Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Kementerian Hukum RI yang digelar secara virtual pada Rabu (10/9/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN).
Kegiatan Rapat Anev ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, termasuk jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalteng dalam forum strategis ini menjadi wujud komitmen untuk menjaga kualitas kinerja, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung penuh agenda reformasi birokrasi dan pembangunan hukum nasional.
Bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkum Kalteng, Kepala Kantor Wilayah (Hajrianor) didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Joko Martanto), Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Muhamad Mufid), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Deny Harlianto) serta pejabat fungsional terkait hadir dan menyimak dengan seksama arahan Sekjen Kemenkum RI.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI (Nico Afinta) yang menekankan pentingnya evaluasi penyerapan anggaran, capaian kinerja organisasi melalui indikator SAKIP dan SPIP, serta percepatan pelaksanaan program kerja menuju akhir tahun. Sekjen juga mendorong optimalisasi digitalisasi layanan, pemanfaatan aplikasi internal seperti SRIKANDI, serta penguatan koordinasi lintas sektor
“Rapat Anev adalah forum untuk memastikan target yang telah ditetapkan berjalan sesuai arah kebijakan dan rencana kerja. Evaluasi dilakukan agar kita semua dapat segera melakukan perbaikan dan langkah percepatan,” tegas Sekjen.
Paparan capaian kinerja dan anggaran kemudian disampaikan oleh para Sekretaris Unit Eselon I, mulai dari Inspektorat Jenderal hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Diskusi interaktif turut digelar untuk membahas hambatan dan strategi pencapaian target di setiap wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalteng melaporkan progres menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tengah dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Selain itu, diinformasikan perkembangan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di wilayah Kalteng yang telah mencapai 80%, serta penyampaian terkait permohonan hibah tanah di Kabupaten Barito Timur yang saat ini masih berstatus pinjam pakai sejak tahun 2018.
Menutup laporan, Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan pusat, memaksimalkan penyerapan anggaran, memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung penuh agenda reformasi birokrasi serta mengakselerasi capaian kinerja di Triwulan IV Tahun 2025.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalteng diharapkan semakin termotivasi untuk menjaga integritas, memperkuat kinerja organisasi, serta menghadirkan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Tengah. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, September 2025)
#KementerianHukum
#KemenkumKalteng
#LayananHukumMakinMudah
#Hajrianor
