Palangka Raya - Perpustakaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah keberadaannya menjadi sangat penting karena merupakan salahsatu sarana dalam memberikan layanan bagi Masyarakat untuk mendapatkan informasi seputar hukum serta meningkatkan budaya literasi Masyarakat.

Demi meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang terdiri dari Musa Ansari Rambe dan Gani Nugraha (Pengelola Bantuan Hukum) melaksanakan koordinasi terhadap UPT Perpustakaan Daerah Kota Palangka raya pada Rabu, 29 November 2023.

Bertempat di ruang perpustakaan daerah Kota Palangka raya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah disambut langsung oleh Garli (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian). Dalam kesempatan itu, Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa maksud dan tujuan koordinasi ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan teknis pengelolaan perpustakaan di Perpustakaan Daerah Kota Palangka Raya. Selain itu juga disampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ingin berkolaborasi dengan UPT Perpustakan Daerah dalam mengelola Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah termasuk pengelolaan terhadap koleksi buku-buku hukum yang tersedia.

Pada kesempatan yang sama, Garli (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) menyampaikan bahwa pihaknya bersedia untuk berkolaborasi dalam proses pengelolaan perpustakaan hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah.

“Kami siap saja untuk berkolaborasi dengan perpustakaan hukum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, mungkin nanti bisa bersurat secara resmi.” ujar Garli.

Selain itu, dalam kegiatan koordinasi ini tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah berkesempatan untuk melihat langsung keberadaan perpustakaan daerah Kota Palangka Raya yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam mengelola Perpustakaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Bali - Bertempat di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengikuti kegiatan Rapat Kerja Pelayanan Hukum Administrasi Hukum Umum Tahun 2023. Rabu (29/11/2023)

Mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, hadir secara langsung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan), JFT (Anggi Febrina Venifera) dan JFU (Gunawan Wijayanto).

Rapat kerja teknis ini dilaksanakan selama 4 hari mulai dari tanggal 28 November s.d 01 Desember 2023. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal AHU (Cahyo Rahadian Muzhar), dilanjutkan dengan Pelantikan Pergantian Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris periode 2021-2024 dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah periode 2022-2025, yang mana Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Muhamad Mufid) juga dilantik sebagai Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris periode 2021-2024.

Pada kesempatan ini, Dirjen AHU menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM terkait pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.  "Pengaduan terkait pelanggaran jabatan Notaris semakin meningkat, baik pengaduan dari masyarakat maupun dari Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris", jelasnya.

"MPN tidak perlu ragu untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang tidak profesional. MKNW juga perlu memberikan persetujuan kepada Aparat Penegak Hukum secara proporsional dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan salah satu garda terdepan dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang / Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia." Imbuhnya.

Rapat kerja ini dilaksanakan sebagai upaya evaluasi terhadap capaian kinerja Administrasi Hukum Umum di wilayah berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024 dan Percepatan Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan dan kelembagaan di lingkungan Ditjen AHU.

Penguatan dukungan managemen di wilayah dilakukan melalui diskusi panel dengan topik Teknokratik RPJMN 2025-2029 serta Kebijakan Prioritas Nasional dalam Mendukung Kemudahan Berusaha dan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia, Arah Kebijakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan  HAM TA 2024, Peran Pengawasan OJK dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia oleh Lembaga Keuangan, serta Fungsi APIP dalam Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). (Red-dok, Humas Kalteg, November 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Tim Divisi Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Pembinaan TI dan Kerjasama (Timbul Setiyadi) bersama Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak(A.Khalik Rasyid) dan JFU Divisi Pemasyarakatan laksanakan sosialisasi Optimalisasi Pemutakhiran data WBP dan Data Pemilih pada emilu 2024 pada Jajaran Lapas, Rutan serta LPKA diwilayah Kalimantan Tengah secara virtual. Rabu (29/11/2023).

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham RI Nomor PAS.7-UM.01.01-3968 perihal Pemutakhiran data pemilih untuk pemilu tahun 2024 di Rutan/Lapas tanggal 15 November 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Pemasyarakatan bermaksud untuk mengingatkan kembali kepada Lapas Rutan dan LPKA di Wilayah Kalimantan Tengah untuk melakukan pemutakhiran data warga binaan pemasyarakatan dan data pemilih untuk pemilu tahun 2024.

Kepala Subbidang Pembinaan TI dan Kerjasama (Timbul Setiyadi) menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Lapas Rutan LPKA atas kontribusi aktifnya dalam menjalin sinergitas dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pemutakhiran data WBP dan Data Pemilih untuk Pemilu tahun 2024.

Melalui sosisalisasi ini UPT Pemasyarakatan Kalimantan Tengah menyampaikan keadaan dan kendala yang terjadi di lapangan dalam proses pemutakhiran data WBP dan data pemilih. Divisi Pemasyarakan memfasilitasi koordinasi di tingkat provinsi  serta menampung saran dan masukkan untuk selanjutnya disampaikan kepada kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Di akhir sesi Kepala Subbidang TI dan Kerjasama juga mengingatkan jajaran Lapas Rutan LPKA di wilayah Kalimantan Tengah untuk aktif menyampaikan informasi terkait perubahan-perubahan data yang ada baik kepada DUKCAPIL, KPU maupun kantor wilayah. (Reddok, Humas Kalteng, November 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Universitas Palangka Raya, Fakultas MIPA melaksanakan Workshop Sosialisasi Zona Integritas. Dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham Kalteng dipercaya menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut. Rabu (29/11/2023)

Mewakili Kantor Wilayah, Anggun Prasetyo (Kasubag Humas, RB dan TI) menjadi Narasumber kegiatan yang dilaksanakan di aula FMIPA Universitas Palangka Raya. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan FMIPA Universitas Palangka Raya (Wahyu Nugroho). Dalam paparannya Anggun Prasetyo menyampaikan materi terkait Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang di ikuti seluruh Dosen dan staf pada FMIPA Universitas Palangka Raya.

Anggun menyampaikan bahwa “Pembangunan Zona Integritas menuju WBK maupun WBBM pada prinsipnya adalah membangun komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi, serta berusahan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan integritas serta perubahan pola pikir dari seluruh pegawai untuk mewujudkan hal tersebut”, ungkapnya.

Lebih lanjut beliau mengatakan pimpinan harus menjadi role model, dan pembentukan tim pokja di 6 area perubahan harus benar-benar dilakukan assessment yang baik serta seluruh anggota harus memahami apa itu ZI.

Dalam kesempatan ini, Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI menyampaikan pesan bahwa semangat dalam membangun instansi yang integritas tidak hanya sampai pada pimpinan saja, akan tetapi kesadaran dalam membangun Zona Integritas dalam instansi harus menyentuh seluruh elemen. “Pimpinan sebagai roll model memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan ZI selain itu komitmen dari seluruh jajaran juga menjadi faktor utama keberhasilan mewujudkan WBK dan WBBM”, tegas Anggun.

Menutup kalimatnya, beliau memberikan penguatan bahwa mencapai predikat WBK dan WBBM memang perlu kerja keras, namun itu bukanlah hal yang sulit jika seluruh Tim memiliki komitmen yang kuat serta kesadaran dari seluruh insan yang ada di FMIPA Universitas Palangka Raya, karena semuanya harus ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas tersebut. (Red-dok, Humas Kalteg, November 2023).

Foto Dokumentasi :