Palangka Raya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melaksanakan dua kegiatan secara bersama yaitu Pembinaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) bagi Sekretariat daerah se-Kalimantan Tengah serta Dialog Publik terkait Tindak Pidana Narkotika dan Psitropika dalam Perspektif Hukum Adat (Living Law). Kegiatan tersebut dibuka di Aula Mentaya Kantor Wilayah, Kamis (07/03/2024).

Turut hadir dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan yaitu Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Nuryanti Widyastuti) serta Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Cahyani Suryandari). Para peserta yang terdiri dari Sekretariat Daerah dari berbagai Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah juga menghadiri kegiatan tersebut.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) menyampaikan tujuan  kegiatan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait  adalah mendapatkan informasi dan pemahaman lebih akurat dan mendalam dalam pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di Daerah bagi seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga dapat meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum di tahun 2024. Selain itu, kegiatan Dialog Publik bertujuan untuk menjadi wadah untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran  sesuai dengan perkebangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah (Hendra Ekaputra) dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto) mengaharapkan kegiatan berjalan dengan lancar dalam hal  pemenuhan data dukung sehingga dapat mewujudkan Indeks Reformasi Hukum yang baik serta penyusunan regulasi mengenai Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika dalam Perspektif Hukum Adat agar menjadi lebih baik dan aspiratif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-Undangan (Asep N. Mulyana) yang dalam hal ini dibacakan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Nuryanti Widyastuti).

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Pembinaan Indeks Reformasi Hukum dan kegiatan Dialog Publik Tindak Pidana Narkotika dan Psitropika Dalam Perspektif Hukum Adat, saya nyatakan dibuka", ucapnya. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Maret 2024).

Foto Dokumentasi :  

Pangkalan Bun - Dalam rangka peningkatkan pengawasan dan peningkatan kinerja lembaga pemasyarakatan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, (Tri Saptono Sambudji), melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pangkalan Bun, Kamis (07/03/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kakanwil untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja Pemasyarakatan di bawah naungannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalanbun (Doni Handriansyah) dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun (Herry Anggara) serta jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun. Adapun dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) menyampaikan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan tidak terlepas dari 3 kunci pemasyarakatn maju dan back to basic seperti yang selalu diingatkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Reynhard Silitonga) untuk menuju petugaa pemasyarakatan yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI).

"Kepada petugas pemasyarakatan harus selalu melakukan kontrol blok, melakukan deteksi dini dan pemberantasan narkoba", tegasnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan juga memberikan apresiasi kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun beserta jajaran yang telah meraih predikat WBK pada Tahun 2023 dan mendukung untuk melanjutkan program Balai Pemasyarakatan demi meraih predikat WBBM pada tahun ini. Begitu juga untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun diharapkan agar dapat menyusul untuk meraih predikat WBK/WBBM juga. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Maret 2024).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya - Direktorat Jenderal Peraturan xPerundang-Undangan Gelar Dialog Publik Tindak Pidana Narkotika Dan Psitropika Dalam Perspektif Hukum Adat yang bertempat di Aula Hotel Best Western Batang Garing Palangka Raya, Kamis (07/03/24).

Kegiatan hadiri oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Nuryanti Widyastuti), Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Cahyani Suryandari), Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng (Undang Mugopal), Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng (Sidik Rahman Usop), Akademisi Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (Kiki Kristanto) serta Stakeholder terkait di Kalimantan Tengah.

Pasca terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pemerintah masih memiliki dan harus menyelesaikan beragam pekerjaan rumahnya. Seperti membentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain PP, Pemerintah daerah akan membuat peraturan daerah (Perda) yang isinya memuat hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan istilah living law.

Dalam kesempataan yang sama Pemerintah saat ini juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika. Pemerintah berupaya mencari solusi alternatif yang terbaik dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika. Salah satu upaya yang dianggap cukup menjanjikan adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tinak pidana narkotika dan psikotropika.

Pengidentifikasian dan pengkajian terhadap pranata sosial dalam wujud  hukum adat menjadi hal yang cukup penting dan strategis dalam menemukan solusi alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan  kegiatan Dialog Publik dengan tema Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Dalam Perspektif Hukum Adat (Living Law). Dialog Publik ini diharapkan menjadi wadah untuk menjaring masukan dari seluruh lapisan masyarakat yang menaruh perhatian besar pada reformasi hukum yang berintikan pada keadilan dan kebenaran  sesuai dengan perkebangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Buntok – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Divisi Keimigrasian melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kab. Barito Selatan, Kamis (07/03).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Muhamad Irham Anwar) dan Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan) mendapatkan informasi tentang keberadaan Orang Asing oleh Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sahala J. Sitorus).

Informasi yang didapatkan yaitu terdapat 16 (enam belas) Orang Asing yang bekerja di beberapa Perusahaan Di Kabupaten Barito Selatan yaitu antara lain PT. Zhongding International Mining Investment Indonesia, terdapat 9 (sembilan) orang Tenaga Kerja Asing berkebangsaan China, PT. Nemoasia terdapat 5 (lima) orang Tenaga Kerja Asing berkebangsaan China, dan PT. Pelayaran Cahaya Bersemi terdapat 2 (dua) orang Tenaga Kerja Asing berkebangsaan China.

Dijelaskan bahwa mengenai Akses menuju beberapa Perusahaan di Kab. Barito Selatan yang sangat susah dijangkau dan butuh waktu serta transportasi khusus untuk menuju lokasi Perusahaan.

Selanjutnya, tim Divisi Keimigrasian melanjutkan Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Barito Selatan.

Neliana selaku Kasubbid Penanganan Konflik dan Orang Asing menyampaikan bahwasanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Barito Selatan siap mendukung upaya dalam menjaga keamanan, serta tindakan kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan Orang Asing di Kab. Barito Selatan. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Maret 2024).

Foto Dokumentasi: