Sampit - Untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian atau pelanggaran lainnya, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menggelar Operasi Mandiri pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Rabu (26/6/2024)

Operasi Mandiri ini dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) bersama Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan) serta JFU pada Bidang Intelijen dan Penindakan Divisi Keimigrasian.

Operasi Mandiri ini difokuskan terhadap perusahaan yang memperkerjakan WNA sebagai Tenaga Kerja Asingnya. Kepada Tim Irham mengatakan “Lakukan operasi dengan profesional, pastikan Tenaga Kerja Asing mempunyai izin dan administrasi yang benar dan masih berlaku”, pesan Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Dalam Operasi Mandiri kali ini tim Divisi Keimigrasian melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan berkas Data dokumen-dokumen Orang Asing yang berupa Paspor, Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Ijin Tinggal Tetap (ITAP) dan kondisi sebenarnya di lapangan. kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan secara langsung kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing.

Hasil dari operasi mandiri tersebut tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan maupun pelanggaran administrasi lainnya oleh WNA dan perusahaan yang memperkerjakan WNA. Walaupun tidak ditemukan pelanggaran, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kaletng tetap mengingatkan perusahaan untuk tidak melanggar aturan keimigrasian yang berlaku. Selain itu, Tim Divisi Keimigrasian juga akan terus melakukan pengawasan WNA yang berada di wilayah Kalimantan Tengah guna memastikan WNA tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki.

Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyampaikan “Pada prinsipnya seluruh perusahaan telah memahami dan mematuhi aturan Keimigrasian. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam aktivitas pekerjaan para WNA yang telah sesuai dengan aturan berlaku”, ungkap Irham.

Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian juga menyampaikan “kepada para penanggung jawab TKA untuk melakukan perpanjangan izin tinggal bagi mereka yang masa berlaku izin tinggalnya sudah hampir habis. Melalui pelaksanaan Operasi Mandiri ini diharapkan bisa membantu dan memperjelas pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah”, ujar Hendar. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2024)

Buntok - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Hukum dan HAM Tahun 2014 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melakukan evaluasi implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, Kantor Wilayah melaksanakan pengumpulan data lapangan terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 ke Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kalimantan Tengah, Selasa (25/06/24).

Kegiatan dilaksanakan salah satunya ke Rumah Tahanan Kelas IIB Buntok, pada pelaksanaan kegiatan tersebut Kepala Bidang HAM (Karyadi) didampingi tim Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk melakukan evalusi terkait implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 ke Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan salah satunya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Selain itu juga dilakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan publik berbasis HAM serta monitoring hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok, mengingat sebagai bagian dari pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan harus memperhatikan kualitas pelayanan publik serta pelibatan masyarakat melalui survey, sehingga kualitas pelayanan dapat terukur.

Pada kesempatan tersebut Plh Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Buntok (Indra Suryana) menyampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahan dan Warga BInaan Pemasyarakatan untuk di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok belum dapat terlaksana karena keterbatasan sumber daya manusia dibidang kesehatan, sehingga dioptimalkan rehabilitasi secara kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan, selain itu terkait pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM.

Rumah Tahaban Negara Kelas IIB BUntok terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik itu melalui pelayanan kunjungan maupun melalui pelibatan masyarakat dalam bentuk survey.

Melalui survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) diharapkan dapat menjadi evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Buntok.

Palangka Raya - Bertempat diaula Kahayan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada bidang Hukum subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan agenda kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas enam buah Rancangan Peraturan Bupati tentang :

1. Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan;

2.  Batas Wilayah Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya;

3. Batas Wilayah Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya;

4. Batas Wilayah Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya;

5. Batas Wilayah Desa Jangkar Prima Kecamatan Sematu Jaya; dan

6. Batas Wilayah Desa Purwareja Kecamatan Sematu.

Adapun dalam kegiatan rapat pengharmonisasian dibuka langsung oleh Kepala Bidang Hukum dan didampingi oleh Kasubbid FPPHD serta dihadiri seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kemenkumham Kalteng. Dalam penyampaian sambutan yang diwakili oleh Bu Khuloifah S.H., M.H memberikan apresiasi atas sinergitas dan kerjasamanya yang terjalin selama ini  dalam mendorong kemajuan produk hukum di daerah melalui proses Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah melalui Kantor Wilayah dan kedepannya berharap agar hubungan pelaksanaan kegiatan harmonisasi Ranperda tidak saja sebatas pada proses Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi namun dapat melibatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam membantu pihak pemerintah daerah dan DPRD dalam setiap tahapan pembentukan Rancangan Peraturan  Daerah berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemaparan kegiatan yang disampaikan melalui tim Pokja 1  memberikan masukan dan saran terkait materi subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan substansi yang berkorelasi dengan pengaturan Batas Desa dan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan di Kabupaten Lamandau, dan dalam sesi saran dan masukan pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh  Bapak Elly Yosseph (Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lamandau) mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam membantu pemerintah daerah khususnya bagi Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan pada  Sekretariat Daerah dalam proses ikut serta dalam tahapan proses pengharmonisasian yang berjalan tepat waktu, dan untuk hasil perbaikan akan disesuaikan dengan hasil berita acara yang diperoleh dari Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Pada kesempatan tersebut Tim bersama pihak pemrakarsa melakukan sesi penandatangan Berita Acara yang diwakili oleh Plt Kepala Kantor Wilayah dan didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM bersama dua orang perwakilan pejabat yakni Bapak Elly Yosseph (Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lamandau) dan Bapak Frans Evendi (Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamandau).

Kegiatan ditutup dengan sesi Foto Bersama antara Tim Kantor Wilayah Kemenkumham dan seluruh Pejabat/Pelaksana dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Juni 2024)

Palangka Raya – Balai Harta Peninggalan Surabaya yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar kegiatan Diseminasi Penelusuran dan Pengamanan Harta Kepailitan bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng bertempat di Ballroom Seruyan Hotel Bahalap, Selasa (25/06).

Secara teknis, BHP Surabaya melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan wilayah kerja BHP Surabaya meliputi provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Hadir dalam kegiatan ini Plt. Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim (Dulyono), Kepala BHP Surabaya (Hendra Andy Gurning), dan para peserta yang terdiri dari unsur akademisi, notaris, dan pemerintahan.

Sebagai informasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan ini merupakan tugas yang sangat mulia sekali. Hampir seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah untuk melindungi hak keperdataan seseorang yang tidak dapat menjalankan / tidak cakap dalam menjalankan kepentingannya, dengan adanya Balai Harta Peninggalan ini maka negara juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindungi hak keperdataannya, tidak terkecuali dalam hal Kepailitan digunakan sebagai sarana untuk pemenuhan hak para kreditor.

Dengan adanya Kegiatan Diseminasi Kepailitan dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai institusi negara / mewakili negara untuk menyelesaikan kasus kepailitan (dalam hal ini sering disebut sebagai Kurator Negara), diharapkan mampu meningkatkan kinerja Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal melindungi hak masyarakat terutama hak para kreditor kepailitan.

“Menjadi kewajiban kita bersama untuk bersinergi dalam hal memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara luas agar keadilan dapat dirasakan ditengah masyarakat dengan hadirnya negara dalam setiap lini kehidupan, bukan untuk mengatur kebebasan masyarakat, akan tetapi memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat.,” jelas Joko Martanto saat menyampaikan sambutan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kurator Negara, bahwa Balai Harta Peninggalan sering mendapatkan tantangan dalam melakukan penelusuran dan pengaman aset kepailitan, mulai dari ketidaktahuan stakeholder terkait maupun masyarakat umum perihal kepailitan bahkan terkadang kurang sinerginya antar instutusi negara dalam membantu penelusuran dan pengaman aset kepailitan.

“Diharapkan dengan adanya Diseminasi Kepailitan ini, ke depan kita semua dapat saling bersinergi, bergandeng tangan untuk memberikan informasi kepada Kurator Negara berkaitan dengan adanya aset kepailitan yang dapat disita umum, termasuk dalam hal pengamanan aset kepailitan yang telah disita oleh Kurator Negara,” tambah Joko Martanto sebelum membuka kegiatan diseminasi ini secara resmi.

Adapun narasumber yang diundang pada kegiatan ini yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim (Dulyono), Hakim Niaga Pengadilan Negeri Surabaya (Heru Hanindyo), dan unsur akademisi Universitas Palangka Raya (Janita Jalianeri) yang menyampaikan terkait dengan materi Diseminasi Penelusuran dan Pengamanan Harta Kepailitan kepada para peserta yang hadir. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juni 2024).

Foto Dokumentasi: