Pangkalan Bun — Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Analisa dan Evaluasi Kebijakan bersama Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Rabu (18/06/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kanwil Kemenkum Kalteng dalam menjaring masukan empiris dari para pelaku profesi hukum untuk penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan aplikatif.

Kegiatan yang berlangsung secara dialogis tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalteng, Benny Yuandrias didampingi Analis Hukum Madya, Erna Sulistyowati dan tim serta pengurus INI di wilayah Kotawaringin Barat.

Dalam diskusi, sejumlah isu aktual dibahas, seperti efektivitas regulasi yang berlaku, formasi jabatan notaris, tantangan pelaksanaan tugas notaris di lapangan, hingga sinergi antara notaris dengan instansi terkait.

Ketua Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalteng menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaring data, pandangan, dan masukan dari pelaku langsung di lapangan guna mendukung penyusunan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif.

“Kami di BSK berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun berbasis pada fakta dan kondisi riil di lapangan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendengar langsung kendala dan saran dari para notaris yang menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan layanan hukum,” ujar Benny.

Sementara itu, perwakilan Pengurus INI Kabupaten Kotawaringin Barat, Teguh Hendrawan bersama Eko Soemarno menyambut baik kehadiran Tim BSK dan menilai kegiatan ini sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan organisasi profesi.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena menjadi ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lapangan. Kami berharap masukan kami dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan yang lebih akomodatif,” ungkapnya.

Diharapkan, hasil dari kegiatan ini akan menjadi bagian dari rumusan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah kepada pusat, dalam rangka mendukung penyempurnaan regulasi dan peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025)

Palangka Raya - Bertempat di Aula Barito, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Pembinaan Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 secara virtual, Rabu (18/06). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan, Sri Yusfini Yusuf. Sebanyak 33 kantor wilayah turut hadir dalam agenda pembinaan ini.

PIPK merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan, yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019. Regulasi ini memberikan panduan mengenai tata cara penerapan, penilaian, dan reviu terhadap sistem pengendalian intern pada pelaporan keuangan instansi pemerintah pusat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjadi salah satu satuan kerja yang ditetapkan sebagai sampling dalam pelaksanaan PIPK Tahun 2025, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-5.KU.04.01 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, penilaian difokuskan pada akun signifikan, yaitu Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang tercantum dalam DIPA Sekretariat Jenderal.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bersama Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Kalteng hadir dalam kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh kantor wilayah, termasuk Kalimantan Tengah, mampu menyusun Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2025 dengan lebih baik dan sesuai standar. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2025

Foto Dokumentasi : 

Sampit – Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Analisa Evaluasi Kebijakan pada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selasa (17/06/2025)

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Kanwil Kemenkum Kalteng dalam menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan di bidang kenotariatan. Dalam diskusi yang berlangsung secara interaktif, Tim BSK menggali berbagai informasi dari para notaris, termasuk kendala di lapangan, efektivitas regulasi yang berlaku, serta aspirasi terhadap pembaharuan kebijakan.

Ketua Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Benny Yuandrias bersama tim dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dunia profesi.

“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin mendengar secara langsung kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para notaris di lapangan. Apa yang kami catat hari ini akan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan aplikatif di bidang kenotariatan,” ujar Benny.

“Kami percaya bahwa kebijakan yang baik lahir dari dialog yang inklusif, dan kegiatan ini adalah wujud komitmen kami untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar berdampak,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Pengurus INI Kabupaten Kotawaringin Timur, Retnanni Winahju menyampaikan apresiasi atas inisiatif BSK Kanwil Kemenkum Kalteng yang langsung turun ke daerah.

“Kami merasa didengar. Banyak hal teknis dan kebijakan yang selama ini menjadi tantangan di daerah dapat kami sampaikan secara langsung. Kami berharap ini menjadi awal dari kolaborasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah dan praktisi hukum, khususnya notaris, dalam memperkuat kebijakan publik yang relevan dan solutif agar lebih tepat guna dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tim BSK juga menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan di tingkat pusat.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para pengurus INI Kotawaringin Timur, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keterlibatan langsung Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam menjembatani suara daerah. Mereka berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan demi terciptanya kebijakan hukum yang adaptif dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2025).

Palangka Raya - Semangat memperkuat ekonomi kerakyatan terus digaungkan! Pada hari Senin (16/6), Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melakukan kunjungan strategis ke TVRI Kalimantan Tengah.
Agenda utama kunjungan ini adalah untuk menjalin koordinasi dalam rangka Dialog Interaktif dan Produksi Penyiaran bertema “Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Tengah”. Program ini menjadi langkah konkret dalam menyosialisasikan gerakan koperasi berbasis desa yang tengah digencarkan pemerintah.
Turut hadir dalam koordinasi ini, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Khudloifah, yang memimpin langsung tim dari Kanwil. Ia didampingi oleh JFT/JFU, yakni Rizky Imawaty dan Rakhmad Akbar, yang siap mendukung teknis pelaksanaan program ini.
Sementara dari TVRI Kalteng, pertemuan dihadiri oleh perwakilan bidang Program dan Umum, yakni Ibu Berta dan Ibu Orchid, yang menyambut hangat inisiatif kolaboratif ini. Diskusi berlangsung hangat dan penuh semangat sinergi.
“Kami ingin menjangkau masyarakat lebih luas dan membangkitkan kembali semangat berkoperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Media seperti TVRI sangat strategis untuk menyuarakan gerakan ini,” ujar Khudloifah dalam sesi koordinasi.
Dialog interaktif yang direncanakan akan menjadi ruang edukasi sekaligus ajakan kepada masyarakat Kalimantan Tengah untuk aktif berpartisipasi dalam koperasi Merah Putih, sebagai wujud nyata ekonomi berbasis gotong royong.
Program ini juga menjadi bukti bahwa kolaborasi antarinstansi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan lembaga penyiaran publik bisa menjadi motor penggerak perubahan yang positif di daerah.
Nantikan tayangannya di TVRI Kalteng! Mari bergerak bersama, majukan desa dengan semangat koperasi Merah Putih! Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2025

Foto Dokumentasi :