Palangka Raya – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan daerah di Kota Palangka Raya terus dilakukan melalui harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) yang mencakup sektor pembinaan generasi muda, profesionalitas aparatur, serta peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, bertempat di Aula Kahayan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi P3H, Muhammad Mufid. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya, Yohn Benhur Gohan Pangaribuan, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, Mahdi Suryanto, Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya, Eko Manaldi, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
Adapun rancangan regulasi yang dibahas meliputi Raperda Kota Palangka Raya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, serta dua Raperwali, yaitu tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan tentang Strategi Sanitasi Kota Palangka Raya Tahun 2026–2030. Ketiga regulasi ini menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Secara substansi, Raperda dan Raperwali yang dibahas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan kepramukaan diarahkan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan berdaya saing, pengaturan pakaian dinas ASN mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui aparatur yang profesional, sementara strategi sanitasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni bagi masyarakat Kota Palangka Raya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam pembentukan produk hukum daerah. “Harmonisasi memastikan setiap regulasi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memiliki kejelasan norma sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, melalui proses ini diharapkan lahir regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Yohn Benhur Gohan Pangaribuan, menyampaikan bahwa ketiga rancangan peraturan tersebut memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. “Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diharapkan mampu memperkuat pembinaan karakter generasi muda, sementara Raperwali tentang Pakaian Dinas ASN menjadi pedoman dalam mewujudkan kedisiplinan dan profesionalitas aparatur. Adapun Raperwali tentang Strategi Sanitasi Kota Palangka Raya Tahun 2026–2030 diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh rancangan peraturan tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur lingkungan secara berkelanjutan. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2026)
