Katingan – Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Kompetisi Inovasi Daerah dan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, Senin (20/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui implementasi program SIM B “Sama Itah Maja Barami”, yang menekankan kolaborasi dalam mendorong pembangunan berbasis inovasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Namun demikian, inovasi yang dihasilkan tidak cukup hanya diciptakan, tetapi juga harus dilindungi melalui instrumen hukum Kekayaan Intelektual.

“Melalui pelindungan Kekayaan Intelektual, setiap karya dan inovasi tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Pada sesi pemaparan materi, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menghadirkan narasumber Laila Rahmawati, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, yang menyampaikan materi terkait potensi dan strategi pelindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Katingan.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa Kabupaten Katingan memiliki potensi Kekayaan Intelektual yang besar, mulai dari seni dan budaya tradisional Dayak seperti tarian, musik, dan ukiran, hingga produk unggulan seperti anyaman rotan, hasil hutan non-kayu, serta kuliner khas daerah. Selain itu, pengetahuan tradisional masyarakat juga menjadi aset intelektual yang perlu dilindungi.

Ia juga menekankan pentingnya inventarisasi potensi KI, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendampingan pendaftaran KI sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur perangkat daerah, mulai dari OPD, camat, lurah, hingga stakeholder terkait yang memiliki peran strategis dalam pengembangan inovasi daerah.

Selain penyampaian materi, sosialisasi juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas tantangan dan peluang dalam penguatan inovasi serta pelindungan KI di Kabupaten Katingan. Selain itu dilaksanakan pula penandatanganan komitmen bersama penerapan inovasi daerah sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam membangun budaya inovasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pelindungan hukum.

Tidak hanya itu, Tim Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalteng turut menghadirkan booth layanan KI yang memberikan informasi, konsultasi, hingga fasilitasi pendaftaran KI secara langsung kepada peserta.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mampi mendorong terciptanya inovasi daerah yang unggul, berdaya saing, serta terlindungi secara hukum, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan. (Red-dok, Humas Kemenkum Kalteng, April 2026).

Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Workshop Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkum, Senin (20/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran pimpinan, pejabat struktural, serta tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Workshop ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan satuan kerja dalam menghadapi proses evaluasi ZI yang semakin komprehensif dan berbasis hasil.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, yang dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen, konsistensi, serta integritas seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Selanjutnya, paparan materi disampaikan oleh Plt. Inspektur Wilayah V, Budi, yang mengulas strategi pelaksanaan evaluasi ZI tahun 2026, serta Auditor Ahli Madya, Titut Sulistyaningsih, yang memberikan penguatan teknis terkait pemenuhan data dukung, indikator penilaian, serta langkah-langkah optimalisasi pencapaian WBK dan WBBM.

Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, Kepala Divisi P3H, Muhamad Mufid selaku Ketua ZI, Analis Anggaran Ahli Madya, Diana Soekowati selaku Sekretaris ZI, Analis Anggaran Ahli Muda, Hendra, beserta tim pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi semata.

“Pembangunan Zona Integritas harus kita jadikan sebagai komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh jajaran harus bekerja secara konsisten dan berintegritas agar hasil yang dicapai benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hajrianor.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah semakin siap dan optimal dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima demi tercapainya predikat WBK dan WBBM secara berkelanjutan. (Red-dok Humas Kanwil Kemenkum Kalteng, April 2026)

Palangka Raya – Dalam upaya mendorong keseragaman dan peningkatan kualitas layanan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Pembahasan Penggunaan Stiker Legalisasi Terbaru yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, bertempat di Aula Kapuas Kanwil Kemenkum Kalteng, Jumat (17/04/2026).

Kegiatan dibuka oleh Endah Widyaningsih yang juga bertindak sebagai narasumber. Dalam paparannya, ia menyampaikan berbagai penyesuaian terkait desain stiker legalisasi terbaru, termasuk perubahan elemen visual, pengamanan, serta mekanisme penggunaannya agar sesuai dengan nomenklatur dan ketentuan yang berlaku. Dari Kanwil Kemenkum Kalteng, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Khudloifah bersama jajaran JFT dan JFU Bidang Pelayanan AHU.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh jajaran pelaksana layanan, sekaligus memastikan keseragaman penggunaan stiker legalisasi di seluruh Indonesia. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan layanan legalisasi yang selama ini berjalan, sehingga dapat terus disempurnakan.

Dari sisi manfaat, penerapan stiker legalisasi terbaru diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengenali dokumen yang telah dilegalisasi secara sah. Keseragaman ini juga akan meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya layanan yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel di seluruh wilayah.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa hasil rapat ini menjadi pedoman penting bagi jajaran dalam menyelaraskan pelaksanaan layanan legalisasi di daerah. Ia menegaskan bahwa keseragaman standar layanan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng siap menindaklanjuti kebijakan tersebut secara optimal demi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas layanan legalisasi di lingkungan Kementerian Hukum semakin meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, April 2026)

Depok — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan hak cipta, khususnya di sektor musik dan lagu. Hal ini diwujudkan dengan keikutsertaan perwakilannya (Agus Dwi Susanto) dalam kegiatan Technical Meeting Peningkatan Pemahaman Hak Cipta (Royalti Musik dan Lagu) yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Cinere, Depok. Kamis (16/4/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya dalam memahami serta mengimplementasikan kebijakan terkait hak cipta di daerah. Fokus utama diarahkan pada pengelolaan royalti musik dan lagu agar berjalan optimal, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal bagi para pencipta.

Technical meeting ini diikuti oleh perwakilan Kantor Wilayah dari seluruh Indonesia, sehingga menjadi forum penting dalam menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi lintas wilayah. Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman teknis yang komprehensif terkait regulasi serta praktik pengelolaan royalti musik dan lagu di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kombes Pol. Arie Ardian Rizhadi) mengulas secara mendalam aspek penegakan hukum di bidang hak cipta. Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus strategi yang dapat dilakukan dalam menindak pelanggaran penggunaan karya musik dan lagu yang masih kerap terjadi.

Selain itu, materi juga disampaikan oleh Marcellius K. Hamonangan Siahaan yang menekankan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti. Ia menjelaskan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan distribusi royalti berjalan adil dan transparan bagi para pencipta maupun pemilik hak terkait.

Penguatan aspek teknis turut diperdalam melalui pemaparan mengenai mekanisme operasional LMKN, termasuk tata kelola penarikan, pengumpulan, hingga pendistribusian royalti secara akuntabel. Materi tambahan juga disampaikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait langkah konkret penegakan hukum serta kebijakan layanan pencatatan dan pelindungan hak cipta di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor) menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran daerah dalam pelindungan kekayaan intelektual. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran dalam pengelolaan hak cipta, khususnya royalti musik dan lagu. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis pelindungan terhadap para pencipta di daerah dapat semakin optimal serta memberikan dampak nyata bagi ekosistem ekonomi kreatif,” tegasnya. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, April 2026)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor