Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran strategis daerah dengan mengikuti kegiatan Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti langsung dari Aula Barito Kanwil Kemenkum Kalteng oleh jajaran Kantor Wilayah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Muhamad Mufid) bersama Tim Kerja BSK Kantor Wilayah. Penguatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas daerah, khususnya dalam implementasi dan evaluasi kebijakan hukum yang lebih efektif dan terarah.
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H) BSK Hukum (Junarlis) menegaskan bahwa Kantor Wilayah memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas Analis Kebijakan melalui forum dialog interaktif sebagai ruang diskusi antar pemangku kepentingan.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya (Sujatmiko) yang mengungkapkan urgensi pembentukan Forum Komunikasi Kebijakan. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan kapasitas daerah, belum optimalnya pengumpulan data kebijakan, serta lemahnya koordinasi terstruktur antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, FKK diharapkan menjadi solusi strategis dalam memperkuat sinergi kebijakan.
Tak hanya itu, Analis Kebijakan Ahli Madya BSK Hukum (Endah Kartina) juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kerja sama yang sistematis dan terarah menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan inklusif, meskipun saat ini FKK masih berada pada tahap awal pengembangan.
Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan aplikasi Legal Policy Hub (LPH), sebuah platform kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. LPH hadir sebagai inovasi digital untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data, sekaligus menjadi wadah penyimpanan dan berbagi dokumen kebijakan secara terpusat dan terintegrasi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng (Hajrianor) dalam keterangannya menegaskan pentingnya momentum ini untuk meningkatkan kualitas kebijakan di daerah. “Penguatan Forum Komunikasi Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam membangun sinergi antara pusat dan daerah. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menghasilkan kebijakan yang adaptif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, April 2026)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
