Palangka Raya – Kantor Wilayah menyelenggarakan Rapat Pengharmonisasian Perancangan Peraturan Daerah Dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara di Aula Mentaya Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah pada hari Selasa (5/12/2023).

Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sukamara yang dilakukan pengharmonisasian adalah Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sukamara tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sukamara Tahun 2024-2043.

Rapat pengharmonisasian ini dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum (Khudloifah, SH.,MH) dan dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

Pada Kesempatan ini Kepala Bidang Hukum menyampaikan bahwa pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam rangka penataan regulasi untuk menyelaraskan rancangan peraturan daerah yang disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu dalam permohonan pengharmonisasian, Pemerintah Daerah dimohon untuk melampirkan data dukung berupa Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan Rancangan Produk Hukum Daerah, Surat Keputusan Tim Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan produk Hukum yang mendapatkan paraf dari pemrakarsa dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait program pembentukan peraturan daerah. Data dukung ini merupakan hal yang penting agar proses pengharmonisasian yang dilakukan tidak cacat secara prosedural.

Kepala Bidang Hukum juga menyampaikan bahwa adanya koreksi maupun perbaikan dalam proses pengharmonisasian adalah hal yang wajar dalam rangka menciptakan produk hukum yang berkualitas dan pihak Pemerintah Kabupaten Sukamara diharapkan dapat menindaklanjuti hasil pengharmonisasian yang telah dilakukan.

Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara melalui Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR (Nugrahaeny, ST) mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang telah melakukan pengharmonisasian produk hukum daerah Kabupaten Sukamara dan akan menindaklanjuti hasil pengharmonisasian yang telah dilakukan.

Pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan berita acara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid) dan Kepala Bidang HAM (Budi Haryono) Ikuti Seminar Indeks HAM Indonesia, Senin (04/12/23).

Perkembangan norma, institusi dan kebijakan hak asasi manusia terus berkembang di seluruh Indonesia, memunculkan kebutuhan untuk melakukan pengukuran yang objektif terhadap komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan hak asasi manusia.

Pengukuran ini penting untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan dan kemajuan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia yang kemudian menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan bagi pelaksanaan hak asasi manusia.

Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia dibangun sebagai alat pengukuran implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan dua dimensi hak, yaitu dimensi hak sipil dan politik dan dimensi hak ekonomi, sosial dan budaya dengan menggunakan metodologi dan prinsip statistic.

Indeks Hak Asasi Manusia diharapkan dapat menjadi alat ukur yang objektif dan komprehensif dengan memantau situasi implementasi HAM di Indonesia, mengetahui dampak kebijakan Pemerintah terhadap penikmatan hak asasi manusia di Indonesia, mengetahui kendala dan hambatan atas implementasi hak asasi manusia di Indonesia dan menentukan best practice implementasi hak asasi manusia sebagai acuan dalam menyusun strategi/langkah pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hasil Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia kemudian akan disusun interpretasinya dengan merujuk pada lima tanggung jawab negara yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Indonesia, yakni penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Selain itu dilihat pula tingkat penikmatan hak asasi manusia bagi para pemegang hak (right holder) dengan merujuk hasil pengolahan data pendukung dari survei masyarakat dan wawancara pakar. (Reddok, Humas-RT, Desember 2023).

Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng (Hendra Ekaputra) didampingi Kepala Divisi Administrasi (Joko Martanto), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Muhammad Mufid), Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka UPT), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, laksanaan Kegiatan Audiensi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah ke Polda Kalimantan Tengah, Senin (03/12/23).

Kakanwil beserta jajaran dalam kunjungannya disambut langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Irjen. Pol. Drs. Djoko Poerwanto) beserta jajaran Polda Kalimantan Tengah.

Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu terkait kesiapan pengamanan menyambut Natal dan tahun baru 2024, kesiapan tahun Pemilu 2024, pengamanan Lapas dan Rutan, serta tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kalimantan Tengah.

Lanjutnya Kakanwil juga menyampaikan bahwa akan dilaksanakannya tes CPNS yaitu SKB, maka dari itu Kanwil Kemenkumham Kalteng menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian demi terlaksananya dan berjalannya kegiatan tes SKB ini.

“saya harap dengan adanya Audiensi dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas antar lembaga penegak hukum” ucap Kakanwil.

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah mengungkapkan ini merupakan audiensi pertama dengan para pimti Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah semenjak menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah pada Oktober yang lalu. Ia juga mengatakan siap membangun Sinergitas dan Soliditas dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. (Reddok, Humas-RT, Desember 2023).

Palangka Raya – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Upacara Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-78 dengan Tema Hari Bakti Pekerjaan Umum 2023 yakni “78 Tahun Bakti PUPR, Sigap Membangun Negeri”, bertempat di Halaman Kantor PUPR Prov. Kalteng. Senin (4/12/2023).

Upacara Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-78 tingkat Prov. Kalteng dipimpin langsung Kepala Dinas PUPR Prov. Kalteng (H. Shalahuddin) tetap berlangsung khidmat, meskipun diguyur hujan deras. Hadir mengikuti upacara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah (Dr. Hendra Ekaputra) yang dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Umum (H. Mahrijuni).

Kadis PUPR H. Shalahuddin saat membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono mengajak sejenak mengheningkan cipta untuk mendoakan 7 (tujuh) Pahlawan Sapta Taruna (Didi Hardianto Kumarga, Muchtaruddin, Subengat, Suhodo, Rio Susilo, Surjono dan Rana), para senior dan keluarga besar Kementerian PUPR yang telah mendahului berpulang ke Rahmatullah. “Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT”, tutur Kadis PUPR.

Pada kesempatan tersebut, H. Shalahuddin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan PUPR, atas kerja keras dan dedikasi yang tinggi selama ini. “Dengan kekompakan dan Kerjasama tim, kita berhasil menyelesaikan berbagai tugas dan Amanah Pembangunan infrastruktur , baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat”, pungkasnya.

Usai menggelar Upacara, Kadis PUPR Prov. Kalteng beserta seluruh stakeholders menggelar ramah tamah. H. Shalahuddin mengatakan bahwa Dinas PUPR akan terus menggenjot pembangunan dimana ini adalah tahun terakhir Gubernur Kalteng (H. Sugianto Sabran). “Semua kegiatan sudah selesai di kondisi 92 persen, InsyaAllah kita akan mengakhiri semua kegiatan regular ini berakhir di bulan Desember ini”, tandasnya.

Turut hadir Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Para Pj. Bupati, Sahli Gubernur, Asisten Setda Prov. Kalteng, Kepala Perangkat Daerah lingkup Prov. Kalteng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten/ Kota se-Kalteng, Pegawai lingkup Dinas PUPR Prov. Kalteng serta Mitra Kerja PUPR. (Red-dok, Humas Kalteng, Desember 2023)

Foto Dokumentasi :