Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Pegawai Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (8/7/2026). Bertempat di Ruang Rapat Kapuas, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto bersama JFT Analis SDM Aparatur.
Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai jumlah data disparitas dan anomali data pegawai di lingkungan Kementerian Hukum oleh Analis SDM Aparatur Ahli Madya Biro SDM Kementerian Hukum, Tuti Ari Santi. Dalam paparannya disampaikan bahwa secara umum penyebab terjadinya data disparitas berasal dari belum diunggahnya dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun sebelumnya pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
Selain itu, Biro SDM juga menyampaikan capaian Data Maturity Score (DMS) pada SIASN di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, capaian DMS masih bervariasi, dengan nilai terendah sebesar 48 persen dan tertinggi telah mencapai 100 persen. Seluruh satuan kerja didorong untuk terus meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pemutakhiran data secara berkala agar capaian DMS dapat mencapai 100 persen, sehingga validitas data ASN semakin baik, layanan kepegawaian semakin optimal, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi.
Dalam rekonsiliasi tersebut juga disampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah masih memiliki lima data pegawai yang mengalami disparitas. Kondisi tersebut disebabkan oleh dokumen SKP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum terverifikasi pada sistem.
Menindaklanjuti hal tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan koordinasi teknis bersama Tim Biro SDM Kementerian Hukum guna mengidentifikasi berbagai kendala serta merumuskan langkah percepatan penyelesaian data disparitas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto, menyampaikan bahwa pemutakhiran data kepegawaian merupakan tanggung jawab seluruh ASN dan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola kepegawaian yang akurat dan akuntabel.
"Kami akan terus mendorong seluruh pegawai untuk aktif melakukan pemutakhiran data pada akun SIASN masing-masing serta segera menindaklanjuti data yang masih mengalami disparitas. Data kepegawaian yang valid merupakan fondasi penting dalam mendukung pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan pengambilan kebijakan yang tepat," ujarnya.
Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Pegawai Triwulan II Tahun 2026 berlangsung dengan lancar dan diharapkan mampu mempercepat penyelesaian data disparitas serta meningkatkan kualitas pengelolaan data ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. (Red-dok, Humas Kalteng, Juli 2026)
Foto Dokumentasi :
