Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring. bertempat di Aula Barito Kanwil Kemenkum Kalteng, Rabu (17/06/2026).
Dari Kanwil Kemenkum Kalteng, hadir mengikuti kegiatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, beserta jajaran pegawai. Kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan kebijakan yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan merupakan proyek perubahan yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum sebagai wadah kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, forum ini menjadi langkah penting untuk mengurangi ego sektoral yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menteri Hukum juga menekankan bahwa tantangan saat ini tidak hanya menghasilkan kajian dan penelitian yang berkualitas, tetapi memastikan hasil kajian tersebut dapat diimplementasikan secara nyata. Oleh karena itu, Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pada sesi brainstorming, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, menjelaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan menjadi wadah strategis untuk menyinergikan data sektoral, hasil penelitian, sumber daya manusia, serta pengalaman berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Melalui dialog kebijakan, knowledge sharing, analisis kebijakan kolaboratif, hingga penyusunan policy brief, forum ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian agenda prioritas nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara pada Lembaga Administrasi Negara, Agus Sudrajat, menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa berbagai program pembangunan memerlukan sinergi yang kuat antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan menjadi sarana penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.
“Forum Komunikasi Kebijakan menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti serta berorientasi pada hasil. Dengan integrasi data, pertukaran pengetahuan, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional,” ujar Hajrianor.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah mendukung penuh upaya penguatan ekosistem kebijakan yang kolaboratif dan adaptif. Forum Komunikasi Kebijakan diharapkan mampu menjadi sarana strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inovatif, implementatif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)
