Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan hasil sanggah Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah kini memasuki tahapan persiapan menghadapi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Nasional (TPN), Rabu (22/07).
Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menggelar Rapat Persiapan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2026 yang diikuti oleh Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, Wakil Ketua, Sekretaris, para Ketua Kelompok Kerja (Pokja), seluruh anggota Tim Pembangunan ZI, PPNPN, serta Duta Layanan. Rapat yang dilaksanakan di Aula Kahayan Kantor Wilayah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mempersiapkan kelengkapan eviden, serta menyusun strategi dalam menghadapi tahapan evaluasi.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, antara lain penyampaian hasil seleksi administrasi dan hasil sanggah pembangunan Zona Integritas menuju WBBM Tahun 2026, pembahasan timeline dan tahapan evaluasi dokumen serta desk evaluasi oleh Tim Penilai Nasional, pembagian tugas masing-masing kelompok kerja, hingga penyusunan strategi pemenuhan eviden sebagai bagian dari upaya optimalisasi kesiapan organisasi menghadapi proses penilaian.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen bersama seluruh jajaran dalam menghadirkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan meraih predikat WBBM tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari implementasi nyata budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi merupakan komitmen kita bersama untuk terus menghadirkan birokrasi yang profesional, bersih, akuntabel, dan melayani. Saya mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi, bekerja secara maksimal, serta memastikan setiap eviden yang disiapkan benar-benar mencerminkan kinerja, inovasi, dan perubahan yang telah kita lakukan," ujar Hajrianor.
Kepala Kantor Wilayah juga berharap seluruh tim dapat menjadikan proses evaluasi sebagai momentum untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah optimistis mampu melalui seluruh tahapan evaluasi dengan baik dan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai wujud nyata keberhasilan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Juli 2026).
