Palangka Raya — Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum melaksanakan kegiatan pendampingan Analisa dan Evaluasi Kebijakan bersama Tim Kerja Badan Startegi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Rabu (25/06/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam upaya memastikan pelaksanaan proses analisis implementasi kebijakan tepat sasaran.
Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh tim pendamping Analis Kebijakan pada Badan Strategi Kebijakan Hukum, Shafira Elnanda Yasmine dan Ardyan Gilang Ramdhan. Kegiatan dilaksanakan berupa pendampingan penyusunan analisis evaluasi dan implementasi kebijakan hukum diwilayah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses analisis implementasi kebijakan sehingga dengan pendampingan oleh Tim Pendamping dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dapat menghasilak proses analisis yang tepat sasaran.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan pendampingan dari BSK Hukum, kami berharap analisis kebijakan menjadi lebih komprehensif dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di daerah,” ujar Muhamad Mufid.
Selanjutnya Tim pendamping dari BSK menyampaikan bahwa proses analisis dan evaluasi kebijakan ini mengangkat tema terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.
Dimana melalui kegiatan analisis ini nantinya diharapakan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkemanfaatan dan kebijakan yang tepat sasaran, harapannya berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan harus melalui tahapan kajian dan analisis untuk menghasilkan kebijakan yang responsif dan adaptif terutama di wilayah.
“Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan harus melalui tahapan kajian dan analisis agar menghasilkan kebijakan yang adaptif dan mampu menjawab tantangan di lapangan,” ujar perwakilan tim BSK Hukum. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#MajuAmintasSiburian
