Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar. Kunjungan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi DPR RI sekaligus menjadi forum dialog untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, Senin (27/07).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, memaparkan profil organisasi, capaian kinerja semester I Tahun 2026, realisasi anggaran, pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Bantuan Hukum, hingga pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Hingga Triwulan II Tahun 2026, enam dari 14 indikator kinerja telah mencapai target, sementara indikator lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai target akhir tahun.
Dalam paparannya, Hajrianor menegaskan bahwa Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.
"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat. Berbagai capaian yang telah diraih menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, namun di sisi lain masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM, luasnya wilayah Kalimantan Tengah, serta kebutuhan dukungan anggaran dan sarana prasarana agar pelayanan dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal," ujar Hajrianor.
Selain menyampaikan capaian, Kepala Kantor Wilayah juga mengharapkan adanya dukungan dari DPR RI terhadap penguatan sumber daya manusia, peningkatan anggaran, pengembangan infrastruktur pendukung, serta sinergi bersama pemerintah daerah untuk memperluas akses pelayanan hukum kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
Menanggapi paparan tersebut, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Bias Layar, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian yang telah diraih Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Menurutnya, informasi yang disampaikan menjadi masukan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI.
"Apa yang disampaikan hari ini menjadi gambaran nyata mengenai kondisi pelayanan hukum di Kalimantan Tengah. Berbagai capaian patut diapresiasi, sementara tantangan yang dihadapi akan menjadi perhatian kami untuk diperjuangkan melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan pembahasan anggaran, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat dapat semakin optimal," ungkap Bias Layar.
Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis dengan membahas berbagai isu strategis, mulai dari pelayanan AHU dan Kekayaan Intelektual, bantuan hukum bagi masyarakat, harmonisasi produk hukum daerah, hingga penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kunjungan kerja reses ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan menjangkau seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juli 2026).
