Palangka Raya - Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, dilaksanakan Rapat Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Palangka Raya yang telah dilantik Kepala Kantor Wilayah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Nomor : W17-16.AH.02.07 Tahun 2023 tanggal 01 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka Raya periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dihadiri oleh seluruh anggota dan sekretaris. Selasa (28/11/2023)

Rapat dibuka oleh Khudloifah selaku anggotaMPDN Kota Palangka Raya sekaligus Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam rangka tindaklanjut pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka Raya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 bahwa Pemilihan ketua dan wakil keua Majelis Pengawas dilakukan secara musyarawah dilaksanakan Rapat Anggota MPDN Kota Palangka Raya dimana terpilih Notaris Oen Roslianawati, S.H., M.Kn. sebagai Ketua, Khudloifah, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua I dan Ni Nyoman Adi Astiti, S.H., M.Hum sebagai Wakil Ketua II.

Pada kesempatan hari ini dengan telah dibentuknya susunan organisasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palangka  Raya, diharapkan ke depan program kerja yang belum terselesaikan sebelumnya dan rencana kerja ke depan dapat segera dilaksanakan. Agenda penting yang harus dilaksanakan di akhir tahun ini adalah pengawasan rutin protokol notaris kota Palangka Raya agar dilaksanakan segera dan disesuaiken dengan panduan/pedoman pengawasan untuk keseragaman dan kemudahan dalam pengawasan di tahun berikutnya, tutur Oen Roslianawati.

“Berdasarkan kesepakatan dan hasil rapat bahwa setelah dilaksanakan kegiatan agar setiap pengawasan harus dibuat pedoman sebagai keseragaman dan hasil temuan agar dapat ditindaklanjuti oleh Notaris yang dilakukan pengawasan sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengawasan ." tutur Ibu Khudloifah. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2023)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam hal ini Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK) mendapatkan penghargaan Terbaik IV Koperasi Sehat se-Kota Palangka Raya, Selasa (28/11).

Diserahkan oleh Pj. Walikota Palangka Raya (Hera Nugrahayu), Ketua KPPDK Kanwil Kalteng (Woro Sadarini) didampingi Pengawas KPPDK (Hamberi) menerima penghargaan atas Tingkat Kesehatan yang ada pada KPPDK Kanwil Kemenkumham Kalteng.

"Karena koperasi pada dasarnya adalah kepercayaan anggotanya. Luar biasa koperasi-koperasi dinyatakan sehat di kota Palangka Raya masih sangat banyak dan menunjukkan performance yang baik,” ucap Hera.

Hal ini juga didukung oleh kinerja pengawasan optimal dari Pemkot Palangka Raya melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya dengan aspek yang diperiksa meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. (Reddok, Humas Kalteng – HF, November 2023).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya – Kantor Wilayah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian Perancangan Peraturan Daerah yang memerlukan tindak lanjut di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah pada hari Selasa (28/11/2023). Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan pengharmonisasian adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Rapat pengharmonisasian ini dibuka oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Woro Sadarini, SH.,MH) dan dihadiri oleh JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan JFT Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Ambu Naptamis, SH.,MH (Tenaga Ahli DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)

Pada Kesempatan ini ibu Woro Sadarini, SH.,MH menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan dan pemahaman lebih lanjut kepada perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dalam melaksanakan penyusunan dan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan  masyarakat hukum adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya Bapak Ambu Naptamis, SH.,MH dalam paparannya menyampaikan bahwa pokok-pokok inti sari dalam penyampaian terhadap hasil harmonisasi tindak lanjut terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah adalah menindaklanjuti harmonisasi tanggal 11 September 2023 terkait Ranperda dimaksud. Setelah diharmonisasi banyak yang dilakukan perbaikan terutama dalam Pasal 47, dan beberapa perbaikan lainnya sesuai dengan Berita Acara dan surat selesai dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Beliau juga mengapresiasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah melaksanakan kegiatan ini, semoga kegiatan yang telah dilakukan ini bermanfaat bagi JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada akhir kegiatan, Woro Sadarini, SH.,MH mengucapkan terimakasih kepada Narasumber yang telah memberikan penguatan dan pemahaman bagi perancang dan analis hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Tengah terkait penyusunan dan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) dan Kepala Divisi Adminsitrasi (Joko Martanto) Ikuti penutupan rapat Koordinasi Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM, Kegiatan diawali dengan sidang pleno hasil dari diskusi rapat per komisi. Sidang ini akan memberikan rekomendasi hasil rakor evaluasi capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM, Selasa (28/11/23).

Adapun Komisi I dalam paparan yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah DKI Jakarta (Mutia Farida, S.H., M.H.) menyampaikan usulan pelatihan tahun 2024 yaitu Pelatihan teknis desain grafis, pelatihan teknis desain videografis, pelatihan teknis dasar CPNS Kemenkumham Penjaga Tahanan, pelatihan teknis dasar P3K Kemenkumham tenaga Kesehatan, pelatihan teknis kehumasan, Pelatihan TOT bagi tenaga instruktur pada politeknik Seluruh pelatihan teknis ini direncanakan melibatkan 2.903 pegawai.

Selanjutnya, komisi II yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Jawa Barat (Itun Wardatul Hamro, Bc.I.P., S.Sos., M.Si.) menyampaikan usulan rencana aksi perubahan BPSDM tahun 2024 yaitu Penyusunan jenis pelatihan teknis unit eselon I Kemenkunham penyusunan kurikulum pelatihan fungsional penjenjangan keamanan pemasyarakatan, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi di bidang pembimbing pemasyarakatan, penyusunan pedoman tindak lanjut pemanfaatan hasil penilaian kompetensi di lingkungan Kemenkumham, penyusunan cetak biru (blueprint) optimalisasi sistem informasi penilaian kompetensi dan pelatihan.

Diharapkan hasil rekomendasi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kompetensi insan pengayoman secara keseluruhan dan menjadikan Kemenkunham semakin PASTI.

Selanjutnya, setelah pemaparan hasil diskusi per komisi dan didapatkan beberapa rekomendasi untuk rencana kerja tahun berikutnya, maka sidang pleno resmi ditutup. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan penilaian kompetensi dan pelatihan SDM Hukum dan HAM.

Sambutan penutupan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM RI (Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H., M.Si) memberikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta atas kepedulian yang sangat tinggi terhadap pengembangan kompetensi SDM Hukum dan HAM yang ada di unit kerja masing-masing. Sebagai contoh, Ditjen Pemasyarakatan telah memiliki 90 lebih jenis pelatihan dan masih kurang untuk mengembangkan kompetensi seluruh pegawai nya. Pada dasarnya, pelatihan kompetensi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, terdapat banyak perubahan yang tentunya akan berpengaruh pada jenis dan kualitas dari pelatihan kompetensi. Dinamika berubah, tuntutan masyarakat berubah, membutuhkan SDM yang memenuhi kompetensi tersebut yang dipengaruhi oleh jenis pelatihan.

“Momentum rapat koordinasi ini untuk membuat komitmen terhadap sebuah kesadaran bahwa pengembangan kompetensi menjadi tanggung jawab kita semua. diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kemajuan organisasi” ucap Kakanwil.