Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti kegiatan Penyeragaman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara virtual pada 23 hingga 28 Februari 2026. Kegiatan tersebut diikuti dari Aula Kahayan Kanwil Kemenkum Kalteng sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Senin 23/02/2026).

Kegiatan penyeragaman standar pelayanan publik ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan dinilai penting untuk mewujudkan keseragaman, kepastian, dan transparansi layanan di seluruh kantor wilayah.

Hadir mengikuti Kegiatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto) didampingin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Deny Harlianto), Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (Budi Haryono), Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Khudloifah) serta jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng. Rapat yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut melibatkan seluruh unit kerja eselon I dan perwakilan Kantor Wilayah se-Indonesia. Agenda kegiatan meliputi penguatan standar pelayanan publik, inventarisasi jenis layanan, pembahasan layanan teknis di kantor wilayah, hingga finalisasi draf standar pelayanan publik sebagai acuan nasional.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor) menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam meningkatkan mutu layanan publik yang profesional dan akuntabel. “Penyeragaman standar pelayanan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Hukum,” ujar Hajrianor.

Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen mendukung penuh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, standar pelayanan yang jelas dan terukur akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum serta mendorong terciptanya birokrasi yang efektif dan efisien.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan penguatan dari Kementerian PANRB serta pembahasan mendalam terkait layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan, dan pembinaan hukum nasional di tingkat Kantor Wilayah.

Melalui keikutsertaan aktif dalam kegiatan penyeragaman standar pelayanan publik ini, Kanwil Kemenkum Kalteng diharapkan mampu mengimplementasikan standar pelayanan yang lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Februari 2026)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangka Raya tentang Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan berlangsung di Aula Mentaya Kantor Wilayah, Kamis (19/2/2026).

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap regulasi daerah disusun secara sistematis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memiliki kejelasan norma agar dapat diimplementasikan secara efektif.

“Raperda ini harus menjadi payung hukum yang kuat dan operasional, tidak hanya mengatur saat terjadi bencana, tetapi juga memastikan langkah pencegahan dan mitigasi telah dirancang secara terstruktur. Harmonisasi penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Hajrianor.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Yohn Benhur Gohan Pangaribuan, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, Mahdi Suryanto beserta jajaran, serta Tim Kerja 2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

Rapat diawali dengan pemaparan hasil telaah dari Tim Perancang yang mencakup aspek teknik penyusunan, kesesuaian dasar hukum, sistematika, dan ketepatan rumusan norma. Pembahasan dilakukan secara konstruktif guna menyempurnakan substansi Raperda agar komprehensif dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana.

Raperda ini mengatur perencanaan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana, pembagian kewenangan antarperangkat daerah, penguatan partisipasi masyarakat, sistem peringatan dini, integrasi mitigasi dalam pembangunan daerah, hingga aspek pendanaan dan koordinasi lintas sektor. Pengaturan tersebut disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kota Palangka Raya yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan serta banjir musiman.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. “Proses harmonisasi ini sangat membantu kami dalam memastikan Raperda yang disusun tidak hanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga responsif terhadap kondisi riil masyarakat,” ujarnya.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan Raperda tentang Pengurangan Risiko Bencana dapat segera difinalisasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga memberikan manfaat nyata berupa peningkatan perlindungan, kesiapsiagaan, dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (Red-dok Humas Kanwil Kemenkum Kalteng, Februari 2026)

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Kapuas sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah bertempat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Kamis (19/02/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kapuas, Romulus, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, John Phita Kadang, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas, Erlina, serta sejumlah pejabat perangkat daerah terkait. Turut hadir Tim Kerja 2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng.

Adapun empat Raperbup yang dibahas meliputi: Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; Tata Cara Kerja Sama Desa, Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas, serta Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan bahwa harmonisasi memiliki peran strategis untuk menjamin kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki kejelasan norma, serta dapat diimplementasikan secara efektif.
“Harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi upaya memastikan regulasi daerah memiliki dasar hukum yang kuat, sistematika yang tepat, serta memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Rapat diawali dengan pemaparan hasil telaah dan analisis dari Tim Perancang terkait aspek teknik penyusunan, kesesuaian dasar hukum, harmonisasi vertikal dan horizontal, serta kejelasan rumusan norma. Pembahasan berlangsung secara konstruktif melalui diskusi dan pertukaran masukan guna menyempurnakan materi muatan masing-masing rancangan peraturan.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas menyampaikan apresiasi atas fasilitasi dan pendampingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalteng. Ia menyatakan bahwa proses harmonisasi sangat membantu pemerintah daerah dalam memastikan regulasi yang disusun telah sesuai ketentuan dan memiliki kualitas hukum yang baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan keempat Raperbup Kabupaten Kapuas tersebut dapat segera difinalisasi dan ditetapkan sebagai produk hukum yang berkualitas serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Kabupaten Kapuas.(Red-dok, GM, Humas Kalteng, Februari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor yang diwakili oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Budi Haryono, menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2030, Kamis (19/2/2026).

Bertempat di Aula Jayang Tingang lantai I, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2030.

Dalam kesempatan tersebut, ia membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menegaskan bahwa kepemimpinan BAZNAS bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah besar yang sarat nilai moral dan tanggung jawab sosial. “Semoga amanah besar ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, keikhlasan, dan profesionalitas,” ucapnya.

Edy juga menekankan pentingnya penguatan sosialisasi serta perluasan kemitraan lintas sektor. Sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, sektor swasta, hingga elemen masyarakat dinilai menjadi kunci optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat di Bumi Tambun Bungai.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kalteng periode 2025–2030, Saidah, menyampaikan komitmen untuk membangun kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh pemangku kepentingan. “Melalui kolaborasi dan sinergitas dengan Pemprov Kalteng dan unsur terkait, kami ingin menjadikan BAZNAS Kalteng sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat. Zakat tidak dapat dihimpun tanpa kepercayaan,” ujarnya.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan apresiasi atas pelantikan Pimpinan BAZNAS Kalteng periode 2025–2030. Ia menegaskan bahwa keberadaan BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. “BAZNAS merupakan mitra penting pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan amanah ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat semakin meningkat,” ujar Hajrianor.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng siap mendukung sinergi lintas sektor dalam kerangka penguatan tata kelola kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, Ketua MUI Kalimantan Tengah, Ketua PBNU, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan kepengurusan baru, BAZNAS Kalimantan Tengah diharapkan semakin solid dan terpercaya, serta mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai. (Red-dok, Humas Kalteng, Februari 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor