, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, hingga kerohanian.

Para Kepala UPT juga menyampaikan saran-saran dan kendala-kendala yang dialami dalam hal kerja sama dengan mitra. Menanggapi hal tersebut, kepada para Ketiga UPT yang dikunjungi, Tim Pokja Kerja Sama Dalam Negeri menghimbau agar dapat selektif dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar.

Pada kesempatan ini, Tim Kantor Wilayah yang dipimpin oleh Kepala Sub-Bagian Humas, RB, dan TI (Anggun Prasetyo Nugroho), mendorong ketiga UPT tersebut untuk aktif dalam menyerahkan salinan naskah kerja sama kepada Kantor Wilayah yang selanjutnya akan diunggah pada Aplikasi Penyimpanan dan Publikasi Kerja Sama (P2MA). (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juli 2024)

Palangka Raya – Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah memasuki hari ke dua, Selasa, (02/07/24).

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dilakukan antara Pembina Unit Eselon I dan Koordinator Wilayah kepada Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng, dimana Pembina dari eselon I diantaranya dari adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Biro BMN dan Pengadaaan Barang/Jasa, Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen Imigrasi yang dilakukan secara daring.

Kegiatan ini di ikuti oleh Operator Aset dan Persediaan, serta Operator GLP Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Pelaksanaan berupa review setiap data transaksi pada satuan kerja serta mengkonfirmasi apabila ada selisih dan transaksi keluar masuk yang tidak wajar melalui Laporan di Aplikasi SAKTI.

Selain itu, dalam kegiatan ini kepada seluruh Operator Aset dan Persediaan juga melakukan penelaahan atas setiap Aset dan Persediaan pada satuan kerja.

Penelaahan Data Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelaahan Data BMN. Penelaahan merupakan suatu tahapan memeriksa Data laporan keuangan yang dilakukan oleh penyusun Laporan keuangan untuk meyakini keandalan laporan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang/unit pelaporan.