Palangka Raya - Bertempat diaula Kahayan, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada bidang Hukum Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan agenda kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi atas sepuluh buah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Lamandau. Senin (4/3/2024)
Adapun dalam kegiatan rapat disaksikan langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah (Dr. Joko Martanto) dan didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kabid Hukum (Khudloifah) dan Kasubbid FFHD (Woro Sadarini).
Dalam sambutan yang disampaikan Plh. Kepala Kantor Wilayah memberikan apresiasi atas sinergitas dan kerjasamanya dalam mendorong kemajuan produk hukum di daerah melalui proses Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah melalui Kantor Wilayah dan kedepannya berharap agar hubungan pelaksanaan kegiatan harmonisasi Ranperda tidak saja sebatas pada proses Pengharmonisasian namun dapat melibatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam membantu pihak pemerintah daerah dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
Dalam pemaparan kegiatan yang disampaikan melalui tim Pokja 1 memberikan masukan dan saran terkait materi subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pada sesi saran dan masukan pihak Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Frans Evendi) mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam membantu pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Lamandau dalam proses pengharmonisasian.
Dan dalam kesempatan tersebut Tim bersama pihak pemrakarsa melakukan sesi penandatangan berita acara dan surat selesai yang langsung dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bersama perwakilan pejabat dari Pemerintah Kabupaten Lamandau. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2023).
Foto Dokumentasi :
