Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah turut serta mengikuti kegiatan Launching Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub yang diinisiasi oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Senin (15/09).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid, dengan pusat acara di Graha Pengayoman Jakarta, juga diikuti secara serentak oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia, termasuk Kanwil Kementerian Hukum Kalteng yang berpusat di Aula Kahayan Palangka Raya. Melalui Zoom Meeting, kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianoor, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhammad Mufid.
Acara ini diawali dengan sambutan Kepala BSK Hukum yang menandai diluncurkannya Legal Policy Hub sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Forum ini juga menghadirkan Policy Talks Tematik I yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa policy brief terkait Penguatan Inovasi Industri Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi.
Dalam sambutannya, Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menyebut bahwa Forum Komunikasi Kebijakan merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas kebijakan publik di Indonesia, khususnya melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas ASN.
Sementara itu, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang komunikasi dan sinergi antar lembaga untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkum dan LAN RI serta penekanan layar secara simbolis menjadi tanda dimulainya perjalanan Legal Policy Hub.
Partisipasi Kanwil Kementerian Hukum Kalteng dalam kegiatan ini meneguhkan dukungan daerah terhadap upaya pemerintah pusat dalam memperkuat komunikasi kebijakan. Ke depan, Legal Policy Hub diharapkan menjadi wadah penting bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah untuk memperkuat sinergi, mendorong inovasi, serta mewujudkan pembangunan hukum dan ekonomi nasional. (Reddok, Humas Kalteng, September 2025).
