Pangkalan Bun - Semakin maju dunia perindustrian dan perekonomian sekarang ini, turut mendorong berbagai inovasi yang diperlukan untuk membangun perekonomian suatu daerah, tak luput juga terkait dengan Badan Usaha yang Berbadan Hukum yang perlu diperhatikan para pelaku usaha sebagai bentuk legalitas melakukan kegiatan perindustrian. Senin (06/05/2024).

Kementerian Hukum dan HAM selaku leading sector yang memiliki tugas dan fungsi utama di bidang Hukum dan HAM juga memiliki Pelayanan Publik dalam memberikan legalitas untuk para pelaku Usaha, yakni Layanan Pendirian Perseroan Perorangan dan Layanan Pendaftaran/Pencatataan Kekayaan Intelektual yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kanwil Kemenkumham Kalteng selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, terus berupaya mensosialisasikan berbagai produk layanan yang ada, tak terkecuali dalam penyebarluasan informasi mengenai Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Hak Kekayaan Intelektual.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan Pelatihan Teknis Olahan Pangan Berbahan Dasar Ikan Bagi Pelaku UMKM, dimana Kanwil Kemenkumham Kalteng digandeng untuk mensosialisasikan Mekanisme Pendaftaran Perseroan Perorangan Bagi Pelaku UMK dan Mekanisme Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang bertempat di Aula Permata Hotel Pangkalan Bun. Senin, 6 Mei 2024

Tim yang hadir memberikan sosialisasi sekaligus membuka layanan on the spot yakni Analis Hukum (Beni Saputra dan Rakhmad Akbar Sahawung) Analis Kekayaan Intelektual (Agus Dwisusanto) dan Penyuluh Hukum (Muhammad Rafid Zuhdi).

Sosialisasi Perseroan Perorangan (PP) disampaikan oleh Analis Hukum Ahli Pertama (Rakhmad Akbar Sahawung), dijelaskan bahwa PP merupakan bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan adanya terobosan ini memudahkan para pelaku usaha yang masuk kriteria UMKM dalam mendirikan legalitas badan usaha tanpa Akta Notaris, karena dalam pendirian PP hanya di kenakan tarif PNBP Rp. 50.000 saja, dengan modal tersebut seseorang sudah bisa menjadi direktur dan memiliki kekuatan hukum terhadap usahanya. Bagi para Pelaku Usaha yang masuk kriteria Pendirian Perseroan Perorangan, dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman : https://ptp.ahu.go.id/

Sedangkan Mekanisme Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual disampaikan oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama (Agus Dwisusanto), Hak Kekayaan Intelektual sangat berkaitan erat dengan Perseroan Perorangan, karena dalam menjalankan suatu usaha selain adanya legalitas terdapat komponen yang mendukung dalam melakukan pemasaran, yakni adanya Merek usaha baik Barang/Jasa, Rahasia Dagang yang digunakan untuk memproses suatu produk, Desain Industri yang sangat melekat pada bentuk produk yang dihasilkan dan lain sebagainya yang berasal dari olah pikiran manusia serta memiliki nilai industri dan hak eksklusif bagi pemegang haknya. Hak-hak tersebut tentunya diperlukan Pendaftaran/Pencatatan agar mendapatkan perlindungan hukum agar tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun Hak Kekayaan Intelektual dapat didaftarkan secara online melalui laman : https://www.dgip.go.id/

Para peserta antusias dalam mengikuti berbagai penjelasan mengenai Perseroan Perorangan dan Hak Kekayaan Intelektual, karena kedua hal tersebut memang belum banyak para pelaku usaha ketahui secara komprehensif. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan bergabung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah diberikan pengarahan penting mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku yang sesuai dengan tata nilai PASTI (Profesionalisme, Akuntabilitas, Sinergi, Transparansi, dan Inklusivitas), Senin (06/05/2024).

Pengarahan ini diberikan langsung oleh Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) yang memiliki pengalaman luas dalam bidangnya. Beliau berbagi wawasan tentang pentingnya memahami dan menerapkan kode etik dan kode perilaku sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, khususnya pada saat melaksanakan tugas di satuan kerja masing-masing nantinya.

Salah satu poin yang disoroti dalam pengarahan ini adalah nilai Profesionalisme, yang menekankan pentingnya menjaga standar tinggi dalam pelayanan publik dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Para CPNS diingatkan akan tanggung jawab mereka untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan pengetahuan agar dapat memberikan layanan yang optimal.

Selain itu, nilai Akuntabilitas juga ditekankan sebagai landasan utama dalam bertindak dan mengambil keputusan. Para CPNS diminta untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka dan siap menerima konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan.

Tak ketinggalan, pentingnya Sinergi dalam bekerja secara kolaboratif juga dipaparkan. Para CPNS diharapkan untuk mampu bekerja sama secara harmonis dengan rekan-rekan mereka dalam mencapai tujuan bersama.

Dengan pengarahan yang mendalam ini, diharapkan para CPNS Kementerian Hukum dan HAM akan mampu menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi, integritas, dan tanggung jawab sesuai dengan tata nilai PASTI, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara.

Setelah pengarahan selesai, para CPNS Kementerian Hukum dan HAM berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan memberikan pertanyaan. Mereka aktif bertanya tentang situasi-situasi yang mungkin dihadapi di lapangan dan bagaimana menerapkan nilai-nilai PASTI dalam konteks praktik sehari-hari.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membangun jaringan dan kerjasama antar-CPNS yang akan menjadi rekan kerja di masa depan. Para CPNS juga diberikan materi tambahan berupa panduan praktis tentang implementasi kode etik dan kode perilaku dalam tugas sehari-hari. Materi ini disusun dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami dan diterapkan oleh para CPNS.

Diakhir kegiatan, Kepala Bagian Umum berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat menumbuhkan optimisme dan semangat kepada setiap peserta untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para calon pegawai dalam mengemban tugas mereka dengan integritas, tanggung jawab, dan semangat pelayanan yang tinggi sesuai dengan tata nilai PASTI yang telah mereka pelajari untuk bisa diimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam perjalanan karier mereka. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Mei 2024)

Palangka Raya – Demi memperkenalkan tugas dan fungsi dari tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah mengajak para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2023 lakukan studi lapangan. Kunjungan hari ini, Jumat (03/05/2024) dilaksanakan pada 3 UPT, yaitu Bapas Kelas I Palangka Raya, Rupbasan Kelas I Palangka Raya, dan Rutan Kelas IIA Palangka Raya.

Pada studi lapangan pertama, para CPNS melakukan kunjungan ke Bapas Kelas I Palangka Raya. Kedatangannya disambut secara langsung oleh Kepala Bapas (Dwi Santosa). Selama studi lapangan, Dwi Santosa menjelaskan apa saja tugas dan fungsi yang ada pada Balai Pemasyarakatan (Bapas), yaitu Bimbingan Klien Dewasa, Bimbingan Klien Anak, Pencabutan Pembebasan Bersyarat, dan Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Kegiatan selanjutnya adalah mengunjungi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Palangka Raya. Kepala Rupbasan (Sugiyanto) lakukan sharing session terkait bagaimana prosedur penyimpanan benda sitaan yang telah diproses dalam persidangan. Selain itu, Sugiyanto juga mengajak para CPNS melihat ruang penyimpanan serta barang sitaan yang ada di Rupbasan.

Kunjungan terahir dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya. Para CPNS diajak untuk melihat lingkungan rutan bersama Kepala Sub-Seksi Pelayanan Tahanan (Regy Kusuma Pradani). Diharapkan para CPNS terutama untuk formasi Penjaga Tahanan dapat cepat dalam beradaptasi ketika sudah penempatan nanti. (Red-dok, Humas Kemenkumham Kalteng, Mei 2024).

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia laksanakan Pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin (FMD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2023, Jumat (04/05/24).

Kegiatan ini di laksanakan pada Halaman Kanwil Kemenkumham Kalteng, Kegiatan ini di ikuti Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat (Diana Soekowati) serta para panitia CPNS.

CPNS Kemenkumham Kalteng melaksanakan long march dengan rute dari Kanwil Kemenkumham Kalteng lama sampai dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng baru, serta dengan pendampingan yang dilakukan oleh para panita dan juga demi menjaga kelesamatan diikut sertakan juga 1 unit Ambulance.

Kegiatan Long March ini bertujuan untuk melatih fisik generasi muda CPNS dan juga melatih kesabaran, kekuatan, kesederhanaan, dan mental agar bisa lebih kuat.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan Pengukuhan CPNS 2023 yang di harapkan nantinya menjadi tunas-tunas Pengayoman yag berintegritas dan bisa berguna bagi Bangsa.

“Selamat Bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, jadilah ASN yang mejalankan tugasnya dengan baik dan selalu mematuhi aturan-aturan yang ada,” ucap Diana.