Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan koordinasi ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka memperkuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pada Divisi Peraturan Perundang-undangan, Kamis (23/01/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhamad Mufid, bersama Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Khudloifah, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Yusuf Salamat.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Rudy Hendra Pakpahan. Dalam kesempatan ini, Kepala Divisi menyampaikan berbagai target dan rencana pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan di daerah. Pembahasan meliputi peningkatan sumber daya manusia, manajemen pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah, serta isu-isu strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Direktur Litigasi menyambut baik inisiatif dan perencanaan yang disampaikan. Ia mendukung upaya sinergi antara perancang peraturan perundang-undangan di tingkat Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Direktur Litigasi juga mendorong kolaborasi yang lebih aktif antara perancang di daerah dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan, termasuk peluang untuk melibatkan perancang daerah dalam kegiatan lintas kementerian dan Ditjen PP.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Litigasi menyerahkan buku karya tulis yang berisi wawasan dan pengetahuan di bidang hukum dan perundang-undangan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi perancang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik.

Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hukum dan peraturan perundang-undangan di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat integritas dan profesionalisme perancang peraturan di daerah. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Januari 2025).

Palangka Raya - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian) menerima audiensi dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Perwakilan Kalimantan Tengah yang juga tergabung dalam Majelis Pengawas Notaris baik dari MPDN (Majelis Pengawas Daerah Notaris), MPWN (Majelis Pengawas Wilayah Notaris), dan MKN (Majelis Kehormatan Notaris) bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah, Kamis (23/01/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto), yang mendampingi Kepala Kantor Wilayah dalam pembahasan berbagai agenda yang disampaikan oleh perwakilan notaris.

Dalam audiensi tersebut, Devina Oktalina selaku Sekretaris dari Ikatan Notaris Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah juga memberikan informasi terkait kondisi terkini organisasi, khususnya mengenai diterimanya dan dicatatnya kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Selain itu, disampaikan pula berbagai hal lain yang dianggap penting dan berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris, termasuk koordinasi terkait permasalahan yang memerlukan penyelesaian segera.

Wakil Ketua II Majelis Pengawas Wilayah Notaris (Pioni Naviari) menyampaikan rencana penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang memuat standar pembinaan dan pengawasan notaris. Standar tersebut dirancang untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Kalimantan Tengah, yang direncanakan mulai diberlakukan pada tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah menyambut baik inisiatif dan masukan yang disampaikan oleh anggota Majelis Pengawas Notaris. Dukungan penuh dinyatakan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Kalimantan Tengah.
“Kolaborasi yang sinergis antara Kementerian Hukum dengan Majelis Pengawas Notaris , perlu dijaga guna memastikan pelaksanaan tugas kenotariatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku”, tegasnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh perwakilan Notaris dalam menyusun pedoman teknis yang terstruktur.
“Kami akan terus membuka ruang diskusi dan koordinasi untuk mendukung penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pelayanan hukum kepada masyarakat”, ucapnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam mempererat sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dan Majelis Pengawas Notaris demi mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan notaris yang lebih baik. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Januari 2025).

Foto Dokumentasi :  

Palangka Raya – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75, jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sanaman Lampang Palangka Raya, yang digelar pada Kamis (23/01/2025) pagi.

Acara diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto beserta para pejabat struktural di jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah dan dihadiri Kepala UPT dan pegawai di jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momen refleksi bagi seluruh jajaran Imigrasi, untuk terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung terciptanya ketertiban hukum di Indonesia.

Dalam upacara yang khidmat tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum bersama dengan Kanwil Direktorat Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan prosesi tabur bunga di makam pahlawan, sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas perjuangan mereka.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu wujud pengingat akan nilai-nilai perjuangan dan dedikasi yang harus terus ditanamkan dalam menjalankan tugas-tugas negara.

“Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk meneguhkan komitmen dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan semangat yang tinggi, seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan,” ujar Kakannwil Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini diharapkan dapat menginspirasi jajaran Imigrasi, Pemasyarakatan dan seluruh pegawai Kemenkum untuk terus berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. (Red-dok, Humas Kalteng, Januari 2025)

Foto Dokumetasi :

Palangka Raya – Dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 serta Konsolidasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025, KPPN Palangkaraya menyelenggarakan kegiatan “Stakeholder Day” yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Januari 2025 bertempat di Aula Kahayan KPPN Palangkaraya.

Turut Hadir dalam kegiatan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Joko Martanto selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Kanwil Hukum. Agenda kegiatan dimaksud adalah Evaluasi dan Apresiasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan Konsolidasi Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2025.

Membuka sekaligus memberikan sambutan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Kalimantan Tengah, Wawan Juswanto, menyampaikan Peran Kantor Vertikal DJPB sebagai Tressure, Regional Chief Economic, dan Financial Advisor.

Dikesempatan tersebut ia juga sampaikan 9 (Sembilan) Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2025 salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Belanja melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja. Sambutan di Akhiri dengan Harapan dan Arahan yaitu Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Eksekusi.

Pada Moment yang baik ini Kantor Wilayah Kememterian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menerima beberapa penghargaan terkait Pengelolaan Anggaran Tahun 2024, yaitu:

1. Satker dengan Nilai Pagu Total Tahun Anggaran 2024 lebih besar dari Rp. 6 Miliar dan Konversi Bobot Indikator IKPA lebih dari 80%, termasuk Indikator Pengelolaan Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan - Peringkat III Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (409190-Setjen);

2. Satker dengan Nilai Pagu Total Tahun Anggaran 2024 lebih kecil dari Rp. 6 Miliar dan Konversi Bobot Indikator IKPA lebih dari 80%, termasuk Indikator Pengelolaan Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan - Peringkat I Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (409191-Ditjen Administrasi Hukum Umum);

3. Satker dengan Nilai Pagu Total Tahun Anggaran 2024 lebih kecil dari Rp. 6 Miliar dan Konversi Bobot Indikator IKPA lebih dari 80%, termasuk Indikator Pengelolaan Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan - Peringkat I Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (409194 - Ditjen Kekayaan Intelektual);

4. Satker dengan Nilai Pagu Total Tahun Anggaran 2024 lebih kecil dari Rp. 6 Miliar dan Konversi Bobot Indikator IKPA Kurang dari / Sama 80% - Peringkat I Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (409193 – Divisi Keimigrasiaan);

5. Satker dengan Nilai Pagu Total Tahun Anggaran 2024 lebih kecil dari Rp. 6 Miliar dan Konversi Bobot Indikator IKPA Kurang dari / Sama 80% - Peringkat III Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (409197 – Badan Pembinaan Hukum Nasional);

6.  Satker dengan Nilai Pagu Total Tahun Anggaran 2024 lebih kecil dari Rp. 6 Miliar dan Konversi Bobot Indikator IKPA Kurang dari / Sama 80% - Peringkat II Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (409198 – Badan Strategi dan Kebijakan).

Joko Martanto dalam apresiasi menyampaikan Rasa Syukur dan Terimakasih atas Kinerja teman-teman di Sub Bagian Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan sehingga mendapatkan Apresiasi dari Pihak eksternal, semoga ini menjadi penambah semangat dalam memberikan kinerja di tahun 2025.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diraih dalam pengelolaan anggaran tahun 2024. "Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami dalam menjalankan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna mendukung kinerja yang lebih baik di tahun 2025," tuturnya. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian