Jawa Timur – Tim dari Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah melakukan kegiatan Studi Tiru ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang. Jum'at (01/11/2024).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penguatan dan peningkatan tugas dan fungsi keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalteng dan sebagai pembanding untuk perbaikan pelaksanaan pelayanan pada layanan keimigrasian. Tim terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian), Kepala Divisi Keimigrasian (Teodorus Simarmata), Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian (Budi Darmawan), Kepala Subbidang Penindakan Keimigrasian (Hendar Setiawan), Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian (Arifandi), Kepala Subbidang Informasi Keimigrasian (Rahman Antoni Aziz) serta JFT dan JFU pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalteng.

Tiba di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Kanim Kelas I TPI Khusus Surabaya, Kanim Kelas I TPI Tanjung Perak dan Kanim Kelas I TPI Malang yang menjadi tujuan. Tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah menyampaikan maksud dan tujuan tim untuk melaksanakan kegiatan Studi Tiru di Wilayah Kerja Kanwil Kemenkumham Jatim.

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Keimigrasian beserta jajaran menyampaikan terimakasih kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur (Heni Yuwono) telah memberikan kesempatan Kanwil Kemenkumham Kalteng terkhusus Divisi Keimigrasian Kanwil Kalteng untuk melakukan  kegiatan Studi Tiru mengenai tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Jatim.

"Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk silaturahim serta menambah Ilmu dan wawasan yang baru bagi Kanwil Kemenkumham  Kalteng dengan melakukan studi tiru ke beberapa unit pelaksana teknis di Wilayah Kanwil Kemenkumham Jatim Khususnya Satker Imigrasi," ujar Maju Amintas Siburian.

"Pertukaran pengetahuan dan inovasi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan di seluruh unit pelaksana teknis. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, kita dapat menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih efisien. Saya berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak dan menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik," ujar Heni Yuwono. (Red-dok, Humas Kalteng, November 2024)

Foto Dokumentasi :

Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah menggelar rapat terkait persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari KORPRI yang ke-53 dan dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala UPT se-Kota Palangka Raya serta seluruh pegawai Kanwil.

Rapat dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, yang menekankan pentingnya peran serta pegawai dalam mendukung acara MTQ Nasional yang akan berlangsung pada bulan depan. “Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan minat baca Al-Qur'an di kalangan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, masing-masing bidang menyampaikan persiapan yang telah dilakukan, mulai dari pemilihan peserta, pelatihan, hingga pengaturan logistik. Pegawai juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan saran demi kelancaran acara. Ditekankan pula, kolaborasi antar unit sangat diperlukan agar semua berjalan dengan baik.

Ketua Panitia MTQ menambahkan, “Kami akan memastikan semua peserta siap dan memiliki mental yang baik saat bertanding. Ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kualitas SDM kita di bidang keagamaan,” tuturnya.

Rapat diakhiri dengan penekanan untuk menjaga semangat dan disiplin dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, serta harapan agar seluruh pegawai dapat berkontribusi secara maksimal dalam peringatan Hari KORPRI dan pelaksanaan MTQ Nasional.

Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, Kanwil Kemenkumham Kalteng berkomitmen untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan acara ini, sekaligus memperkokoh identitas dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan pegawai. (Reddok, Humas Kalteng – HF, November 2024).

Palangka Raya - Dalam rangka meningkatkan penyebarluasan jumlah Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi di Provinsi Kalimantan Tengah, Tim dari Kantor Wilayah Kementerkan Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang terdiri dari Pengelola Bantuan Hukum (Musa Ansari Rambe dan Gani Nugraha), Penyuluh Hukum (M Rafid Zuhdi) melakukan Sosialisasi terkait Tugas dan Fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan Tema "Upaya Peningkatan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Bagi Civitas Academika Universitas Palangka Raya, Orang Miskin dan Setiap Orang Warga Negara Indonesia”. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi seputar langkah-langkah dalam membentuk dan menjalankan Organisasi Bantuan Hukum agar menjadi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kamis (31/10/2024).

Hadir langsung memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (Suriansyah Murhaini), beliau menyampaikan uangkapan rasa terima kasih dan mengapresiasi atas kedatangan tim dari Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk memberikan panduan dan pedoman dalam mendirian Organisasi Bantuan Hukum agar dapat Terakreditasi dan layak menjadi Pemberi Bantuan Hukum guna memberikan layanan kepada masyarakat miskin yang ada khususnya di Kalimantan Tengah, harapan kedepan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dapat terafiliasi dengan Kemenkumham guna menjalankan program-program pemberian bantuan hukum secara gratis.

Pemberian Bantuan Hukum Gratis merupakan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Materi yang disampaikan oleh Tim Pengelola Bantuan Hukum berkaitan dengan syarat, operasional dan prosedur dalam mendirikan perkumpulan/yayasan terkait, berikutnya perlu adanya Pengurus Organisasi dan Advokat serta Paralegal yang telah ditetapkan guna menjalankan program bantuan hukum, selain itu penting sebelum melakukan pendaftaran penjaringan Pemberi Bantuan Hukum ditahun 2027 mendatang, Organisasi Bantuan Hukum harus menangani setidaknya rata-rata kasus litigasi dalam 3 tahun terakhir per/tahun sebanyak 10 kasus dan jumlah rata-rata kasus litigasi dalam 3 tahun terakhir per/tahun sebanyak 3 kegiatan.

Kanwil Kemenkumham Kalteng selaku leading sector yang bertindak sebagai panitia pengawas daerah akan selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada para pihak Organisasi Bantuan Hukum di Kalimantan Tengah agar dapat terafiliasi dan menjadi Pemberi Bantuan Hukum, pun dalam proses yang dilakukan selama menuju dan ketika tahapan verifikasi dan akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum akan diberikan pendampingan secara komprehensif. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2024).

Palangka Raya – Dalam rangka mendorong pembangunan hukum yang berkualitas dan berintegritas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada hari ini, Kamis (31/10/2024), melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Rapat harmonisasi dilaksanakan di Aula Mentaya, dengan melibatkan seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah, serta pihak pemrakarsa dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diwakili oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Mina Irawati. Kegiatan dibuka oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Joko Martanto), didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) serta Kasubbid Fasilitasi Harmonisasi Hukum Daerah.
Rapat ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Produk Hukum Daerah yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam penyampaian hasil harmonisasi, Pokja 1 menyatakan bahwa kedua rancangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Beberapa perbaikan minor dilakukan berdasarkan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.
Mina Irawati, mewakili DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, sehingga proses pengharmonisasian ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Di akhir kegiatan, penandatanganan Berita Acara atas kedua Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta perwakilan dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
Rapat diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh pihak pemrakarsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, pejabat, dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai simbol kerja sama yang telah terbina. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Oktober 2024).

Foto Dokumentasi :