Palangka Raya – Jajaran Kementerian Koordinator Hukum, HAM, & Imigrasi dan Pemasyarakatan mengikuti Apel Pagi Bersama yang digelar terpusat di Lapangan Merah secara virtual yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum RI (Eddy OS Hiariej), selain itu jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng, Kanwil Ditjen PAS Kalteng, Kanwil HAM Kalteng pun mengikuti kegiatan ini bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah, Senin (03/02).
Apel Pagi bersama bukan hanya sekedar rutinitas seremonial, tetapi sebagai ajang silahturahmi, berbagi informasi strategis serta membangun sinergi yang lebih erat ditengah dinamika perubahan kelembagaan yang masih berlangsung hingga saat ini.
Hadir dalam kegiatan, Kakanwil Kemenkum Kalteng (Maju Amintas Siburian), Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kalteng (I Putu Murdiana), Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Muhammad Mufid), Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto) beserta seluruh jajaran.
Wakil Menteri Hukum menyampaikan agar mengajak seluruh jajaran untuk berbagi informasi serta membangun sinergi yang lebih erat. “Sinergi yang baik, akan memastikan kelangsungan program kerja yang berkesinambungan. Adaptif terhadap perubahan regulasi, dan mampu mendukung visi besar kita menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Eddy.
Eddy OS Hiariej juga menyampaikan bahwa salah satu agenda penting yang mendapat perhatian adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, dimana UU ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Proses implementasinya tidak akan mudah, karena perubahan besar ini membawa pembaruan dalam sistem hukum kita yang menjadi langkah penting dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam menciptakan negara yang lebih adil, beradab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Wamenkum menyoroti pula terkait tantangan efisiensi anggaran di tahun 2025 dan mengingatkan seluruh jajaran untuk tetap fokus pada pencapaian target kinerja.
"Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita dituntut untuk lebih kreatif dan efisien dalam menjalankan tugas. Kualitas kinerja bukan hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang tersedia, tetapi oleh bagaimana kita memaksimalkan sumber daya yang ada, bekerja dengan lebih cerdas, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang kita ambil tetap memberikan hasil yang optimal meski dengan sumber daya yang terbatas,” jelasnya.
Maju Amintas Siburian juga menyampaikan sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkum Kalteng siap untuk menindaklanjuti arahan yang disampaikan, terutama dalam membangun kerja sama yang solid di antara seluruh unit kerja, memastikan efektivitas implementasi regulasi baru, serta menjaga efisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan, khususnya dalam sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta menghadapi tantangan efisiensi anggaran dengan inovasi dan kerja cerdas. Kami siap berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tutur Maju. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Februari 2025).
