Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai Instansi Pembina mempunyai tugas untuk memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual, Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, dan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, Rabu (20/11/24).

Sehubungan dengan hal tersebut DJKI berinisiasi melaksanakan Musyawarah Nasional Ikatan Pemeriksa dan Analis Kekayaan Intelektual (IPAKI) untuk menyusun peraturan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Desain Industri, dan Analis Kekayaan Intelektual khususnya terkait pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional di bidang kekayaan intelektual yang melibatkan 150 (seratus lima puluh) peserta perwakilan DJKI dan Kantor Wilayah di seluruh wilayah Indonesia.

Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, melalui Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Agus Dwi Susanto) hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 19 November s.d 23 November 2024 bertempat di Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta.

Dalam kegiatan ini tidak hanya diisi oleh materi oleh para narasumber yang akan hadir dalam Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di bidang kekayaan intelektual yang terdiri atas Perwakilan Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I), Perwakilan Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), Perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Perwakilan dari Perkumpulan Analis Imigrasi Indonesia. (PERANIM). Lebih lanjut dalam kegiatan ini akan fokus kepada beberapa hal yaitu Pengenalan Calon Ketua IPAKI Indonesia, Pemilihan dan Pengukuhan Ketua IPAKI Indonesia; dan Penyusunan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Rencana Kerja IPAKI

Kegiatan Munas IPAKI dibuka langsung oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Angggoro Dasananto). Dalam sambutannya, anggoro menyampaikan bahwa Organisasi profesi merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian dan profesi yang sama, yang didirikan dan diurus untuk mengembangkan profesionalisme dan mencapai tujuan bersama. Organisasi profesi memiliki beberapa peran, di antaranya yaitu Mengembangkan profesionalisme dan etika profesi, Membina kode etik dan kode perilaku profesi, Melindungi kepentingan publik dan professional, Menerapkan standar pelatihan dan etika profesi; dan Memberikan sertifikasi profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual diharapkan dapat sejalan dengan tujuan utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menjadi “World Class IP Office”.

“Kami berharap Organisasi Jabatan Fungsional di Bidang Kekayaan Intelektual dapat segera dibentuk guna meningkatkan profesionalisme pejabat fungsional di bidang kekayaan intelektual”, tegas Anggoro.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah berperan aktif sebagai narasumber dalam seminar yang membahas pengembangan wawasan terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Seminar ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) bertempat di Hotel Aurila Palangka Raya.

Seminar ini menghadirkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Kalimantan Tengah (Muhamad Mufid), sebagai pembicara utama dengan materi mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, seminar ini juga menampilkan Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual (Laila Rahmawati)_, yang memberikan materi tentang Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, serta moderator Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum(Hadi Cahyadi).

Dalam seminar yang dihadiri oleh sejumlah ASN dari Pemerintah Kota Palangka Raya ini, para peserta sangat antusias mengikuti setiap sesi dan aktif dalam sesi tanya jawab. Diskusi hangat berlangsung antara narasumber dan peserta, yang semakin memperdalam pemahaman tentang pentingnya perlindungan HKI bagi para ASN, terutama dalam konteks perlindungan dan pendaftarannya.

Salah satu momen menarik dalam seminar ini adalah dilakukan pendaftaran Hak Cipta untuk Jurnal yang ditulis oleh Kuriawan Satria Utama. Proses pendaftaran tersebut berlangsung cepat, hanya sekitar 10-30 menit, dan Sertifikat Hak Cipta diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM(Muhamad Mufid). Ini menjadi bukti konkret bahwa pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, memberikan kemudahan bagi masyarakat dan instansi pemerintah dalam melindungi hasil karya mereka.

Seminar ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman ASN terkait perlindungan HKI, serta mendorong pentingnya pendaftaran HKI sebagai upaya untuk melindungi karya intelektual dari potensi pelanggaran.

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) turut serta dalam acara Launching Gugus Tugas Polri untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini digelar dengan semangat sinergitas antar-lembaga guna memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Rabu (20/11/2024).

Kegiatan ini berlangsung di SPN Polda Kalteng dan dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya Kepala DPRD Kalimantan Tengah, Danrem 102 Panju Panjung, serta Forkopimda Pendukung lainya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.

"Kami siap berkolaborasi dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional. Sinergi ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama untuk menghadapi tantangan pangan di Kalimantan Tengah," ungkapnya.

Gugus Tugas Polri yang baru diluncurkan ini memiliki fokus pada pengawasan distribusi pangan, peningkatan produksi lokal, serta pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan mampu mengantisipasi potensi krisis pangan dan mendukung target pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan perikanan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pemasyarakatan juga turut serta menanam bibit jagung yang merupakan salah satu komoditi dalam mendukung program ketahanan pangan.

Acara kemudian dilajutkan dengan kegiatan Zoom Launching Kegiatan bersama Kapolri dan Kasad yang memberikan sambutan dan peresmian melalui Zoom Meeting.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin solid dan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan akses pangan yang berkualitas di daerah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto:

Palangka Raya – Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah menggelar rapat persiapan, Selasa (19/11/2024). Rapat ini membahas persiapan teknis pelaksanaan tes kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes yang dijadwalkan berlangsung pada 20-22 November 2024.

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kanwil Kemenkumham Kalteng ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Maju Amintas Siburian), Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), serta perwakilan panitia pelaksana dari berbagai unit kerja.

Tes kesehatan akan dilaksanakan di Rumah Sakit TNI AD Tingkat IV Palangka Raya, sementara psikotes dijadwalkan berlangsung di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Seluruh tahapan seleksi dirancang untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan arahan agar seluruh panitia pelaksana memastikan kelengkapan dan kesiapan, baik dari segi teknis maupun administratif. "Kesiapan yang matang menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan SKB ini. Sinergi antar panitia harus ditingkatkan agar proses seleksi berlangsung lancar, transparan, dan kredibel," tegasnya.

Selain pembagian tugas teknis, rapat juga membahas pelibatan tenaga medis, bekerja sama dengan RS TNI AD, untuk pemeriksaan kesehatan, pengaturan logistik di lokasi tes, dan alur pelaksanaan pengamatan fisik. Seluruh peserta rapat menyampaikan masukan untuk menyempurnakan rencana pelaksanaan SKB.

Pelaksanaan SKB CPNS Kemenkumham Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan calon pegawai negeri sipil yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan seleksi akan disampaikan melalui kanal resmi Kemenkumham. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, November 2024).

Foto Dokumentasi :