Palangka Raya - Bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Provinsi  Kalimantan Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Andri dan Paulus mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Kamis (10/04/2025).

Rapat ini dipimpin secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, anggota DPD RI, Agustin Teras Narang, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong serta seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, Forkopimda Kalteng dan Perangkat Daerah Kalteng serta diikuti secara virtual oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan baik dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota, sehingga pembangunan yang dijalankan di daerah selaras dengan rencana pembangunan pusat.

Pada kesempatan ini juga Gubernur Kalimantan Tengah menyerahkan Blueprint Wakil Menteri Dalam Negeri terkait rencana pembangunan Kalimantan Tengah Untuk menyambut Indonesia Emas Tahun 2045. (Red-dok, Humas Kalteng, April 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Suasana penuh khidmat dan kebersamaan mewarnai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah yang digelar di Auditorium BPK Kalteng. Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat sinergi antar instansi, khususnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di wilayah Kalimantan Tengah, Kamis (10/04).

Serah terima jabatan dilakukan dari pejabat lama, M. Ali Asyhar, kepada pejabat baru, Dodik Achmad Akbar. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian bersama sejumlah pejabat tinggi dari berbagai instansi vertikal dan pemerintah daerah termasuk Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kerja keras Kepala BPK sebelumnya dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel. Maju Amintas juga menyambut baik kehadiran Kepala BPK yang baru dan berharap kerja sama lintas sektor dapat semakin ditingkatkan.

“Kami di Kanwil Kemenkumham Kalteng sangat terbuka dan siap bersinergi dalam mendukung peran BPK sebagai lembaga pemeriksa yang independen dan profesional. Transparansi dan akuntabilitas adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Kepala Kantor Wilayah.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, pemberian cinderamata, serta sesi ramah tamah yang berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, diharapkan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan negara, sekaligus memperkuat kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng – HF, April 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Dalam semangat Idul Fitri 1446 H, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara Halal Bihalal sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar anggota dan memperkuat sinergi organisasi perempuan di lingkungan pemerintah. Kegiatan yang berlangsung di Aula DWP Kalteng dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota DWP dari berbagai instansi, termasuk Ketua DWP Kemenkum Kalteng, Ny. Deisy Sjanne Pangalila M.A. Siburian, Kamis (10/04).

Acara ini menjadi momentum hangat yang dipenuhi rasa kekeluargaan, tawa, dan saling memaafkan, sejalan dengan tema yang diusung: “Perempuan Tangguh di Era Ekonomi Digital.”

Dalam sambutannya, Ketua DWP Provinsi Kalteng, Isnaniah M. Katma F. Dirun menyampaikan pentingnya memperkuat hubungan antarlembaga dan terus mendorong peran aktif perempuan, khususnya para istri ASN, dalam mendukung program-program pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DWP Kemenkum Kalteng menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wadah yang sangat baik untuk memperkuat kebersamaan dan memperluas kerja sama antar DWP.

“Melalui Halal Bihalal ini, kita tidak hanya menjalin silaturahmi, tapi juga membangun komitmen bersama untuk terus berkontribusi dalam pembangunan, baik di lingkup keluarga, masyarakat, maupun instansi,” tutur Ny. Deisy Sjanne.

DWP Kemenkumham Kalteng sendiri berkomitmen terus aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, serta bersinergi dengan DWP Provinsi Kalteng untuk menciptakan program-program yang bermanfaat luas bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas Kalteng – HF, April 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU (Budi Haryono), Rabu (9/5/25).

Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan Kedua ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong memimpin secara langsung Rapat Paripurna ke-9 ini dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Kalimantan Tengah.

Turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, unsur Forkopimda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun agenda dalam Rapat Paripurna ke-9 masa Persidangan II ini untuk mendengarkan Pengumuman susunan Pansus DPRD Kalimantan Tengah dalam pembahasan Raperda Provinsi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir tahun 2024.

Selain itu, dalam Rapat Paripurna kesembilan ini juga dilaksanakan penyampaian Hasil Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh masing-masing Juru bicara dari Daerah Pemilihan Kalteng Satu, Dua, Tiga, Empat, dan Lima.

Hasil Reses Perseorangan ini diserahkan kepada Ketua DPRD Kalimantan Tengah dan selanjutnya akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur untuk ditindaklanjuti dan segera diproses guna merealisasikan semua aspirasi dan harapan masyarakat yang tertuang dalam hasil reses tersebut. (Reddok, Humas Kalteng – HF, April 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian