Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM selalu berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, salah satunya dengan menginisiasi pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum, bahwa Instansi Pembina berkewajiban membentuk Organisasi Profesi Jabatan Fungsional, Selasa (06/08).

Terhadap kebutuhan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum dalam rangka Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum. Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yakni pada tanggal 06 s.d. 08 Agustus 2024, bertempat di Hotel DoubleTree by Hilton Kemayoran Jakarta.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam pelaksanaan kajian pembentukan Organisasi Profesi jabatan fungsional Analis Hukum. Dihadiri oleh sebanyak 220 orang, Perwakilan Analis Hukum dari seluruh Unit Utama dan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang hadir secara langsung, dan Para Analis Hukum yang tersebar di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara virtual/daring yang berjumlah 1000 orang. Hadir sebagai perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Analis Hukum Pertama (Rakhmad Akbar Sahawung), Analis Hukum Muda (Rizki Imawaty) dan Analis Hukum Madya (Erna Sulistyowati).

Pada laporannya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Widodo Ekatjahjana menyampaikan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam mendorong terbentuknya Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Hukum, sampai dengan terakhir pada tanggal 29 Juli 2024 yang lalu, telah dilakukan pemungutan suara terhadap formatur pengurus pusat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pegukuhan Pengurus Pusat Persatuan Analis Hukum Indonesia (PERSAHI) yang dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Dikukuhkan sebagai ketua umum, Yeni Rosdianti (Biro Hukum Pemprov. DKI Jakarta), Sekretaris Umum, V. Andri Hananto (Kementerian Sekretariat Negara), Bendahara Umum, Muh. Najib (Badan Pemeriksa Keuangan) dan juga telah ditetapkan 3 (tiga) Dewan Pengawas, 4 (empat) Koordinator dan 5 (lima) Ketua Bidang organisasi profesi.

Pada kesempatan ini, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa kehadiran Organisasi Profesi Analis Hukum akan menjadi wadah bagi seluruh Analis Hukum di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi sekaligus gagasan yang membangun bagi pengembangan Analis Hukum ke depan. Dan bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Unit Pembina Teknis dari Jabatan Fungsional Analis Hukum dengan terbentuknya Organisasi Profesi Analis Hukum ini akan menjadi mitra dalam melakukan pembinaan Analis Hukum di berbagai bidang, tentu dengan mengusung visi yang sama yaitu membangun ASN yang ber-AKHLAK: berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

“Selamat atas terbentuknya PERSAHI (Persatuan Analis Hukum Indonesia) sebagai wadah tunggal jabatan fungsional Analis Hukum dan Saya juga menitipkan tanggung jawab pengelolaan Organisasi Profesi ini kepada para Formatur yang telah dikukuhkan menjadi Pengurus Pusat pada kepengurusan awal ini. Semoga kiprah dan kontribusi dari Organisasi ini memberikan dampak positif pada pengembangan jabatan fungsional Analis Hukum ke depan”, ungkap Yasonna H. Laoly. (Reddok, Humas Kalteng, Agustus 2024).

Foto Dokumentasi:

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menghadiri kegiatan Pemutakhiran Data Sistem Informasi SDM Kemenkumham Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya dihadiri dan diikuti oleh Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) dan Pejabat Analis SDMA Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah (Yovie Fabianto dan Jimy Fernando) pada Selasa (06/08/2024).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Sekjen (Reza Adityas Ananda) yang menyampaikan sambutan sekaligus secara resmi membuka rangkaian acara. Tujuan kegiatan tersebut yaitu penyelesaian disparitas data ASN pada SISDM dan menargetkan tercapainya data ASN yang akurat untuk mewujudkan layanan SDM yang cepat, tepat, dan profesional.

Reza mengatakan dalam hal penyelesaian disparitas data ini, operator pengelola SIMPEG harus memiliki konsistensi dan persistensi menyelesaikan tugas dalam mengelola data kepegawaian. “Hal ini harus menjadi perhatian bersama, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, tunjangan kinerja akan diintegrasikan dalam SISDM, jika data-data diatas tidak segera dituntaskan perbaikannya, maka akan ada implikasi ke take home pay pegawai,” ujarnya.

Peserta kegiatan secara keseluruhan dihadiri oleh Kepala Bagian Umum seluruh Kantor Wilayah dengan harapan dapat mendorong penyelesaian disparitas dan anomali data kepegawaian. (Red-dok, : Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024)

Palangka Raya – Mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum (Khudloifah) menghadiri acara Pembukaan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Paskibraka Tahun 2024 bertempat di Aula Asrama Haji Transit Kota Palangka Raya, Selasa (06/08).

Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Kalteng diwakili oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kalteng (Maskur) dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalteng. Pusdiklat Paskibraka Tahun 2024 diikuti oleh 54 orang peserta, terdiri dari 27 orang laki-laki dan 27 orang perempuan, yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Maskur mengatakan Pusdiklat ini dilaksanakan bagi calon Paskibraka untuk membentuk Pandu Ibu Indonesia Berpancasila, dengan menggunakan sistem Desa Bahagia. Lebih lanjut dijelaskan, dalam pusdiklat calon Paskibraka diasramakan paling singkat 12 hari dalam satu lokasi yang ditentukan.

"Pusdiklat selanjutnya akan diakhiri dengan pengukuhan calon Paskibraka, sehingga pelaksanaan pusdiklat harus memperhatikan jangka waktu diklat dengan waktu pengukuhan calon Paskibraka," tambahnya. 

Melalui pusdiklat Paskibraka ini, diharapkan dapat melahirkan putra dan putri Kalteng yang mampu tampil melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa menjadi generasi muda yang cerdas, terampil, berbudi pekerti yang luhur, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, sehat rohani dan juga jasmani, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki semangat untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

"Paskibraka yang terpilih harus mampu menunjukkan kualitas sebagai insan terpilih, beretika tinggi, dan berbudi luhur, serta memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Maka berlatihlah dengan sungguh-sungguh, tekun, dan serius. Patuhi dan ikuti semua pesan dan instruksi pelatih. Jaga kedisiplinan, jaga kesehatan dan jaga kekompakan sebagai team work," tukasnya.  (Reddok, Humas Kalteng, Agustus 2024).

Foto Dokumentasi:

Palangka Raya - Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan pembekalan kepada seluruh pegawai Kemenkumham yang akan purnabakti pada periode 1 September 2024 sampai 1 Oktober 2025. Peserta purnabhakti di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah yang di dampingi oleh Kepala Kantor Wilayah (Joko Martanto) serta Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tri Saptono Sambudji) mengikuti pembekalan purnabakti secara daring dari total 1180 pegawai Kemenkumham yang akan memasuki masa purnabakti diseluruh Indonesia, Selasa (06/08/2024).

Pembekalan yang mengusung tema "Pensiun Sehat, Bahagia, dan Sejahtera", bertujuan agar calon purnabakti dapat terus sehat, bahagia dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, tetap aktif dan produktif dalam menjalani masa pensiun.

Kepala Biro SDM (Supartono) dalam laporannya menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk memberikan motovasi dan kepercayaan diri kepada pegawai yang akan purnabakti, memberikan info terkait hak dan kewajiban calon purnabakti, serta memberikan petunjuk praktis untuk berwirausaha.

Purnabakti atau pensiun merupakan tahapan akhir perjalanan karir atau tugas yang akan dijalani oleh para pegawai. Para pegawai yang akan memasuki masa Purnabakti penting mempersiapkan mental, emosi, spiritual, pola pergaulan sosial, aktivitas, pekerjaan dan keuangan pribadi dalam mengisi kehidupan baru setelah pensiun.

Plh. Sektretaris Jenderal (Min Usihen), saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pembekalan ini, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi pegawai purnabakti selama mengabdi di Kemenkumham. 

"Diharapkan agar calon purnabakti untuk tetap setia pada Pancasila dan NKRI. Mengingat dan memahami eksistensi tetap dianggap sbagai representasi Kemenkumham, sehingga harus dapat menjaga citra positif untuk menjadi tauldan dan contoh", pesan Min Usihen.

Selain itu, pada kesempatan yang bersamaan, Ketua LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) juga menyerahkan sertifikat LMKN terkait penggunaan lagu dan musik secara komersial. Penyerahan lisensi penghargaan ini diberikan oleh Ketua LMKN kepada Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Jenderal. Dalam sambutannya, Ketua LMKN berharap Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan contoh yang baik dan karya yang terus bermanfaat kepada masyarakat sebagai pelopor yang memberikan royalti kepada yg berkuasa. (Red-Dok, Humas Kanwil Kalteng, Agustus 2024).

Foto Dokumentasi :