Palangka Raya — Dalam upaya memperkuat kesadaran dan literasi hukum di lingkungan pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar kegiatan koordinasi penyuluhan hukum di dua sekolah menengah kejuruan, yakni SMKN 1 dan SMKN 4 Palangka Raya, Selasa (5/8).
Tim koordinasi yang dipimpin oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Agustina Dayaleluni, bersama Analis Hukum Ahli Muda, Vasco Fernando, dan Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Herry Permana, hadir langsung untuk menjalin sinergi strategis dengan pihak sekolah. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperluas pemahaman hukum di kalangan tenaga pendidik dan peserta didik sebagai bagian dari pembinaan karakter generasi muda yang sadar hukum.
Melalui forum ini, sekolah diberikan akses langsung terhadap layanan penyuluhan dan konsultasi hukum. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka dan konstruktif dalam menghadapi berbagai isu hukum yang berpotensi muncul di lingkungan pendidikan.
Dalam penyampaiannya, Agustina Dayaleluni menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun budaya hukum di sekolah. “Kami ingin membekali guru dan siswa dengan pemahaman hukum yang memadai. Harapannya, ini menjadi pintu masuk kerja sama jangka panjang antara dunia pendidikan dan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa terciptanya lingkungan belajar yang aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum merupakan fondasi penting dalam membentuk pelajar yang berintegritas dan bertanggung jawab sebagai warga negara.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalteng untuk mendekatkan edukasi hukum kepada masyarakat, dimulai dari ruang-ruang pendidikan. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Agustus 2025).
