Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kakanwil Kemenkum Kalteng), Maju Amintas Siburian mengikuti rapat Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan Tema “Kerja Bersama Mempertahankan Opini WTP”. Rapat tersebut dilaksanakan secara virtual terpusat di Auditorium BPSDM Hukum, pada Selasa (04/02/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan kesesuaian data laporan keuangan serta BMN di setiap satuan kerja di wilayah baik Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rapat ini juga menjadi langkah penting dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2025 yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam sambutan dan arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta yang sekaligus membuka kegiatan menyampaikan kegiatan rekonsiliasi ini merupakan bentuk sinergi bersama “Proses transisi kementerian tidak mengganggu kualitas tata kelola keuangan dan barang milik negara selain itu akurasi dan keandalan data laporan keuangan dan BMN tetap terjaga, sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta konsolidasi laporan keuangan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ucap Nico.
Di akhir sambutannya Nico menhimbauan kepada seluruh peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, mendiskusikan segala isu yang mungkin muncul, dan memastikan solusi terbaik bagi setiap kendala serta berkoordinasi dengan intensif, baik antar-satuan kerja maupun dengan tim pusat, agar setiap data yang dilaporkan benar-benar valid dan terintegrasi.
“Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan BMN, serta menghasilkan dampak yang positif pada proses transisi pada Kementerian Hukum dan HAM”, ungkap Sekjen Kemenkum RI.
Turut hadir dalam kegiatan Rapat ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng (Joko Martanto), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalteng (Muhamad Mufid) serta JFT dan JFU pengelola Keuangan dan BMN pada Kanwil Kemenkum Kalteng. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2025)
Foto Dokumentasi :
