Depok – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhamad Mufid), mengikuti Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi) Batch II yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 21-25 Oktober 2024.

Pelatihan ini bertujuan untuk pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi, serta memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas pokok, membangun budaya, dan ekosistem yang berintegritas di unit kerja.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Muhamad Mufid, mengungkapkan pentingnya keikutsertaan dalam pelatihan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan komitmen dalam menjaga integritas di lingkungan kerja. “Pelatihan ini sangat penting bagi kita untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan integritas, terutama dalam mencegah korupsi serta memastikan pelayanan yang bersih dan transparan bagi masyarakat,” ujar Mufid.

Kepala BPSDM (Razilu) menyampaikan bahwa Diklat Prestasi merupakan kerja sama BPSDM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pemberantasan korupsi melalui edukasi dan penguatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Alumni dari Diklat Prestasi nantinya dikukuhkan menjadi Duta Integritas Kementerian,” ujarnya.

Razilu menambahkan, insan pengayom adalah mereka yang senantiasa berkinerja tinggi, menjaga integritas, dan menghindari budaya korupsi. “Mari berkomitmen menjadi insan pengayom sejati,” pungkasnya.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK (Yonathan Demme Tangdilintin) memberikan apresiasi atas pelaksanaan Diklat Prestasi karena mencerminkan bahwa Kemenkumham menjadikan integritas sebagai fondasi dalam membangun organisasi. "Hal ini sejalan dengan tiga strategi pemberantasan korupsi KPK yang dikenal sebagai trisula pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan," tambahnya.

“Saya berharap diklat ini akan menghasilkan pelayanan yang bersih bagi masyarakat,” tutup Yonathan. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2024).

Palangka Raya - Dalam rangka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kanwil Kemenkumham Kalteng tahun ini, tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah berlangsung selama 4 hari dengan penuh tantangan. Panitia pelaksana, yang terdiri dari para Pegawai di lingkungan Kemenkumham Kalteng telah bekerja keras untuk memastikan setiap proses berjalan lancar dan transparan, Selasa (22/10).

Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala, panitia tetap berkomitmen untuk menjaga integritas seleksi. Mereka melakukan persiapan matang, mulai dari pengaturan lokasi ujian hingga pelatihan bagi petugas yang bertugas.

Perjuangan panitia ini sangat terlihat saat mereka menghadapi keluhan peserta dan mencari solusi cepat. Dengan berkoordinasi intensif, mereka berusaha menciptakan suasana ujian yang kondusif dan adil bagi semua peserta.

Dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan ujian, panitia berupaya maksimal untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama. Kerja keras mereka tak hanya berfokus pada kelancaran teknis, tetapi juga pada kepuasan peserta, yang menjadi prioritas utama.

Dengan semangat dan dedikasi, panitia seleksi CPNS terus berjuang demi menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik melalui pemilihan pegawai negeri yang berkualitas. Masyarakat pun berharap agar hasil dari seleksi ini dapat melahirkan generasi baru yang siap mengabdi untuk bangsa. (Reddok, Humas Kalteng, Oktober 2024).

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah ikuti  Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Yusril Ihza Mahendra dan Otto Hasibuan), Menteri dan Wakil Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas dan Edward Omar Sharif Miariej), Menteri dan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Natalius Pigai dan Mugiyanto Sipin), Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Agus Andrianto dan Silmy Karim) di Graha Pengayoman, Senin, (21/10/2024).

Bertempat di Aula Kahayan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Maju Amintas Siburian) di damping Kepala Divisi Administrasi (Joko Maratanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono S) dan Pejabat Administrator/Pengawas yang di ikuti secara zoom/virtual.

Penyambutan ini menandai peresmian restrukturisasi di lingkungan Kemenkumham, di mana Kementerian Hukum dan HAM kini dibagi menjadi tiga kementerian yang terpisah: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di masing-masing bidang yang dianggap semakin kompleks dan memerlukan fokus yang lebih mendalam.

Kanwil Kemenkumham Kalteng hadir merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung setiap kebijakan nasional yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM, termasuk sinergi antara lembaga pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, serta imigrasi dan pemasyarakatan.

Kementerian Hukum yang kini dipimpin oleh Supratman Andi Agtas bersama Wakilnya Edward Omar Sharif Miariej, akan fokus pada pengelolaan urusan hukum, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor hukum. Ini termasuk penguatan sistem hukum nasional dan peningkatan tata kelola peraturan di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Natalius Pigai bersama Wakilnya, Mugiyanto Sipin, akan berfokus pada pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kementerian ini diharapkan dapat bekerja lebih fokus dalam menangani berbagai tantangan yang terkait dengan penegakan HAM, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi kendala dalam penerapan kebijakan-kebijakan HAM.

Di sisi lain, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah pimpinan Agus Andrianto bersama Wakilnya, Silmy Karim, akan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem imigrasi serta pemasyarakatan. Reformasi dalam dua bidang ini dianggap sangat penting, mengingat meningkatnya kompleksitas masalah imigrasi dan pentingnya perbaikan dalam sistem pemasyarakatan untuk mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Pembagian ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi selama masa transisi. Dalam keputusan tersebut, ditegaskan bahwa masing-masing kementerian akan mengelola urusan sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam menangani masalah hukum, hak asasi manusia, serta urusan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Acara penyambutan di Graha Pengayoman ini berjalan lancar dan penuh kekhidmatan. Para peserta yang hadir mendapatkan pemaparan mengenai berbagai program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kemenkumham ke depan. Di antaranya, penguatan sistem pemasyarakatan dan imigrasi, perbaikan akses keadilan, serta langkah-langkah konkret untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia.

Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan seluruh instansi terkait, termasuk Kantor Wilayah Kemenkumham di berbagai daerah, dapat berkolaborasi secara optimal untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan nasional di bidang hukum dan HAM. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sendiri menyatakan siap bekerja sama dan memberikan kontribusi terbaik demi tercapainya tujuan-tujuan besar yang telah dicanangkan oleh kementerian.