Sampit – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Tim Bidang Hukum mengunjungi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan koordinasi terkait analisis kebutuhan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (16/07).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kasubbid FPPHD (Woro Sadarini) didampingi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (Doaa Risma Diputra), dan JFU (Gunawan) diterima secara langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur (Pintar Simbolon).
Dalam kunjungan tersebut, Woro Sadarini menyampaikan bahwa pentingnya keberadaan Propemperda dalam rangka rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Diharapkan Rancangan Peraturan Daerah yang termasuk dalam Propemperda tersebut benar-benar gambaran akan kebutuhan peraturan yang memang dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian atau analisa mendalam terkait urgensi mengapa suatu Peraturan Daerah perlu dibentuk dan masuk dalam Propemperda. Selain itu, tim juga menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang memiliki 12 (dua belas) fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan juga siap membantu Pemerintah dalam hal penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.
Dalam kesempatan ini pula, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran Tim Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Beliau menyambut dengan hangat dan sepakat atas apa yang disampaikan oleh Tim. Dengan adanya kerja sama yang baik selama ini antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat memberikan dampak yang positif, khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah. Untuk tahun ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sedang menyusun beberapa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Dimana beberapa Rancangan tersebut juga telah dilakukan Harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Tentunya hal tersebut sangat membantu Pemerintah Daerah dalam rangkaian tahapan penyusunan produk hukum di Daerah, terlebih lagi juga berkaitan dengan pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Tim Bidang Hukum Kantor Wilayah menambahkan bahwa bulan Juni ini merupakan masa pengunggahan data dukung oleh Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah serta dilakukan tahap verifikasi atas data dukung tersebut oleh Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dimana hasil dari verifikasi tersebut selanjutnya sebelum tanggal 31 juli ditindaklanjuti oleh Tim Asesor Penilaian IRH Pemerintah Daerah untuk melakukan penilaian mandiri, sebelum dilakukan penyampaian (submit) kepada Tim Penilaian IRH tingkat Pusat.
Pelaksanaan koordinasi ini merupakan salah satu wujud sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, khususnya terkait dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu mengakomodir kebutuhan hukum dan kearifan lokal (local wisdom) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Diharapkan hubungan dan kerja sama yang sudah terjalin ini dapat terus terjaga dan semakin solid demi kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. (Reddok, Humas Kalteng, Juli 2024).
Foto Dokumentasi:
