Palangka Raya — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Penutupan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Triwulan IV (B12) Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (27/11/2025).
Dalam laporannya, Koordinator Reformasi Birokrasi Inspektorat Wilayah II, M. Kesuma Negara, menyampaikan bahwa target Rencana Aksi RKT RB Tahun 2025 mencakup 491 rincian kegiatan pada Unit Eselon I, 159 kegiatan pada Kantor Wilayah, serta 147 kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). Seluruh rencana aksi tersebut dilaporkan telah mencapai 100 persen.
Kesuma Negara menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi seluruh unit kerja, namun tetap perlu diikuti penguatan kontrol berkelanjutan.
“Capaian 100 persen ini tentu merupakan hasil kerja bersama. Namun demikian, kami menekankan bahwa pencapaian ini bukan akhir, melainkan langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan. Kami berharap seluruh pimpinan terus memperkuat pengendalian, memastikan ketepatan waktu pelaksanaan rencana aksi, serta menjaga ketertiban penginputan data dukung dalam aplikasi ERB,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa penyusunan RB Tematik 2025–2029 menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan Reformasi Birokrasi di masa mendatang.
“RB Tematik ini harus mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga sinergi dan komitmen seluruh jajaran menjadi sangat penting,” tambah Kesuma Negara.
Selain itu, disampaikan beberapa catatan penting bagi seluruh peserta. Para pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan UPT diminta meningkatkan pengendalian terhadap ketepatan waktu pelaksanaan rencana aksi serta ketertiban penginputan data dukung RKT RB melalui aplikasi ERB.
Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan dan Organisasi juga diminta memperkuat pengendalian berjenjang agar seluruh unit kerja menjalankan rencana aksi secara konsisten. Inspektorat Jenderal selaku APIP turut diingatkan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui monitoring berbasis RTLHE, evaluator eksternal, serta evaluasi pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan komitmen penuh jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di daerah.
“Kami di Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa reformasi bukan hanya soal pemenuhan administrasi, tetapi memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red.dok, Humas Kalteng, November 2025)
Foto Dokumentasi :
