Surabaya – Kegiatan Evaluasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 resmi ditutup pada Kamis (05/03/2026). Kegiatan yang digelar di Aula Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya Kementerian Hukum Jawa Timur ini menandai berakhirnya rangkaian evaluasi yang dilaksanakan secara intensif guna memastikan perencanaan pengadaan tahun depan berjalan lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.
Penutupan kegiatan diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta Staf Pendukung PPK di lingkungan satuan kerja Kementerian Hukum. Selama proses evaluasi, para peserta melakukan pencermatan terhadap dokumen perencanaan pengadaan, mulai dari kesesuaian kode akun hingga sinkronisasi program dan kegiatan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh peserta dalam menyempurnakan dokumen RUP Tahun Anggaran 2026. Tim menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pelaksanaan anggaran sehingga setiap tahapan penyusunan harus dilakukan secara cermat dan sesuai regulasi yang berlaku.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Tata Usaha (Hestu Purwestri Kusumaningtyas) menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh rencana pengadaan tersusun dengan baik sebelum diumumkan secara resmi. “Melalui evaluasi ini kita memastikan setiap rencana pengadaan telah disusun secara tepat dan sesuai regulasi, sehingga pelaksanaan program pada tahun anggaran mendatang dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas perencanaan, kegiatan ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi potensi kendala sejak dini, baik dari sisi administrasi maupun teknis pengadaan. Dengan demikian, satuan kerja dapat melakukan perbaikan lebih awal sehingga proses pengadaan pada awal tahun anggaran dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan berarti.
Pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyusunan RUP oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, penandatanganan dilakukan oleh Analis Anggaran Ahli Muda (Hendra) selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
Dengan resmi ditutupnya kegiatan Evaluasi Penyusunan RUP Tahun Anggaran 2026 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan kesiapan menyongsong tahun anggaran mendatang dengan perencanaan yang matang guna mendukung pelaksanaan program yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Maret 2026)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
