Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mewujudkan organisasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Penyampaian Hasil Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan secara daring dari Ruang Rapat Kapuas, Senin (29/06/2026).
Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, serta Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis SDM Aparatur. Rapat diawali dengan pemaparan hasil penilaian kompetensi oleh Asesor SDM Ahli Utama sekaligus Penjamin Mutu, Dr. Ibnu Chuldun, yang menyampaikan hasil asesmen kompetensi yang telah dilaksanakan pada 9–10 Juni 2026.
Penilaian kompetensi tersebut merupakan tindak lanjut penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2025. Aspek yang dinilai meliputi potensi dan kompetensi pegawai, dengan hasil yang dikategorikan berdasarkan tingkat kesesuaian kompetensi terhadap Standar Kompetensi Jabatan atau Job Person Match (JPM). Secara umum, hasil penilaian kompetensi pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berada pada kategori rata-rata atau sedang.
Selain menyampaikan hasil asesmen, Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum juga memaparkan berbagai strategi pengembangan kompetensi yang dapat ditindaklanjuti, antara lain melalui pelatihan mandiri maupun organisasi, perluasan tugas dan tanggung jawab, coaching dan mentoring oleh atasan, pendelegasian tugas, serta pembelajaran mandiri sebagai upaya meningkatkan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan apresiasi kepada Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum beserta seluruh tim asesor atas pelaksanaan penilaian kompetensi yang telah berjalan dengan baik. "Hasil penilaian kompetensi ini bukan sekadar angka atau dokumen administratif, tetapi menjadi gambaran objektif mengenai potensi dan kompetensi setiap pegawai. Hasil ini akan menjadi dasar yang sangat penting dalam menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia, sehingga setiap pegawai dapat terus meningkatkan kapasitasnya dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi," ujarnya.
Hajrianor menambahkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, hasil asesmen harus ditindaklanjuti melalui pembinaan yang berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan aparatur yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan organisasi di masa mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Biro SDM Kementerian Hukum menyampaikan bahwa hasil penilaian kompetensi diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen dalam pengelolaan dan pengembangan karier pegawai, khususnya untuk mendukung implementasi manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum. Hasil asesmen juga diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, melainkan menjadi dasar pelaksanaan coaching, mentoring, dan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan.
Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pengelolaan kompetensi yang terarah, objektif, dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya organisasi yang semakin profesional serta memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, Juni 2026)
