Palangka Raya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, (Maju Amintas Siburian) menyelenggarakan open house dalam rangka perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bertempat di Rumah Dinas Jabatan Kepala Kantor Wilayah. Acara ini dihadiri oleh jajaran pegawai Kemenkum Kalteng, Jumat (03/01).

Dalam sambutannya Kepala Kantor Wilayah tidak hanya menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru, tetapi juga menyoroti isu penting terkait dengan perubahan struktur pemerintahan yang sedang menjadi perhatian nasional, yaitu pemisahan tiga kementerian dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menurutnya, pemisahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi di bawah Menteri Koordinator. "Dengan pemisahan ini, kementerian-kementerian yang selama ini berada di bawah Kemenkumham diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman," ujar Maju Amintas.

Maju Amintas Siburian selaku Kepala Kantor Wilayah Hukum Kalimantan Tengah juga menambahkan bahwa reformasi ini akan membuka peluang baru untuk memperbaiki sistem pelayanan publik dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, perlindungan HAM, dan pengelolaan administrasi publik. "Kami di tingkat wilayah akan terus beradaptasi dan memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar demi mendukung visi pembangunan nasional," imbuhnya.

Melalui perayaan ini, Kemenkumham Kalimantan Tengah tidak hanya merayakan semangat Natal dan Tahun Baru, tetapi juga memperkuat komitmen untuk mendukung transformasi yang membawa kebaikan bagi masyarakat luas. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

JAKARTA 3/1/2025 - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah menghormari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau "presidential threshold" karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945.

Sebelum dibatalkan, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh sekurang-kurangnya 20 persen kursi parpol atau gabungan parpol di DPR RI, atau minimal 25 persen suara sah nasional parpol atau gabungan parpol berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya. Dengan pembatalan itu, maka setiap parpol peserta Pemilu mendatang, berhak mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ambang batas lagi.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Menko Yusril menegaskan, semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan Putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apapun.

Pemerintah menyadari bahwa permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir ini dikabulkan.

Lebih jauh, Yusril menyebut, pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ucap Yusril.

Menko Yusril menambahkan, setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu, pemerintah secara internal tentu akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan Presidential Threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan dilbatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkas Menko Yusril.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil Hukum Kalteng (Maju Amintas Siburian) juga menyampaikan bahwasanya Keputusan yang telah diambil merupakan salah satu prinsip demokrasi yang lebih adil.

"Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keberanian lembaga peradilan dalam menegakkan konstitusionalitas hukum, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dalam proses demokrasi. Dengan dihapuskannya ketentuan 'presidential threshold,' saya berharap akan terbuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik semua elemen bangsa. Hal ini sejalan dengan semangat UUD 1945 untuk memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh rakyat dalam memilih dan dipilih. Kita perlu menyikapi putusan ini dengan bijak dan mempersiapkan regulasi yang lebih adil serta mencerminkan nilai-nilai demokrasi," ungkap Maju Amintas Siburian. (Reddok, Humas Kalteng, Januari 2025).

Palangka Raya – Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, Pengadilan Tinggi Palangka Raya bersama Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama. Acara ini berlangsung di Ruang Pengadilan yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Maju Amintas Siburian), Kamis (02/01).

Acara dimulai dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya (Diah Sulastri Dewi) yang menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas peradilan. Ia menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap aparat peradilan berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan peradilan. Integritas bukan hanya sekadar kata, tetapi harus menjadi dasar dari setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Saya berharap, melalui kegiatan ini, kita semua semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjadikan Pengadilan Tinggi Palangka Raya serta Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah sebagai institusi peradilan yang bersih, terpercaya, dan berkeadilan," harap Diah Sulastri Dewi saat menyampaikan sambutan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Maju Amintas Siburian menekankan bahwa kolaborasi dan komitmen dari semua pihak adalah kunci untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dan terpercaya. "Pakta integritas ini bukan hanya sebuah seremonial, tetapi harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari," ujarnya.

Pada acara tersebut, seluruh pimpinan dan pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah menandatangani dokumen Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja, dan Komitmen Bersama. Penandatanganan ini menjadi simbol kesungguhan dalam menjaga integritas, meningkatkan kinerja, dan memperkuat akuntabilitas di lingkungan peradilan.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan diskusi singkat mengenai langkah-langkah strategis untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dapat menjadi teladan dalam mewujudkan peradilan yang unggul dan berintegritas. (Reddok, Humas Kalteng – HF, Januari 2025).

Palangka Raya -  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan penandatanganan kontrak perjanjian pengadaan bahan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan tahun anggaran 2025, Acara ini dihadiri oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, Penyedia Barang/Jasa, dan sejumlah undangan lainnya. Selasa, (31/12/24).

Kepala Kantor Wilayah, Maju Amintas Siburian, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para penyedia yang telah terpilih melalui seleksi ketat berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kakanwil juga menekankan pentingnya memastikan pasokan bahan makanan, menjaga kualitas, serta meminimalkan risiko penggunaan bahan yang tidak layak.

Peserta acara diingatkan untuk menjamin keberhasilan pengadaan melalui langkah-langkah konkret, seperti memastikan peralatan masak yang memadai dan sesuai standar, serta kompetensi petugas dapur yang memenuhi regulasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017. Pelaksanaan pengadaan yang tepat waktu, kualitas, dan kuantitas menjadi prioritas utama.

"Semangat PASTI Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif akan menjadi kunci sukses pelaksanaan tugas ini," ujar Maju Amintas Siburian.

Kakanwil juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya tender yang tepat waktu dan berharap proses pengadaan berjalan lancar tanpa hambatan berarti.