Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan penyerahan Piagam dan Pin Non Litigation Peacemaker (NLP) Tahun 2025 kepada para kepala desa yang telah berperan aktif dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui pendekatan non-litigasi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (05/03/2026).
Program Non Litigation Peacemaker (NLP) merupakan inisiatif Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum yang bertujuan mendorong kepala desa atau lurah untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat sebelum berlanjut ke proses peradilan.
Melalui program ini, para kepala desa dibekali pemahaman serta keterampilan dalam melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Peran tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana masyarakat yang lebih harmonis sekaligus mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan.
Penyerahan piagam dan pin NLP ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para kepala desa sebagai agen perdamaian di tingkat desa, sekaligus mendorong penguatan penyelesaian sengketa secara dialogis dan kekeluargaan di tengah masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa peran kepala desa sebagai Non Litigation Peacemaker sangat penting dalam memperkuat akses keadilan di tingkat desa.
“Program Non Litigation Peacemaker menjadi langkah strategis dalam membangun budaya penyelesaian sengketa secara damai di tengah masyarakat. Kepala desa memiliki posisi penting sebagai penengah yang mampu menghadirkan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak,” ujar Hajrianor.
Dari pelaksanaan kegiatan ini harapkan para kepala desa yang menerima piagam dan pin NLP dapat terus menjadi teladan dalam mengedepankan musyawarah serta memperkuat kesadaran hukum di lingkungan masyarakat.
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
