Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Workshop Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, bertempat di Aula Kahayan Kanwil Kemenkum, Senin (20/4/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh jajaran pimpinan, pejabat struktural, serta tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah. Workshop ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan satuan kerja dalam menghadapi proses evaluasi ZI yang semakin komprehensif dan berbasis hasil.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, yang dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen, konsistensi, serta integritas seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Selanjutnya, paparan materi disampaikan oleh Plt. Inspektur Wilayah V, Budi, yang mengulas strategi pelaksanaan evaluasi ZI tahun 2026, serta Auditor Ahli Madya, Titut Sulistyaningsih, yang memberikan penguatan teknis terkait pemenuhan data dukung, indikator penilaian, serta langkah-langkah optimalisasi pencapaian WBK dan WBBM.
Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, Kepala Divisi P3H, Muhamad Mufid selaku Ketua ZI, Analis Anggaran Ahli Madya, Diana Soekowati selaku Sekretaris ZI, Analis Anggaran Ahli Muda, Hendra, beserta tim pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja yang berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi semata.
“Pembangunan Zona Integritas harus kita jadikan sebagai komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Seluruh jajaran harus bekerja secara konsisten dan berintegritas agar hasil yang dicapai benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hajrianor.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah semakin siap dan optimal dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima demi tercapainya predikat WBK dan WBBM secara berkelanjutan. (Red-dok Humas Kanwil Kemenkum Kalteng, April 2026)
