Palangka Raya – Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, bertempat di ruang kerja perancang, Selasa (21/4/2026).
Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, hadir Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rahmato Y. Madjen. Kunjungan tersebut diterima oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) II pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Andri. Dalam kesempatan tersebut, Andri menegaskan bahwa konsultasi dan koordinasi merupakan langkah strategis dalam menjamin kualitas peraturan kepala daerah. Menurutnya, proses ini penting agar setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga implementatif di lapangan.
Ranperbup yang dikonsultasikan membahas mengenai Analisis Standar Belanja Kabupaten Barito Selatan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kewajaran biaya atas setiap kegiatan pemerintahan daerah. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya standar belanja yang jelas, masyarakat juga akan merasakan manfaat berupa program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.
Rahmato Y. Madjen dalam kesempatan tersebut turut menegaskan pentingnya penyusunan Analisis Standar Belanja yang adaptif terhadap kondisi daerah. “Kami berharap melalui proses konsultasi ini, Ranperbup yang disusun dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan riil daerah serta sejalan dengan kebijakan nasional, sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan dukungannya terhadap langkah konsultatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas regulasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Melalui proses harmonisasi yang baik, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Melalui kegiatan konsultasi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah semakin kuat. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, produk hukum daerah yang dihasilkan diharapkan semakin berkualitas, implementatif, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. (Red-dok Humas Kanwil Kemenkum Kalteng, April 2026)
