Palangka Raya – Komitmen memperkuat penegakan hukum di daerah kembali ditegaskan melalui pelantikan enam orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor. Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Senin (19/01/2026).

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Khudloifah, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Budi Haryono, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yusuf Salamat, Doaa Risma Diputra, Andri, serta para tamu undangan lainnya.

Adapun enam PPNS yang dilantik berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, yakni Widya Yulianti dari Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, Ade Irma dari Satpol PP Kota Palangka Raya, serta Nor Atriani, Hartedianto, Diano Permana, dan Saipul Rahman dari Satpol PP Kabupaten Barito Utara.

Dalam sambutan dan arahannya, Hajrianor menegaskan bahwa PPNS memiliki peran penting sebagai ujung tombak penegakan hukum, khususnya dalam menangani pelanggaran peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan tertentu sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, ia meminta agar para PPNS yang baru dilantik senantiasa meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman hukum yang komprehensif.

“PPNS harus segera mempelajari dan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang efektif berlaku mulai Januari 2026, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Pemahaman terhadap regulasi tersebut sangat penting agar pelaksanaan tugas penyidikan dapat berjalan secara tepat, profesional, dan selaras dengan sistem hukum nasional yang baru,” tegas Hajrianor.

Lebih lanjut, Hajrianor juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan etika profesi dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai penyidik.

Keberadaan PPNS di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, antara lain melalui percepatan penanganan pelanggaran hukum, peningkatan kepastian hukum, serta terwujudnya penegakan hukum yang lebih dekat, responsif, dan berkeadilan. Dengan PPNS yang profesional dan berintegritas, masyarakat diharapkan semakin merasakan kehadiran negara dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan publik.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penguatan sistem penegakan hukum di Kalimantan Tengah, sejalan dengan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng — Januari 2026)

#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah

Palangka Raya – Dalam rangka memperingati Hari Bakti Imigrasi (HBI) ke-76, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan donor darah yang berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalteng, Deny Harlianto dan jajaran serta diikuti oleh jajaran pegawai Kanwil Kementerian HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang masih dalam satu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HBI ke-76 yang mengusung semangat kemanusiaan, solidaritas, dan kebersamaan dengan mengangkat tema ““Imigrasi Berbakti, Indonesia Maju.”

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Deny Harlianto menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalteng dalam kegiatan donor darah merupakan wujud nyata kepedulian insan pengayoman terhadap sesama.

“Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas kami sebagai insan pengayoman terhadap sesama. Melalui momentum Hari Bakti Imigrasi ke-76, kami ingin berbagi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu ketersediaan stok darah di Palangka Raya,” ujar Deny Harlianto.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menegaskan bahwa peringatan Hari Bakti Imigrasi tidak hanya dimaknai secara seremonial, tetapi harus diimplementasikan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76 hendaknya dimaknai sebagai wujud pengabdian dan kepedulian sosial aparatur negara. Kegiatan donor darah ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan semangat gotong royong yang harus terus dijaga dan ditumbuhkan oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum” tutur Hajrianor.

Melalui kegiatan donor darah ini, diharapkan semangat Hari Bakti Imigrasi ke-76 semakin memperkuat sinergi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan berkontribusi bagi kemanusiaan. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2026)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Senin (19/01).

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, bersama Tim Kerja BPHN Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah secara daring melalui aplikasi Zoom, bertempat di Aula Rapat Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah tergabung dalam Wilayah IV bersama sejumlah Kantor Wilayah lainnya, sesuai dengan pembagian zona yang telah ditetapkan oleh BPHN. Pembagian wilayah sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi, memperkuat koordinasi, serta memperdalam pemahaman teknis terkait pelaksanaan penilaian IRH.

Dalam sambutannya, Kepala BPHN, Min Usihen, menegaskan bahwa reformasi hukum merupakan salah satu pilar utama dalam Reformasi Birokrasi Nasional. Reformasi hukum memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, konsisten, dan akuntabel. Oleh karena itu, Penilaian IRH menjadi instrumen strategis untuk mengukur kualitas dan efektivitas pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, Kepala BPHN menekankan peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai fasilitator dan pendamping Pemerintah Daerah. Peran tersebut mencakup pelaksanaan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, monitoring, hingga verifikasi data dukung Penilaian IRH. Melalui peran aktif Kantor Wilayah, diharapkan pelaksanaan penilaian IRH dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Sosialisasi ini juga memaparkan kebijakan serta pedoman Penilaian IRH Tahun 2026, termasuk pembagian peran antara Tim Sekretariat Nasional dan Tim Sekretariat Wilayah, serta mekanisme penilaian yang melibatkan ratusan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, BPHN berharap seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat semakin meningkatkan sinergi dan komitmen dalam mendorong terwujudnya regulasi yang berkualitas, adaptif, dan taat asas, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianoor, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi yang digelar oleh BPHN. Menurutnya, sosialisasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum ini sangat penting sebagai pedoman bagi Kantor Wilayah dalam menjalankan peran pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah.

“Melalui sosialisasi ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan, indikator, serta mekanisme Penilaian IRH Tahun 2026. Hal ini menjadi bekal penting bagi Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kualitas pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam mewujudkan reformasi hukum yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Hajrianoor.

Ia juga menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah untuk mendukung penuh pelaksanaan Penilaian IRH, baik melalui penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring, maupun verifikasi data dukung, guna mendorong terwujudnya regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan sejalan dengan kebijakan nasional. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2026).

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) melalui Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melaksanakan penyuluhan hukum berupa sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palangka Raya, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Penyuluhan tersebut dilaksanakan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya (Agustina Dayaleluni), Analis Hukum Ahli Muda (Yuyun Kartinah), serta CPNS Analis Hukum (Davit Mulyanto), dan diikuti oleh warga binaan dengan antusias. Materi yang disampaikan meliputi pembaruan KUHP Nasional, tujuan diberlakukannya KUHP baru, asas-asas hukum pidana, serta perubahan norma pidana yang menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Hajrianor) menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan bagian penting dari proses pembinaan warga binaan. “Pemahaman terhadap KUHP yang baru sangat penting agar warga binaan mengetahui hak dan kewajibannya, serta memiliki bekal hukum yang kuat saat kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen menghadirkan edukasi hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, akses informasi hukum tidak hanya ditujukan bagi masyarakat umum, tetapi juga harus menjangkau kelompok rentan, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum warga binaan sekaligus mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Pengetahuan hukum yang diperoleh menjadi modal penting dalam menjalani proses pembinaan serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang.

Pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Palangka Raya dalam hal ini Kepala Sub Seksi Registrasi (Holida) menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi peran aktif Kanwil Kemenkum Kalteng dalam mendukung program pembinaan kepribadian warga binaan melalui edukasi hukum yang berkesinambungan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab, di mana warga binaan diberikan kesempatan menyampaikan berbagai pertanyaan seputar penerapan KUHP. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta penguatan budaya sadar hukum di lingkungan pemasyarakatan. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Januari 2026)

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#Hajrianor