Tamiang Layang – Upaya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan Rapat Analisa dan Penelaahan Produk Hukum Daerah Perspektif HAM yang dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur, Kamis (7/8).

Kegiatan yang melibatkan sinergi lintas sektor ini diikuti oleh Bupati Barito Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran perangkat daerah, serta Kanwil Kementerian Hukum dan Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah. Hadir pula Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah yang membuka kegiatan secara resmi.

Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui tim Perancang Perundang-undangan turut mendampingi dalam proses analisa terhadap sejumlah produk hukum daerah yang telah maupun akan disusun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Fokus utama analisa adalah memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi legalitas formal, tetapi juga mengandung substansi yang menjamin perlindungan HAM.

Materi muatan HAM yang menjadi perhatian terdiri atas 30 aspek hak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Aspek tersebut meliputi 11 hak dalam rumpun ekonomi, sosial, dan budaya serta 19 hak dari rumpun sipil dan politik.

Dalam forum diskusi, ditekankan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai HAM sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga pengesahan peraturan daerah. Penguatan ini dilakukan agar regulasi tidak menimbulkan ketimpangan, diskriminasi, atau pengabaian terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat miskin.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berpihak pada keadilan sosial.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi salah satu bentuk nyata peran Kementerian Hukum dalam mendorong tata kelola pemerintahan berbasis HAM di daerah.

“Kami mengapresiasi keterbukaan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam memperkuat kapasitas regulatif yang berperspektif HAM. Harapannya, regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, keberpihakan, dan perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat,” ungkap Hajrianor. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Agustus 2025

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) AHU terbaru merupakan dasar hukum yang sah dalam menentukan kepengurusan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Penegasan ini disampaikan saat menerima kunjungan konsultasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis pagi (7/8), terkait persoalan dualisme kepemimpinan yang terjadi di salah satu Ormas di provinsi tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Yohanni Eveline J., Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Kesbangpol Kalteng, bersama jajaran, dan diterima langsung oleh Hadi Cahyadi dan Rakhmad Akbar Sahawung, analis hukum Kanwil Kemenkum Kalteng.
Dalam sesi konsultasi, diketahui bahwa dua pihak dalam organisasi mengklaim sebagai pemimpin sah. Satu pihak merujuk pada akta pendirian awal, sementara pihak lain mengacu pada SK perubahan kepengurusan yang lebih mutakhir.
Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen yang diajukan, Kanwil Kemenkum Kalteng menyatakan bahwa yang sah secara hukum adalah SK AHU terakhir yang tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum.
"Legalitas kepengurusan suatu organisasi ditentukan berdasarkan dokumen resmi yang tercatat di sistem AHU. Dalam hal ini, yang diakui secara hukum adalah SK AHU terbaru yang telah didaftarkan," tegas Hadi Cahyadi.
Ia juga menekankan pentingnya pelaporan rutin atas perubahan kepengurusan melalui sistem AHU Online agar tercipta kepastian hukum dan tertib administrasi di lingkungan Ormas.
Yohanni Eveline mengapresiasi penjelasan yang disampaikan Kanwil dan menyebutnya sebagai informasi krusial untuk mendukung pembinaan yang dilakukan Kesbangpol.
"Kami berterima kasih atas penjelasan dari Kanwil Kemenkum Kalteng. Ini akan menjadi landasan bagi kami dalam menyusun kebijakan pembinaan, sekaligus mendorong Ormas terkait untuk segera melakukan konsolidasi internal," ungkapnya.
Sementara itu, Rakhmad Akbar Sahawung menambahkan bahwa persoalan serupa bisa dicegah apabila Ormas senantiasa menjaga legalitas secara berkala.
"Kami mengimbau kepada seluruh organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Tengah untuk tidak menunda pelaporan perubahan struktur kepengurusan. Ini penting agar tidak timbul kebingungan hukum di kemudian hari, baik di internal maupun dalam relasi dengan mitra pemerintah," jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis dalam menciptakan tata kelola organisasi yang tertib, sah, dan berbasis hukum. Kanwil akan terus membuka ruang konsultasi dan pendampingan hukum, agar seluruh Ormas di daerah memiliki posisi hukum yang kuat dan bebas dari konflik administratif. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Agustus 2025

Palangka Raya, — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat perannya dalam memastikan kualitas regulasi daerah. Melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kanwil Kemenkum Kalteng kembali menggelar Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kotawaringin Barat tentang STOK Inspektorat dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Dinas Kependudukan. Kamis (07/08/2025) bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkum Kalteng.
Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalteng, Hajrianor, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhammad Mufid. Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan pentingnya proses harmonisasi sebagai fondasi agar regulasi daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, selaras dengan kepentingan umum, serta memperkuat efektivitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut Hajrianor juga menyinggung arahan strategis nasional mengenai percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam menjamin akses layanan hukum yang adil bagi masyarakat.
Rapat harmonisasi dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat, termasuk Kepala Bagian Hukum Setda, Bambang Wahyusuf, Kepala P2UPD Inspektorat, dan Sekretaris Disdukcapil, serta didukung oleh Tim Pokja I Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng. Dalam paparannya, Tim Pokja I menyampaikan hasil pengharmonisasian terhadap rancangan peraturan tersebut, Dalam rapat ini juga terdapat diskusi dan usulan dari Kepala Bagian Hukum dan Perwakilan Pemrakarsa Penyusunan Ranperbup, Kabupaten Kotawaringin Barat yang diharapkan dapat dimasukkan kedalam rancangan peraturan daerah.
Sebagai bentuk tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Harmonisasi oleh Kepala Kantor Wilayah dan perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Rangkaian acara diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi dan simbol komitmen bersama dalam membangun produk hukum yang berkualitas.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalteng tidak hanya berperan sebagai mitra teknis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mendorong kolaborasi kelembagaan, peningkatan kualitas layanan hukum, serta percepatan implementasi kebijakan yang responsif dan berkeadilan di tingkat daerah. (Red-dok, Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2025)

Palangka Raya — Dalam rangka membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bebas dari kekerasan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kembali menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum Anti-Bullying di SMK Negeri 1 Palangka Raya. Kamis (07/08/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan siswa perwakilan dari berbagai jurusan sebagai bagian dari upaya edukasi hukum sejak dini serta perlindungan hak-hak anak di lingkungan sekolah.

Dalam sesi penyuluhan, Tim Penyuluh Hukum menyampaikan materi penting mengenai berbagai bentuk bullying, baik secara fisik, verbal, hingga perundungan digital (cyberbullying). Dijelaskan pula dampak psikologis terhadap korban serta konsekuensi hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami ingin para pelajar tidak hanya tahu hukum, tapi juga berani bertindak untuk mencegah dan melaporkan tindakan bullying di sekitarnya,” ujar salah satu perwakilan dari Tim BPHN Kanwil Kemenkum Kalteng.

Tak hanya menyimak, para siswa juga aktif dalam diskusi dan berbagi pengalaman mereka terkait fenomena bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Kegiatan ini berlangsung secara interaktif dan penuh antusiasme.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng (Hajrianor) dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari komitmen kuat Kemenkum untuk hadir di tengah-tengah generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum sejak dini.

“Kami ingin memastikan bahwa pelajar Kalimantan Tengah tumbuh sebagai generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Melalui penyuluhan ini, kami berharap siswa-siswi dapat menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk perundungan,” tegas Hajrianor.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi dan komitmen untuk terus membangun budaya hukum yang sehat di kalangan pelajar serta mendorong terciptanya sekolah ramah anak di Kalimantan Tengah. Sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan nyaman serta menghormati hak setiap individu.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, para siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang berani menolak kekerasan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan berperan aktif dalam membentuk komunitas belajar yang saling menghargai serta menjadi pelopor dalam menciptakan sekolah bebas dari perundungan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2025)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor