Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah dengan tema Kesehatan dan Kemasyarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026, Kamis (04/06/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan produk hukum daerah tetap relevan, efektif, harmonis, serta selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
FGD tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah terkait, akademisi, praktisi hukum, serta instansi vertikal. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan yang komprehensif dalam proses analisis dan evaluasi terhadap regulasi daerah yang menjadi objek kajian, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan di lapangan.
Dalam pelaksanaannya, forum diskusi menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi Peraturan Daerah di bidang kesehatan dan kemasyarakatan. Pembahasan mencakup efektivitas pengaturan yang telah berlaku, potensi tumpang tindih norma dengan regulasi lainnya, hingga kebutuhan penyempurnaan substansi hukum guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan regulasi daerah yang berkualitas, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang.
"Peraturan daerah harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui analisis dan evaluasi hukum ini, berbagai ketentuan yang sudah tidak relevan maupun yang memerlukan penyempurnaan dapat diidentifikasi sehingga regulasi yang dihasilkan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Hajrianor.
Lebih lanjut disampaikan bahwa tema kesehatan dan kemasyarakatan dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak dasar masyarakat serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tepat, responsif, dan implementatif menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di kedua sektor tersebut.
Hasil dari kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan maupun pembentukan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan juga diharapkan mampu mendukung terciptanya kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya sistem hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Perkuat Kualitas Regulasi Daerah, Kanwil Kemenkum Kalteng Gelar FGD Analisis dan Evaluasi Hukum Bertema Kesehatan dan Kemasyarakatan. Red-Dok (Humas Kemenkum Kalteng - LAP) Juni 2026
