Pangkalan Bun - Tim Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPKP serta SPAK di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang HAM (Karyadi) didampingi Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Benny Yuandrias) bersama Tim dari Bidang HAM. Rabu (21/11/2024).

Kegiatan monev ini dalam rangka mendorong jajaran Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk memaksimalkan dan meningkatkan Kualitas Pelayanan eksternal maupun internal yang dinilai berdasarkan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Kedatangan Tim SPKP dan SPAK Kanwil Kemenkumham Kalteng disambut baik oleh Kasubag TU (Andik). Karyadi menjelaskan “hasil survey pada satuan kerja baik survei eksternal oleh masyarakat maupun stake holder terkait harus didorong lebih optimal demikian survei internal oleh pegawai. Hasil survey selain menunjukan capaian kita dalam memberikan layanan pada masyarakat juga dipergunakan sebagai data dukung dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”, ungkap Kepala Bidang HAM.

Kepala Subbidang PPPHAM menyampaikan bahwa hasil survei yang mengacu pada aplikasi 3AS tersebut memuat komponen-komponen seperti informasi pelayanan, persyaratan, prosedur/alur, jangka waktu penyelesaian, respon petugas, biaya, sarana prasarana, layanan konsultasi dan pengaduan, diskriminasi, kecurangan, gratifikasi, pungutan liar, serta percaloan atau perantara tidak resmi dan memberikan penekanan ke UPT terhadap hasil survei yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan.

Komponen-komponen tersebut akan dilakukan monitoring serta evaluasi sehingga mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang terbaik serta apabila sudah baik tetap dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi agar tetap terjaga pelayanan yang baik pada Lapas Pangkalan Bun.

Kasubag TU Lapas P.Bun (Andik) menjelaskan bahwa “Kami akan berusaha untuk terus memaksimalkan survey SPKP-SPAK, sampai saat ini kami telah mempublikasikan survey ini ke media sosial kami dan juga secara langsung kepada masyarakat yang datang berkunjung. Kami akan terus berkoordinasi dengan baik dalam hal teknis maupun non teknis untuk menyikapi kendala-kendala yang nantinya akan dihadapi dalam pelaksanaan survei”. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto:

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Program Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 23 November 2024 di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta (21/11/2024).

Rapat dihadiri oleh narasumber dari Direktorat PNBP Kementerian Keuangan, Biro Keuangan Kemenkumham, serta peserta dari 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia. Para peserta yang hadir meliputi Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, serta staf terkait.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) turut serta pada kegiatan ini yang dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Gunawan), Plt. Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN (Hendra) beserta staf.

Direktur Jenderal DJKI, Razilu, dalam sambutannya menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat wilayah. "Akuntabilitas ini adalah kunci dalam mewujudkan sinergitas pengelolaan keuangan di bidang Kekayaan Intelektual," ujarnya.

Rapat ini membahas berbagai materi penting, termasuk optimalisasi pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), capaian realisasi PNBP DJKI, hingga pengelolaan laporan keuangan selama masa transisi. Selain itu, hasil monitoring pengelolaan PNBP di kantor wilayah turut menjadi sorotan, sebagai bagian dari upaya menentukan target PNBP DJKI tahun 2026.

Para peserta kegiatan mengikuti diskusi interaktif yang memperkuat pemahaman mereka terkait pengelolaan anggaran dan target PNBP di masa mendatang.

Kegiatan ini berjalan lancar dan tertib serta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun wilayah, demi mendukung capaian strategis DJKI di tahun-tahun mendatang. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto:

Palangka Raya – Organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi wadah penting bagi warga negara dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Keberadaan ormas diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan daerah.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah turut ambil bagian sebagai narasumber dalam seminar bertema "Peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam Mensukseskan Pembangunan di Kalimantan Tengah". Kegiatan ini digelar oleh Forum Komunikasi Alumni Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (FORKA) Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya, bertempat di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Tengah, pada Selasa (19/11/2024).

Seminar dibuka oleh Pj. Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, yang diwakili oleh Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, Eko Manaldi. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa ormas merupakan mitra strategis pemerintah dan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Sub Bidang Administrasi Hukum Kanwil Kemenkumham Kalteng, Hadi Cahyadi, menjadi salah satu narasumber dalam seminar ini. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan tata cara pendirian badan hukum bagi ormas serta berbagai manfaat yang dapat diperoleh, seperti memberikan perlindungan dan kepastian hukum, mencegah potensi sengketa, serta mempermudah pengurusan perizinan.

Seminar dihadiri oleh 100 peserta, terdiri dari perwakilan ormas yang ada di Kota Palangka Raya dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, ormas, dan generasi muda dalam mendukung pembangunan Kalimantan Tengah. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, November 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Rangkaian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah memasuki hari kedua tes kesehatan dan psikologi. Tes ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kanwil Kemenkumham Kalteng dan Rumah Sakit Tentara (Rumkit) TNI AD. Kamis (21/11/24).

Peserta terlihat sangat antusias mengikuti setiap tahapan, meskipun harus menjalani serangkaian pemeriksaan yang cukup ketat. Tes kesehatan meliputi pengecekan kondisi fisik, seperti tekanan darah, tinggi badan dan kebugaran jasmani, sementara tes psikologi bertujuan untuk menilai stabilitas emosi dan kemampuan mental peserta.

Di Rumah Sakit TNI AD, para tenaga medis memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan sesuai standar kesehatan yang berlaku. Salah satu peserta (Muhammad Rangga Arya Wicaksono), mengungkapkan bahwa ia merasa puas dengan proses yang transparan dan terorganisasi dengan baik. "Ini adalah tahap yang menantang, tapi saya yakin ini adalah langkah penting menuju impian saya menjadi bagian dari Kemenkumham," ujarnya.

Sementara itu di Kanwil Kemenkumham Kalteng pelaksanaan Tes Psikologi berjalan dengan tertib dan lancar. Tes Psikologi ini merupakan salah satu rangkaian penting dalam proses seleksi CPNS Kemenkumham. Setelah tes ini, peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap wawancara dan tes lainnya sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tes psikologi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mental, karakter, serta kesesuaian kepribadian peserta dengan kebutuhan jabatan di lingkungan Kemenkumham.

Pelaksanaan tes dijadwalkan berlangsung hingga esok hari, dengan pengawasan ketat untuk menjaga integritas proses seleksi. Para peserta yang dinyatakan lolos dari tahap ini akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB) selanjutnya. Panitia mengingatkan peserta untuk tetap memantau pengumuman resmi di website Kemenkumham dan mempersiapkan diri untuk tahap berikutnya

Tes CPNS ini diharapkan dapat menghasilkan individu-individu terbaik yang akan bergabung dalam jajaran Kemenkumham Kalteng, mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, November 2024)

#KemenkumhamRI

#KumhamPasti

#KemenkumhamKalteng

#MajuAmintasSiburian

#PASTIBAHALAP

#PASTIWBBM

Dokumentasi Foto: