Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah secara virtual, Rabu (1/7/2026). Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dari Ruang Rapat Kantor Wilayah melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Kepala Biro Keuangan Nomor SEK.3-KU.04.02-126 tanggal 29 Juni 2026 tentang Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum Semester I Tahun 2026 Tingkat Satuan Kerja dan Kantor Wilayah. Pembukaan diikuti oleh jajaran Biro Keuangan, Biro Barang Milik Negara, Unit Eselon I, Kantor Wilayah, serta seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan teknis, dilanjutkan dengan pembukaan resmi yang meliputi menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum, pembacaan doa, serta sambutan Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara dan pengelolaan Barang Milik Negara yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Rekonsiliasi dan pemutakhiran data merupakan tahapan yang sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan dan laporan BMN yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, kami memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sebagai wujud implementasi prinsip good governance," ujar Hajrianor.
Lebih lanjut, Hajrianor menyampaikan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan anggaran negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara melalui sinergi yang kuat dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Dengan data yang akurat dan mutakhir, diharapkan tata kelola organisasi semakin efektif, efisien, dan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas," tambahnya.
Melalui kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berharap seluruh proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan BMN Semester I Tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan aset BMN yang semakin berkualitas. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juli 2026).
