Semarang - Dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kegiatan ini mengagendakan beberapa pembahasan mengenai Pengembangan SDM diantaranya peningkatan kapasitas SDM Kantor Wilayah melalui pelatihan serta pengembangan karier. Jumat (09/05/2025)

Ditemui oleh Widyai Wara Ahli Madya, Dr. Muh Khamdan, MA.Hum, Tim Kantor Wilayah yang dipimpin oleh Kabag Tata Usah dan Umum, Deny Harlianto juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan.

Pengembangan SDM memiliki tujuan yang penting dan strategis dalam rangka mendukung efektivitas dan kinerja organisasi. Pengembangan SDM dilakukan melalui suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individual maupun kelompok serta organisasional melalui pelatihan dan pengembangan, pengembangan organisasi, pengembangan karier serta pengelolaan perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi serta perubahan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah merupakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum sesuai dengan wilayah kerja yang meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu bagian dari wilayah kerja Badiklat Jawa Tengah, Kanwil Kemenkum Kalteng terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM pada Kantor Wilayah.

Ada beberapa Pendidikan dan pelatihan yang menjadi fokus kebutuhan utama diantaranya pengembangan organisasi dan pengembangan karier, manajemen perubahan, Kehumasan dan Keprotokolan, SPIP dan Managemen Resiko serta  peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan. Saat ini jumlah perancang perundang-undangan di Kalimantan Tengah berjumlah 53 orang yang tersebar di beberapa Kabupaten. Tentu diperlukan koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalteng dengan pemerintah daerah dalam pembinaan maupun peningkatan kompetensi. Untuk itu, Kanwil Kalimantan Tengah akan berkolaborasi dengan Badiklat Jateng untuk melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas serta kompetensi perancang perundang-undangan yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Dengan adanya penguatan serta pengembangan kompetensi serta kapasitas perancang peraturan perundang-undangan, tentu akan turut mendorong peningkatan kualitas produk hukum daerah di wilayah Kalimantan Tengah” pungkas Deny. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke 10 Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (REI) Kalteng, kegiatan Musda ini mengusung tema “Mempererat peran dan sinergi REI bersama Pemerintahan Baru menuju Indonesia Emas 2045”. Bertempat di Hotel Swissbell Danum Palangka Raya. Kamis (08/05/2025)

Pembukaan Musda ke 10 Dewan Pimpinan Daerah REI Kalteng ditandai dengan Penabuhan Katambung oleh Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo.

Turut hadir mengikuti kegiatan Kakanwil Kementerian Hukum Kalteng, Maju Amintas Siburian dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ketua Umum Kadin Kalteng, Ketua Umum DPP REI, Ketua DPD REI Kalteng, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Prov. Kalteng atau yang mewakili serta Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan.

Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan sektor properti memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, selain sebagai penyedia hunian dan ruang usaha, sektor ini juga memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan berbagai industri terkait. “Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, REI, dan seluruh stakeholder terkait menjadi kunci utama”, tutur Wagub.

Wagub berharap Musda kali ini dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif, serta memilih kepengurusan baru yang amanah dan mampu membawa REI Kalimantan Tengah ke arah yang lebih baik. “Kami mengapresiasi kontribusi REI selama ini dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah”, bebernya.

Pada kesempatan tersebut, Edy juga menyampaikan komitmen Pemprov Kalteng, untuk terus mendukung iklim investasi yang kondusif di sektor properti. “Saya juga mengajak kepada seluruh anggota DPD REI Kalteng, untuk selalu bersinergi dan berkontribusi dalam memajukan pembangunan di Kalimantan Tengah, demi terwujudnya Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Sejahtera”, tutupnya. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2025)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menerima kunjungan dari PT SKS Listrik Kalimantan dalam rangka layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), yang meliputi merek, paten, dan hak cipta. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan merupakan tindak lanjut dari hasil sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan di lingkungan PT SKS Listrik Kalimantan pada tanggal 3 Februari 2025 di Kabupaten Gunung Mas. Kamis (08/05/2025)

Tim dari Bidang Kekayaan Intelektual terdiri atas Analis KI Ahli Muda, Laila Rahmawati, Analis KI Ahli Pertama, Agus Dwi Susanto, dan Halpdesk Kekayaan Intelektual, Fisti Fautika Ramadhani. Sementara itu, PT SKS Listrik Kalimantan diwakili oleh Miranda Puspita Ramadhani beserta tim.

Dalam pertemuan tersebut, Laila menyampaikan secara rinci mengenai prosedur pendaftaran merek kolektif, paten, dan hak cipta, serta manfaat perlindungan hukum atas karya lintelektual. Penjelasan diberikan secara interaktif, dan pihak PT SKS Listrik Kalimantan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap informasi yang disampaikan. Mereka mengapresiasi layanan konsultasi ini sebagai upaya nyata yang sangat membantu dalam memahami dan mengurus perlindungan Kekayaan Intelektual perusahaan.

Selanjutnya, Laila menekankan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual, khususnya di era industri yang semakin kompetitif saat ini. Menurutnya, pendaftaran KI bukan hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset strategis perusahaan dalam membangun daya saing dan nilai tambah produk atau inovasi yang dimiliki.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dalam memberikan layanan prima di bidang Kekayaan Intelektual. Layanan konsultasi dan pendampingan serupa akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari strategi mendorong peningkatan kesadaran dan jumlah pendaftaran KI di wilayah Kalimantan Tengah, baik oleh pelaku usaha, institusi, maupun masyarakat umum.

Dengan adanya sinergi antara instansi pemerintah dan dunia usaha seperti yang tercermin dalam konsultasi ini, diharapkan mampu menciptakan ekosistem inovasi dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang semakin kuat dan berkelanjutan. (Red-dok, Humas Kalteng, Mei 2025)

Foto Dokumentasi :