Jakarta — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja Barang Milik Negara (BMN) serta Tim Kerja Humas melaksanakan koordinasi ke sejumlah unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan anggaran dan kelembagaan dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, Selasa (16/12/2025).
Tim Kerja Keuangan dan BMN Kanwil Kemenkum Kalteng yang diketuai oleh Analis Anggaran Ahli Muda, Hendra, mengawali koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi. Dalam pertemuan tersebut, Tim Kerja Keuangan melakukan pembahasan terkait identifikasi dan pemetaan anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah guna memastikan keselarasan program dan kegiatan dengan arah kebijakan nasional serta prioritas direktif Presiden TA 2026. Koordinasi ini diterima oleh Reymuda Radja Sipayung, Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Organisasi.
Hendra menyampaikan bahwa identifikasi anggaran yang tepat menjadi kunci dalam memastikan program prioritas dapat berjalan optimal. “Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran di Kanwil Kemenkum Kalteng telah selaras dengan kebijakan pusat, khususnya dalam mendukung prioritas direktif Presiden Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Selanjutnya, Tim kerja BMN melanjutkan koordinasi ke Biro BMN selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah percepatan pengadaan barang dan jasa yang harus sudah berkontrak pada 1 Januari 2026, seperti pengadaan sewa mobil, outsourcing, serta layanan helpdesk AHU dan Kekayaan Intelektual. Koordinasi ini turut menekankan penyesuaian terhadap pagu anggaran terbaru pascarelokasi RO, dengan perhatian khusus pada pemenuhan prioritas direktif Presiden TA 2026. Tim diterima oleh Anggara, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Biro BMN.
Dalam kesempatan tersebut, Hendra menegaskan pentingnya ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan. “Percepatan pengadaan yang terencana dan sesuai ketentuan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pada awal tahun anggaran. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh proses pengadaan strategis dipersiapkan sejak dini,” jelasnya.
Koordinasi dilanjutkan ke Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat (Hukerma) Kementerian Hukum RI oleh Tim Kerja Humas yang diketuai Melinda Paramitha, Pranata Humas Ahli Pertama, Pembahasan difokuskan pada kebutuhan jabatan Pranata Humas di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah serta bantuan media monitoring sebagai bagian dari penguatan fungsi kehumasan. Tim diterima oleh Zakaria selaku perwakilan Biro Hukerma.
Zakaria menyambut baik koordinasi tersebut dan menekankan pentingnya peran kehumasan dalam mendukung kinerja organisasi. “Keberadaan Pranata Humas dan dukungan media monitoring yang memadai akan sangat membantu Kanwil dalam menyampaikan informasi kebijakan dan layanan hukum secara efektif kepada masyarakat,” ungkapnya.
Melalui rangkaian koordinasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berharap dapat memperkuat sinergi dengan unit kerja pusat, memastikan kesiapan anggaran dan kelembagaan, serta mendukung implementasi program prioritas nasional secara optimal pada Tahun Anggaran 2026. (Reddok, Humas Kalteng, Desember 2025).
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
