Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Kementerian Hukum B02 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring pada Senin (09/03/2026).
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Joko Martanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Muhamad Mufid, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Deny Harlianto.
Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja B02 Tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum atas berbagai capaian kinerja yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pada tahun 2026.
“Berbagai capaian yang telah diraih pada tahun 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran. Oleh karena itu, pada tahun 2026 ini kita harus mampu meningkatkan sekaligus mempertahankan kinerja yang telah dicapai, sehingga Kementerian Hukum dapat terus bergerak ke arah yang lebih baik, profesional, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” ungkap Nico Afinta.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa rapat analisa dan evaluasi ini merupakan momentum penting untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja tidak hanya menjadi sarana monitoring, tetapi juga langkah strategis untuk memperbaiki berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
Dalam paparannya, Nico Afinta menyampaikan sejumlah fokus utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi kinerja, di antaranya percepatan Reformasi Birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, rapat juga membahas rekapitulasi data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup Prioritas Nasional Kementerian Hukum Tahun 2026, capaian serta realisasi anggaran, tingkat penyerapan belanja, hingga proses alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN). Aspek lainnya yang turut menjadi perhatian adalah tata kelola pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta optimalisasi pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada publik.
Selain itu, rapat juga menyoroti statistik kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum, capaian alih media arsip, serta penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan arsip digital pada tahun 2026.
Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja ini turut diisi dengan paparan dari berbagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum, di antaranya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI), Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Strategi Kebijakan Hukum, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, menyampaikan bahwa kegiatan analisa dan evaluasi kinerja menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta memastikan pelaksanaan program kerja berjalan secara optimal.
“Hasil evaluasi ini menjadi acuan bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen untuk mendukung penuh program dan kebijakan Kementerian Hukum agar dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Hajrianor.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, dapat terus meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan hukum yang semakin profesional dan berdampak bagi masyarakat. (Red-dok, Humas Kalteng, Maret 2026)
Foto Dokumentasi :
