Jakarta – Bertempat di BPSDM Hukum, Kakanwil Kemenkum Kalimantan Tengah, Kadiv Pelayanan Hukum, serta Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti Kegiatan Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pimti Madya dan Pratama Kementerian Hukum.

Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-NIlai Kebangsaan Bagi Pimpinan TInggi di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 diawali dengan pembagian dan perkenalan penggunaan kaporlap dilanjutkan dengan upacara pembukaan dan arahan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia menyampaikan arahan terkait dengan wawasan kebangsaan yang membagi atas unsur2 wawasan kebangsaan yaitu wadah  isi dan tata laku. Prinsip2 wawasan kebangsaan adalah kesatuan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa serta kebersamaan dan kesetaraan. Peran wawasan kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah, memperkuat identitas nasional, menjaga stabilitas nasional, menangkal pengaruh negatif globalisasi dan mrningkatkan semangat gotong royong. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia berpesan bahwa “Bekerja harus bersinergi menuju Indonesia emas Tahun 2045”.

Pada Pembukaan Kegiatan Pelatihan Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025, dilakukan seremonial pemberian penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah atas pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Dalam kesempatan ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah memperoleh penghargaan atas Terbaik Ketiga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2024 dengan Kategori Pagu Sedang. Penghargaan ini berdasarkan nilai rata-rata Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2024 atas 28 satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dengan nilai sebesar 99,26. Diharapkan apresiasi ini dapat menjadi penyemangat bagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya. (Reddok, Humas Kalteng, Februari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya - Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Tengah Menerima Konsultasi dan Percetakan Sertifikat Apostille, Konsultasi langsung di Terima Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Khudloifah), petugas Layanan JFT Analis Hukum Ahli Pertama (R. Akbar Sahawung), JFU pada Bidang AHU (Agus Rubiyanti).

Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Pelayanan AHU menyampaikan persyaratan/dokumen serta tahapan apa saja yang perlu di lengkapi. Sebenarnya untuk permohonan pengajuan Apostille dapat di lakukan secara mandiri, namun apabila ada yang belum dipahami oleh pemohon, petugas layanan kami siap membantu dengan catatan bahwa seluruh Dokumen yang akan diajukan lengkap dan spesimen tanda tangan dari pejabat bersangkutan sudah masuk dalam database, terang Khudloifah.

Selanjutnya Pemohon an. Siti Azizah yang merupakan salah satu lulusan dari Politeknik Kesehatan Kota Palangka Raya mengajukan pencetakan sertifikat Apostille dengan tujuan untuk bekerja di Negara Jerman, yaitu Dokumen Ijazah, Akta Kelahiran serta Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat. Petugas Layanan, R. Akbar Sahawung mengingatkan agar sertifikat ini dapat dijaga dengan baik sampai karena apabila segel/stiker pengaman  rusak dapat mengakibatkan tidak diakuinya dokumen publik yang  telah dilekatkan dengan sertifikat Aposstille yang dimohonkan.

“Saya mengucapkan Terimakasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah atas layanannya yang sangat baik dan cepat,” ungkap Siti ketika serah terima Sertifikat Apostille dengan Kepala Bidang Pelayanan AHU di ruang kerjanya. (Reddok, Humas Kalteng, Februari 2025).

#KementerianHukum

#KemenkumKalteng

#LayananHukumMakinMudah

#MajuAmintasSiburian

Palangka Raya, Kalimantan Tengah – Pelatihan paralegal yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Tengah memasuki hari ketiga dengan suasana yang semakin interaktif dan produktif. Sebanyak 30 peserta yang berasal dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusiasme.

Pada hari ketiga ini, peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai teknik komunikasi, prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, serta teknik penyusunan dokumen laporan pengaduan dan kronologi kasus. Selain itu, mereka diberikan studi kasus nyata untuk memahami bagaimana masyarakat dapat mengakses keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

Sejumlah narasumber ahli turut memberikan materi dalam sesi ini. Musa Ansari Rambe, JFT Penyuluh Hukum Ahli Pertama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, menyampaikan dua materi utama yang membahas aspek hukum dalam advokasi masyarakat. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah Muhammadiyah Palangka Raya memberikan pembekalan terkait strategi menghadapi permasalahan hukum yang sering terjadi di wilayah kerja masing-masing peserta.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, peserta akan menjalani tahap aktualisasi selama tiga bulan, mulai 21 Februari 2025 hingga 21 Mei 2025. Dalam tahap ini, mereka akan menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu masyarakat dalam mengakses keadilan.

Diharapkan, pelatihan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan akses keadilan yang lebih baik di Kalimantan Tengah. Dengan adanya implementasi aktualisasi ini, peserta tidak hanya memperoleh teori tetapi juga pengalaman langsung dalam mendampingi masyarakat dalam berbagai permasalahan hukum. Red-Dok Humas Kemenkum Kalteng - Februari 2025

Foto Dokumentasi : 

Palangka Raya - Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan "Capacity Building" bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini berlangsung di Aula Batang Garing Hotel Best Western pada Kamis (20/02/2025).

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Budi Haryono, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) bagi produk dan inovasi yang dihasilkan oleh UMKM.

"Melalui Kekayaan Intelektual, akan diperoleh kepastian hukum atas produk maupun inovasi yang dihasilkan," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam mengamankan hak-hak pelaku usaha agar mereka memahami cara memanfaatkan dan melindungi Kekayaan Intelektual secara optimal.

Selain merek dagang, Budi Haryono juga menjelaskan pentingnya pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) lainnya seperti hak cipta, paten, dan desain industri. Dengan memahami berbagai aspek KI, UMKM diharapkan dapat lebih berdaya saing dan berinovasi dengan lebih aman secara hukum.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Tim Kekayaan Intelektual dari Bidang KI Kanwil Kemenkum Kalteng turut membuka booth layanan konsultasi dan pendaftaran Kekayaan Intelektual, khususnya untuk merek dagang. Antusiasme pelaku UMKM terlihat dari banyaknya peserta yang mengunjungi booth untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses pendaftaran KI.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya perlindungan hukum bagi produk dan inovasi mereka, serta mendorong ekosistem usaha yang lebih kompetitif di Kalimantan Tengah. Red-Dok Humas Kemenkum Kalteng - Februari 2025

Foto Dokumentasi :