Palangka Raya – Kantor Wilayah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian Perancangan Peraturan Daerah Dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah pada hari Kamis (09/11/2023). Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau yang dilakukan pengharmonisasian adalah Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Batas Wilayah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik, Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Batas Wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik, Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Formal dan Rancangan Peraturan Bupati Lamandau tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2016-2025.

Rapat pengharmonisasian ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid, S.Ag.,M.Si.,M.H.) dan dihadiri oleh Kepala subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum daerah, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pada Kesempatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia untuk melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah baik inisiatif Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/kota. Pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah dilakukan dalam rangka untuk menyelaraskan rancangan produk hukum daerah yang disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengharmonisasian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dilakukan secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun.

Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui Kepala Dinas DPMPTSP (Mul’ Atmidy) mengucapakan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah Kabupaten Lamandau dan akan menindaklanjuti hasil pengharmonisasian yang telah dilakukan.

Pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau serta dilaksanakan juga penyerahan piagam penghargaan dari Pemerintahan Kabupaten Lamandau kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2023)

Palangka Raya – Hari Pahlawan merupakan momentum untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan nasional yang telah berjuang melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan diperingati setiap tanggal 10 November. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023 yang terpusat di Lapangan Upacara Rutan Kelas IIA Palangka Raya, Jum’at (10/11).

Hadir mengikuti upacara Kepala Divisi Administrasi (Dr. Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), para pejabat Administrator dan Pengawas Kanwil Kemenkumham Kalteng serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi se Kota Palangka Raya dan seluruh pegawai mengikuti dengan khidmat seluruh prosesi upacara Hari Pahlawan.

Bertindak selaku Inspektur Upacara mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) yang membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini, dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2023.

“Hari Pahlawan ke-78 ini, diperingati dengan mengusung tema ‘semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan’. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral,” ujar Tri Saptono, bacakan sambutan.

Tantangan sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Ancaman dan tantangan ini akan ditaklukkan berbekal semangat seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945.

“Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan,” sambungnya.

Semangat berasal dari nilai perjuangan Pahlawan Bangsa di tahun 1945, menolak kalah dan menyerah pada keadaan. Menyatukan dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

“Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” pungkasnya akhiri sambutan.

Pelaksanaan upacara Hari Pahlawan 2023 yang digelar di Halaman Upacara Rutan Kelas IIA Palangka Raya berlangsung khidmat dan lancar hingga akhir kegiatan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2023)

Kasongan - Tingkatkan Pelaksanaan Capaian KKP HAM, Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah yang dipimpin Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Septi Nurhayati) laksanakan koordinasi KKP HAM dan Aksi HAM ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Katingan yang di terima oleh Kepala Bagian Hukum (Romulus, S.H.M.H).

Kegiatan ini merupakan salah satu tindaklanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang kriteria Daerah Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Dalam koordinasi ini, Septi Nurhayati menyampaikan pelaksanaan pemenuhan daduk indikator KKP HAM dan Capaian Aksi HAM B08 yang saat ini masih belum optimal, di harapkan untuk periode B12, Pemerintah Kabupaten Katingan dapat meningkatkan hasil Capaian Aksi HAM B12 sehingga lebih maksimal dengan berkoordinasi ke instansi terkait guna terpenuhinya data dukung Aksi HAM.

Kabag Hukum menyambut baik kedatangan Tim dari Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil Capaian Aksi HAM di Pemerintah Kabupaten Katingan dan akan segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk terus meningkatkan Capaian Aksi HAM dengan maksimal.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM 2021-2025) memuat sasaran strategi dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran perempuan anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2023)

Palangka Raya - Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) telah memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Para calon tunas pengayoman yang lulus Seleksi Administrasi di tahapan sebelumnya, kini harus berjuang menunjukkan kemampuan intelektual mereka di fase ini, Kamis (09/11/2023).

Bertempat di Aula Mentaya Kanwil Kemenkumham Kalteng, Jalan Adonis Samad, Palangka Raya, kegiatan tahapan seleksi SKD yang digelar sejak hari ini, tanggal 9 November hingga 13 November 2023 mendatang tersebut akan diikuti sebanyak 1515 peserta.

Kegiatan diawali dengan pembukaan segel ruangan Computer Assisted Test (CAT) oleh Kakanwil (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) selaku Ketua Panitia Daerah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S) selaku Koordinator SKD, serta disaksikan langsung oleh Tim Kemenkumham Pusat, Tim Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan Tim Ombudsman RI Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Tahapan SKD ini menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) yang dipastikan bersih dan akuntabel dimana nilai akan otomatis terlihat saat peserta selesai mengerjakan tes. Sebelum memasuki ruang ujian pun, para peserta juga telah melewati berbagai rangkaian pemeriksaan yang ketat dan harus bersih saat masuk ke ruang ujian.

Selanjutnya Kakanwil juga mengingatkan peserta seleksi agar mengerjakan semua tes SKD dengan penuh keyakinan. “Yakinlah pada diri sendiri, lakukan yang terbaik, berusahalah sekuat tenaga, kerjakan dengan cermat”, tuturnya.

Kakanwil juga menegaskan menegaskan kembali terkait pelaksanaan seleksi yang adil, transparan dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan untuk tidak mempercayai janji-janji orang yang tidak bertanggung jawab.

"Jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan lolos seleksi dengan memberikan imbalan atau sesuatu, saya sampaikan tidak ada. Seleksi ini benar - benar murni dari upaya kerja keras peserta. Tidak ada yang bisa meluluskan kecuali kemampuan diri sendiri. Lulus atau tidaknya para peserta ditentukan oleh diri peserta masing-masing”, tegasnya.

Adapun syarat dinyatakan lulus seleksi SKD, peserta harus memenuhi nilai ambang batas dari setiap kategori ujian yang diberikan, meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). (Reddok, Humas-Mel, November 2023).