Jakarta – Dalam rangka memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melakukan koordinasi strategis ke Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan koordinasi dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, didampingi Analis Anggaran Ahli Madya, Diana Soekowati. Fokus utama pembahasan adalah rencana aksi Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara bertahap pada setiap triwulan, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Koordinasi pertama dilakukan dengan Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Biro Perencanaan, Bramantyo, yang diwakili oleh JFT Perencana Ahli Pertama, Verawati. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam mekanisme perencanaan, pelaporan, serta evaluasi capaian rencana aksi triwulanan, termasuk penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penilaian mandiri pelaksanaan SPIP pada satuan kerja.
Tim Kanwil dan Biro Perencanaan mendiskusikan pentingnya pemetaan risiko pada setiap program dan kegiatan, pengendalian atas potensi deviasi capaian kinerja, serta penyusunan eviden yang relevan dan terstruktur sebagai bagian dari pemenuhan komponen SPIP. Penilaian mandiri pelaksanaan SPIP juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memastikan setiap unit kerja mampu melakukan evaluasi internal terhadap efektivitas pengendalian, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, ditekankan pula sinkronisasi antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, hingga laporan triwulanan agar nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dapat meningkat secara substansial, bukan sekadar administratif.
Deny Harlianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata yang terukur. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rencana aksi triwulan benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan. Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar target penilaian,” ujarnya.
Sementara itu, Verawati menegaskan bahwa keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat ditentukan oleh kedisiplinan dalam perencanaan dan pelaporan kinerja. Ia juga menekankan pentingnya kualitas pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta kematangan penerapan SPIP, termasuk pelaksanaan penilaian mandiri SPIP secara berkala oleh satuan kerja. “Keselarasan antara perencanaan, realisasi, dan pelaporan menjadi kunci. SPIP harus berjalan efektif, risiko harus teridentifikasi dengan baik, dan data dukung harus benar-benar mencerminkan praktik pengendalian yang dilaksanakan di unit kerja,” ungkapnya.
Selanjutnya, Tim Kanwil juga melakukan koordinasi terkait isu strategis penambahan jabatan Kepala Bidang pada Divisi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum. Koordinasi tersebut diterima oleh Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Tata Usaha Biro Perencanaan, Dewi Ambarwati.
Dalam diskusi tersebut, Deny Harlianto menyampaikan pentingnya penguatan struktur organisasi guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah. “Dengan adanya rencana penambahan jabatan Kepala Bidang, koordinasi dan pengendalian teknis di Divisi Peraturan Perundang-undangan akan semakin optimal, sehingga kualitas harmonisasi produk hukum daerah juga meningkat,” jelasnya.
Dewi Ambarwati menegaskan bahwa penataan organisasi harus berbasis kebutuhan dan analisis beban kerja yang komprehensif. “Pengadaan jabatan harus didukung argumentasi yang kuat, baik dari sisi urgensi, beban kerja, maupun dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi. Prinsipnya adalah tepat fungsi dan tepat struktur, sehingga organisasi dapat bekerja lebih efektif dan akuntabel,” tuturnya.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Reformasi Birokrasi, membangun Zona Integritas secara berkelanjutan, serta mendorong penataan organisasi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap dinamika kebijakan nasional. (Red-dok Humas Kanwil Kemenkum Kalteng, Maret 2026)
