Palangka Raya - Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (Nico Afinta) memberikan arahan penting kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi seluruh Indonesia melalui zoom meeting. Kamis (05/12/2024).

Hadir langsung mengikuti dari Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian), didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) serta Panita Pelaksana CPNS Kanwil Kemenkumham Kalteng Tahun Anggaran 2024.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. "Pengadaan CPNS tahun ini harus mencerminkan tata kelola yang baik, dengan memastikan setiap tahapan seleksi berjalan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses seleksi. Digitalisasi dianggap mampu meminimalkan potensi kecurangan dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta. "Kami berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam seleksi ini, sehingga prosesnya tidak hanya lebih efisien, tetapi juga terpercaya," tambahnya.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat pelayanan publik. Menurutnya, ASN yang terpilih nantinya harus mampu berkontribusi dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi.

Kegiatan pengadaan CPNS tahun ini bertujuan untuk mengisi kebutuhan strategis dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bidang teknologi informasi. Proses seleksi yang dilakukan meliputi beberapa tahapan, termasuk seleksi administrasi, tes kompetensi dasar (TKD), dan tes kompetensi bidang (TKB).

Di akhir acara, Sekretaris Jenderal mengingatkan peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, serta selalu menjunjung tinggi kejujuran selama proses seleksi berlangsung. "Kesempatan ini adalah pintu menuju pengabdian yang lebih besar. Saya harap para peserta dapat mengikuti seleksi ini dengan penuh semangat dan tekad yang kuat," pungkasnya.

Sementara itu setelah kegiatan pengarahan dari Sekretaris Jenderal, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan pesan dan memberikan penguatan kepada Tim panita CPNS Kanwil Kemenkumham Kalteng. “Kita maksimalkan kinerja kita, jangan sampai ada masalah. Apabila ada muncul permasalahan sekecil apapun, segera sampaikan kepada pimpinan, agar dapat ditindaklanjuti untuk berkomunikasi ke pimpinan pusat, jangan sampai masyarakat dirugikan.” Tutur Maju Amintas.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa ASN yang terpilih adalah individu-individu terbaik yang siap melayani bangsa dan negara. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Desember 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto:

Palangka Raya – Prestasi gemilang kembali diraih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (4/12/2024).

Dalam acara yang dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Triantony tersebut, Kanwil Kemenkumham Kalteng berhasil meraih predikat “Peringkat I, Badan Publik Menuju Informatif” untuk Kategori Instansi Vertikal Daerah Tahun 2024. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam menyediakan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi kepada badan publik di Kalimantan Tengah yang telah mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. “Anugerah ini sebagai wujud keinginan untuk terus melakukan perbaikan terutama dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat demi kemajuan dan pelayanan yang lebih baik di bidangnya masing-masing”, tuturnya.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Kalteng (Maju Amintas Siburian), menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam memberikan pelayanan informasi publik yang terbaik kepada masyarakat. Semoga kami dapat terus meningkatkan kualitas, transparansi serta menyajikan informasi publik yang lebih baik di tahun-tahun mendatang” ungkapnya.

Penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk terus berinovasi dalam tata kelola informasi publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi, Pj. Bupati Se-Kalimantan Tengah, perwakilan instansi vertikal, serta Dinas-Dinas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Red-Dok, Mel-Lng, Humas Kumham Kalteng, Des 2024)

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang HAM melaksanakan kegiatan Analisis Data dan Informasi Kebijakan dengan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) di Aula Kahayan, Rabu (04/12/2024).

Kegiatan ini bertujuan membahas permasalahan sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah, yang menjadi isu kompleks dan memerlukan solusi komprehensif serta berkeadilan bagi semua pihak.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang HAM, Karyadi, dan dimoderatori oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Benny Yuandrias. Dalam sambutannya, Karyadi menyampaikan bahwa aplikasi SIPKUMHAM dirancang untuk memberikan data yang akurat, kredibel, dan relevan terkait permasalahan hukum dan HAM.

“SIPKUMHAM mampu menunjukkan pola, tren, dan isu-isu aktual terkait permasalahan hukum, HAM, serta pelayanan publik, sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Karyadi.

Tema kegiatan ini adalah Permasalahan Sengketa Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber kegiatan, Ferdinan Adinoto, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, memaparkan tentang tantangan dan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa lahan di Kalimantan Tengah.

Ferdinan menjelaskan bahwa sengketa lahan di provinsi ini banyak melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. "Sebagian besar sengketa terjadi karena kurangnya dokumen yang sah, tumpang tindihnya lahan, serta ketidakjelasan batas tanah," ujarnya. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pemetaan yang jelas dan penyelesaian secara dialogis antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang adil dan menghindari konflik lebih lanjut.

Peserta rapat terdiri dari berbagai stakeholder, di antaranya Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya, serta Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan diperoleh data dan informasi komprehensif dari para stakeholder terkait sengketa lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Hasil analisis akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Desember 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang diwakili Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Septi Nurhayati) beserta staf menghadiri Kegiatan Kampanye Sosial Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Ballroom Hotel Aurilla, Palangka Raya (04/12/2024).

Kegiatan ini dihadiri pula oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pengurus DPD Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Tengah.

Kampanye sosial tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember. Peringatan ini bertujuan menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas untuk membangun dasar yang kuat bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, dengan mengubah paradigma dari pendekatan karikatif dan berbasis amal (charity-based) menjadi berbasis hak asasi manusia (human rights-based).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Eddy Karusman) melalui sambutan yang dibacakan oleh Plt. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Firta Maria Dese) menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, termasuk akses pendidikan yang layak, peluang kerja, karier, dan kesempatan untuk berprestasi.

Dalam sambutannya, masyarakat dan jajaran pemerintah dihimbau untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas melalui regulasi yang mendukung, budaya masyarakat yang inklusif, serta kerja sama antara organisasi penyandang disabilitas dan seluruh komponen bangsa. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan dan mendorong akses layanan publik yang lebih inklusif.

“Regulasi saja tidak cukup, yang utama adalah implementasi. Peraturan yang baik tidak akan bermanfaat tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kawal implementasinya agar semua rencana aksi berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Di akhir sambutan, seluruh elemen masyarakat, instansi, dan organisasi perangkat daerah diajak untuk terus bekerja keras menjadikan Kalimantan Tengah sebagai rumah yang ramah dan nyaman bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, meniti kemajuan, dan meraih prestasi. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, November 2024).

Foto Dokumentasi :