Palangka Raya – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas Analis Kebijakan di wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Policy Talks bertajuk “Penguatan Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” pada Selasa (02/06/2026). Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian Forum Komunikasi Kebijakan tersebut dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, serta diikuti peserta secara daring melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube.
Hadir sekaligus membuka kegiatan secara langsung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta para peserta kegiatan yang terdiri dari Analis Kebijakan, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Hajrianor menyampaikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para perumus kebijakan dalam memahami kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang berkembang di daerah. Menurutnya, Analis Kebijakan memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang disusun didasarkan pada data, fakta, dan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi Analis Kebijakan harus terus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi publik,” ujar Hajrianor.
Pada sesi pertama, peserta memperoleh materi dari Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, Marvy Ferdian Agusta Sahay, yang membawakan materi bertajuk Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses multidisipliner yang bertujuan menghasilkan, menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan bagi proses pengambilan keputusan publik.
Marvy menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam proses kebijakan adalah ketepatan dalam mendefinisikan permasalahan yang hendak diselesaikan. Menurutnya, kesalahan dalam mengidentifikasi akar persoalan dapat menyebabkan kebijakan atau program yang dijalankan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
Selanjutnya, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Widhi Novianto, hadir sebagai narasumber kedua secara virtual melalui Zoom Meeting. Dalam paparannya, ia menyampaikan materi mengenai penguatan peran dan kapasitas Analis Kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik.
Widhi menekankan pentingnya pengembangan kompetensi Analis Kebijakan agar mampu berkontribusi secara optimal dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, sinergi antar pemangku kepentingan dan penguatan budaya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring. Berbagai isu terkait tantangan penyusunan kebijakan di daerah, penguatan kapasitas Analis Kebijakan, serta penerapan pendekatan berbasis bukti dalam proses pengambilan keputusan menjadi topik yang dibahas dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran strategis Analis Kebijakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang rasional, akuntabel, dan berdampak. Selain menjadi sarana peningkatan kapasitas, Policy Talks juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi dan pertukaran gagasan antar Analis Kebijakan serta para pemangku kepentingan di wilayah. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)
