Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Ballroom Hotel Best Western Palangka Raya, Jumat (10/7/2026). Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Musprov VIII Kadin Kalimantan Tengah mengusung tema "Sinergi Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Sejahtera (Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing)." Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, TNI/Polri, pengurus Kadin Indonesia, serta pengurus dan anggota Kadin Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution, menegaskan komitmen Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Taufan Eko Nugroho, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Musyawarah Provinsi VIII secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju dan berdaya saing.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Kalteng dalam Musprov VIII Kadin merupakan wujud komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat melalui pelayanan hukum yang berkualitas.
"Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Melalui sinergi dengan Kadin dan seluruh pemangku kepentingan, kami siap mendukung terciptanya ekosistem usaha yang kondusif melalui layanan Administrasi Hukum Umum, perlindungan Kekayaan Intelektual, serta berbagai layanan hukum lainnya yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha di Kalimantan Tengah," ujar Hajrianor.
Lebih lanjut, Hajrianor menambahkan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal, mendorong inovasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha akan menjadi modal utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam Musprov VIII Kadin Provinsi Kalimantan Tengah, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berharap kolaborasi yang telah terjalin semakin erat sehingga mampu mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, memperkuat daya saing pelaku usaha, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (Humas Kemenkum Kalteng)
